Floresa.co – Dua tahun lalu, warga desa di pedalaman Kabupaten Manggarai Barat antusias mendengar pernyataan Ketua DPRD, Martinus Mitar yang menjanjikan pembangunan jalan dan jembatan.
“Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan persoalan krusial yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” kata Mitar kala itu saat reses di Kampung Leheng, Desa Golo Sengang, Kecamatan Sano Nggoang.
Pembangunan jalan dan jembatan menuju Golo Sengang, katanya pada 29 Desember 2022, menjadi penting karena desa itu bakal jadi poros ekonomi baru, mengingat letaknya dekat dengan Desa Golo Mori di Kecamatan Komodo yang sedang dikembangkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain itu, kata politisi Partai Nasdem itu, ruas jalan dari Werang, ibu kota Kecamatan Sano Nggoang sampai Kampung Ceremba, Desa Golo Sengang juga poros utama pertumbuhan ekonomi di tiga desa lainnya – Watu Panggal, Sano Nggoang, dan Golo Manting.
“Kami berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Golo Sengang untuk menghubungkan Kampung Ceremba dengan Golo Mori,” katanya.
“Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat,” tambah Mitar.
Mitar juga menyatakan, pada 2023 pemerintah mengalokasikan dana Rp1,2 miliar untuk pembangunan jalan di Kampung Ru’a, Desa Golo Manting menuju Kampung Cereng, Desa Golo Sengang.
Selain itu, katanya, ada alokasi dana Rp800 juta untuk pembangunan jembatan demi memperlancar mobilitas warga di empat desa itu.
Jihad Akbar, warga Desa Golo Sengang berkata, mereka sempat lega bahwa janji-janji itu terealisasi ketika pada tahun lalu pemerintah mengerjakan jembatan di Kali Wae Jereng, Desa Watu Panggal. Proyek itu menelan dana Rp793 juta.
Selama bertahun-tahun, katanya, warga keempat desa sangat merindukan jembatan karena kali selebar delapan meter yang menghubungkan Desa Watu Panggal dan Desa Sano Nggoang tersebut seringkali meluap saat musim hujan. Kali itu juga sering dilintasi warga dari dua desa lainnya – Golo Manting dan Golo Sengang.
Namun, kata Jihad kepada Floresa pada 7 Agustus, warga akhirnya kecewa karena yang dibangun hanya fondasi dan tembok penahan, lalu dibiarkan mangkrak.
Muhammad Yakub, warga Desa Golo Manting mempertanyakan pembiaran jembatan itu, yang dikerjakan oleh CV Gladiol, kontraktor berbasis di Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Padahal, katanya, beberapa anggota DPRD seringkali melintas di lokasi itu, baik untuk kegiatan reses maupun mengikuti hajatan keluarga.
Mangkraknya jembatan itu memperpanjang penderitaan warga di empat desa karena “kami harus antre berjam-jam agar bisa melintas di Kali Wae Jereng saat musim hujan” menunggu banjir reda.
Ia berharap pemerintah menuntaskan pembangunannya demi mempermudah akses warga yang mayoritas petani untuk memasarkan hasil panenan seperti beras, kemiri dan kakao ke pasar di Werang.
Dikonfirmasi Floresa pada 8 Agustus, Yosep Suhandi, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat berkata, pengerjaan proyek itu tahun lalu hanya “membuat bangunan bawah” karena anggaran tidak cukup.
“Tahun ini lanjut bangunan atas dan sudah tender,” katanya.
Merujuk pada data Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang diperiksa Floresa, dananya Rp800 juta bersumber dari APBD 2024.
Proyek itu akan dikerjakan oleh CV Wira Citra Pratama, kontraktor berbasis di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Yosep tidak merespons pertanyaan kapan proyek itu mulai dikerjakan.
Bagi Jihat Akbar, selain soal pembangunan jembatan itu, janji-janji lain Mitar dua tahun lalu hanya untuk meraup suara.
Mitar berbicara dengan berapi-api dan seolah-olah paham dengan kerinduan dan harapan warga, ternyata “ia berhalusinasi tentang perubahan,” katanya.
Mitar yang menjadi Ketua DPRD Manggarai Barat periode 2019-2024 kembali terpilih dalam pemilu pada Februari. Ia mewakili daerah pemilihan satu, mencakup Kecamatan Komodo, Sano Nggoang, Mbeliling dan Boleng.
Floresa meminta tanggapan Mitar melalui WhatsApp pada 8 Agustus. Pesan yang telah bercentang dua, tanda telah sampai kepadanya, tidak direspons.
Keterbatasan infrastruktur jalan membuat warga di Sano Nggoang yang harus berjalan kaki, termasuk untuk bisa menikmati layanan publik, seperti kesehatan.
Pada Februari 2022 misalnya, warga Kampung Cereng terpaksa menggotong Maria Konsita Diana, seorang ibu yang hendak melahirkan menuju Puskesmas Werang karena tidak ada mobil yang masuk ke kampung mereka.
Mereka menyusuri jalan berlumpur dan menyeberangi Kali Wae Ose yang sedang meluap. Kali itu menghubungkan Desa Golo Manting dan Golo Sengang.
Sementara pada 19 Februari, warga Kampung Cereng menggotong pasien Dulwaha, 85 tahun, dengan keranda bambu saat membawanya ke Kampung Leheng, untuk selanjutnya dengan ambulans menuju Puskesmas Werang.
Situasi di wilayah pedalaman seperti ini kontras dengan wajah ibu kota Labuan Bajo yang dalam beberapa tahun terakhir selalu dikunjungi Presiden Joko Widodo bersama para pejabat lainnya dan telah menjadi sasaran berbagai proyek pembangunan, dengan kucuran dana triliunan rupiah.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, total anggaran penataan Labuan Bajo sejak 2019 hingga 2021 mencapai Rp1,4 triliun.
Dana itu dipakai untuk pembangunan berbagai infrastruktur, demi memoles Labuan Bajo sebagai kota pariwisata super premium serta tempat penyelenggaraan acara-acara nasional dan internