Oleh: Elkelvin Wuran
Bayangkan jika penobatan Joko “Jokowi” Widodo sebagai sesepuh raja-raja Timor dilakukan lima atau enam tahun lalu. Mungkin perdebatan tidak akan sepanas hari ini.
Di Nusa Tenggara Timur, Jokowi pernah berdiri sebagai figur yang dielu-elukan: presiden sederhana, dekat dengan rakyat, dan dua kali memperoleh dukungan elektoral yang sangat besar.
Kecintaan itu bahkan pernah diwujudkan dengan cara yang nyaris mitologis. Warga bergotong-royong mengarak patung seberat 700 kilogram dan setinggi 3,5 meter selama 4,5 jam menuju puncak Gunung Sunu, Timor Tengah Selatan. Monumen itu didirikan sebagai bentuk balas budi atas kenangan manis saat sang presiden mengenakan busana adat mereka pada perayaan kemerdekaan 2020.
Namun politik selalu bekerja bersama ingatan. Sosok yang pernah dipuja ibarat raja bisa dibaca ulang ketika jejak kekuasaannya mulai tampak lebih lengkap.
Itulah yang terjadi pada Jokowi.
Dari titik inilah gelar adat yang mungkin dulu akan diterima sebagai penghormatan berubah menjadi perkara politik dan kultural. Ia memancing cibiran, penolakan, dan pertanyaan keras: mengapa simbol setinggi itu diberikan kepada figur yang sedang kehilangan pesona moralnya?
Kegaduhan terkait gelar yang disematkan padanya pada 1 Agustus 2026 tidak lahir dari ruang kosong.
Pada akhir masa kekuasaannya, Jokowi dibayangi kontroversi politik dinasti, drama putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, hingga kritik yang terus mengemuka terhadap proyek pembangunan yang meninggalkan konflik di daerah.
Floresa sejak lama menyoroti sejumlah kebijakan kontroversialnya di NTT ketika pembangunan dijalankan dengan bahasa kemajuan, tetapi berhadapan dengan tanah adat, ruang hidup warga, dan suara komunitas lokal yang diabaikan.
Karena itu, kontroversi gelar ini perlu dibaca sebagai pertemuan tiga hal yang saling menguatkan: prosedur adat yang dipersoalkan, reputasi politik Jokowi yang berubah, dan ingatan warga NTT terhadap pembangunan yang tidak selalu mereka rasakan sebagai berkat.
Legitimasi Adat Tidak Berhenti pada Prosesi
Pertama-tama, kontroversi ini menyentuh jantung adat. Dalam adat, gelar tidak hidup hanya karena upacara berlangsung; ia hidup karena diterima.
Sebuah penghormatan memperoleh wibawa ketika komunitas percaya bahwa prosesnya lahir dari tata nilai, musyawarah, dan pengakuan yang cukup luas.
Karena itu, penolakan dari sebagian tokoh adat, keturunan kerajaan, dan organisasi mahasiswa di NTT tidak bisa dianggap sekadar suara pinggiran; ia adalah tanda bahwa penerimaan sosial atas gelar itu belum selesai.
Mereka mempertanyakan apakah gelar itu benar-benar mewakili konsensus adat yang kuat, atau hanya keputusan sebagian pemangku adat yang kemudian dibungkus sebagai kehendak bersama.
Bagi keturunan Sonba’i, kerajaan dengan akar sejarah panjang di Timor, pemberian gelar itu dinilai melompati pakem dan tata krama adat.
Forum Sejarah Budaya Timor dan kelompok mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran serupa: jangan sampai sakralitas adat direduksi menjadi seremoni untuk mengesahkan kehormatan politik.
Maka, sekalipun penobatan telah berlangsung, legitimasinya tidak otomatis selesai. Dalam adat, prosesi tanpa penerimaan sosial hanya menghasilkan gelar yang sah secara seremoni, tetapi rapuh secara moral. Dari sinilah kegaduhan bergerak ke lapis berikutnya: perubahan citra Jokowi sendiri.
Dari Figur yang Dielu-elukan Menjadi Bahan Cibiran
Pada lapis kedua, kegaduhan itu berkaitan dengan waktu. Jokowi hari ini bukan lagi Jokowi dalam ingatan politik NTT satu dekade lalu.
Dulu, ia hadir sebagai antitesis elite lama: sederhana, merakyat, dan dianggap membawa perhatian baru ke Indonesia timur. Di NTT, citra itu diterjemahkan menjadi dukungan elektoral yang sangat besar dalam dua kali pemilihan presiden.
Namun, penghormatan adat tidak hanya melekat pada nama. Ia juga melekat pada reputasi yang sedang dibawa penerimanya.
Namun reputasi bukan benda mati. Ketika reputasi berubah, cara publik membaca simbol yang diberikan kepada seseorang pun ikut berubah.
Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, kritik terhadap menguatnya politik keluarga melalui anak-anak dan menantunya Bobby Nasution, hingga kedekatannya kini dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat Jokowi tidak lagi dibaca dengan cara lama.
Di akhir kekuasaannya, kekaguman sebagian publik bergeser menjadi kemuakan. Yang memudar bukan hanya dukungan politik, melainkan juga kepercayaan moral terhadap citra “orang biasa” yang dulu menjadi kekuatan utamanya.
Setelah tidak lagi memegang kekuasaan formal, kritik itu semakin mudah terdengar; tokoh adat, aktivis, dan masyarakat sipil memiliki ruang lebih besar untuk menggugat simbol penghormatan yang diberikan kepadanya.
Dalam politik, kepercayaan publik tidak pernah permanen. Ia bisa menguat ketika pemimpin dianggap mewakili harapan, tetapi bisa merosot ketika tindakan dan warisan kekuasaannya dinilai bertentangan dengan citra yang pernah dibangun.
Itulah sebabnya penghormatan adat kepada Jokowi tidak lagi dibaca sebagai simbol budaya yang polos. Ia ikut diseret ke dalam perubahan citra politik penerimanya, sekaligus membuka pertanyaan berikutnya: untuk siapa sebenarnya simbol adat itu bekerja?
Simbol Adat Mudah Dibaca sebagai Modal Politik
Masalah menjadi lebih sensitif karena simbol adat selalu memiliki daya politik. Gelar, kain, upacara, dan pengakuan budaya bukan sekadar hiasan; semuanya dapat memberi wibawa, memperluas penerimaan sosial, dan memperkuat posisi seorang tokoh di mata publik.
Karena itu, ketika simbol adat diberikan kepada figur politik, masyarakat wajar bertanya: penghormatan ini murni budaya, atau sedang bekerja sebagai modal simbolik?
Pertanyaan itu semakin kuat karena Jokowi memang sudah tidak menjabat presiden, tetapi ia belum benar-benar keluar dari arena politik.
Kehadirannya dalam agenda PSI, relasinya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, dan posisinya sebagai figur berpengaruh dalam politik nasional membuat setiap penghormatan yang ia terima sulit dilepaskan dari kalkulasi kekuasaan.
Dari sisi pemberi gelar, pertanyaan juga tak kalah penting: mengapa penghormatan setinggi itu diberikan justru setelah Jokowi lengser?
Di tengah politik lokal yang kerap bergantung pada kedekatan dengan pusat, langkah itu mudah dibaca sebagai upaya elite adat atau elite lokal membangun jembatan dengan kekuasaan baru melalui figur mantan presiden.
Apalagi, momen tersebut beririsan dengan dinamika elektoral dan perebutan pengaruh di daerah.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak bisa dipaksa melihat gelar adat hanya sebagai urusan budaya. Apalagi, pengalaman warga NTT terhadap kebijakan Jokowi sendiri tidak seluruhnya manis.
Jejak Kebijakan Kontroversial di NTT
Di NTT, kegaduhan gelar itu bertemu dengan ingatan konkret tentang pembangunan.
Jokowi memang dikenang membawa infrastruktur dan memberi perhatian lebih besar kepada Indonesia timur. Namun bagi sebagian warga, pembangunan itu tidak selalu hadir sebagai cerita bahagia.
Bagi sebagian warga, nama Jokowi juga melekat pada konflik agraria, proyek strategis, dan pelemahan posisi masyarakat adat atas nama kemajuan.
Di Flores, proyek geotermal yang gencar sejak penetapan sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017 memicu perlawanan warga karena menyentuh ruang hidup dan tanah komunal yang selama ini dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat.
Di Timor dan Flores, pembangunan Bendungan Temef dan Lambo menyisakan persoalan ganti rugi, pemindahan warga, hingga kecemasan atas tenggelamnya ruang sakral dan kuburan leluhur.
Di Labuan Bajo, agenda pariwisata super premium menghadirkan wajah lain: konservasi dan investasi berjalan beriringan dengan komersialisasi ruang hidup, sementara komunitas lokal seperti Ata Modo merasa makin tersisih.
Rangkaian pengalaman itulah yang membuat ironi gelar terasa tajam.
Di satu sisi, Jokowi menerima kehormatan sebagai sesepuh adat. Di sisi lain, rekam kebijakannya di NTT dibaca oleh sebagian warga sebagai jejak yang merampas ruang hidup, menggusur tanah ulayat, dan mengabaikan suara masyarakat adat.
Warisan seperti itu tidak mudah dihapus oleh kain tenun, pidato penghormatan, atau seremoni penobatan.
Sebaliknya, ingatan itu menjadi lensa kritis untuk menguji kepantasan setiap kehormatan adat yang dilekatkan kepada sang mantan presiden.
Karena itu, bagi banyak orang, gelar tersebut lebih sulit dibaca sebagai penghormatan yang tulus dan lebih mudah dicurigai sebagai komoditas simbolik dalam politik pascakekuasaan.
Gelar yang Datang di Saat Kepercayaan Retak
Pada akhirnya, gelar sesepuh raja-raja Timor untuk Jokowi gaduh karena ia datang pada saat yang buruk: ketika pesona lama Jokowi memudar, sementara ingatan tentang kontroversi politik dan pembangunan belum selesai.
Ia diberikan ketika sebagian komunitas adat mempertanyakan prosesnya, ketika publik makin sinis terhadap politik keluarga, dan ketika warga NTT masih menyimpan pengalaman pahit dari proyek-proyek pembangunan yang menyentuh tanah, leluhur, dan ruang hidup mereka.
Karena itu, kontroversi ini bukan sekadar soal siapa memberi gelar kepada siapa. Ia adalah tanda retaknya kepercayaan antara simbol adat, elite yang menggunakannya, dan publik yang menilainya.
Adat akan dihormati sejauh masyarakat percaya bahwa ia menjaga martabat leluhur, bukan menjadi panggung tambahan bagi figur politik.
Ketika kepercayaan itu hilang, gelar yang seharusnya memuliakan justru berubah menjadi sumber curiga.
Di situlah gelar raja untuk Jokowi sulit diterima di NTT: bukan karena masyarakat menolak adat, melainkan karena mereka menolak adat kehilangan jiwanya.
Gelar itu menjadi gaduh karena publik tidak lagi melihat Jokowi dengan mata lama. Dari tokoh yang pernah dielu-elukan, ia kini hadir sebagai figur pasca kekuasaan yang dibaca bersama jejak kontroversi, kemuakan politik, dan luka pembangunan yang masih tersisa.
Pesan dari kontroversi ini sederhana: setiap pemimpin boleh saja mengejar prasasti, gelar, kain adat, atau tepuk tangan seremoni setelah kekuasaan berakhir.
Tetapi publik punya cara sendiri untuk menimbang. Jika selama berkuasa seorang pemimpin meninggalkan luka, gelar setinggi apa pun bisa berubah menjadi cermin yang memantulkan ironi: kehormatan diberikan di panggung adat, sementara ingatan warga menagih pertanggungjawaban di halaman belakang kekuasaan.
Pada akhirnya, pemimpin tidak dikenang terutama dari gelar yang disematkan kepadanya, melainkan dari apakah kuasanya pernah membuat hidup warga lebih bermartabat atau justru membuat mereka merasa dikorbankan.
Mahkota bisa dipasang, tetapi kepercayaan tidak bisa dipentaskan.
Elkelvin Wuran adalah jurnalis Floresa
Editor: Ryan Dagur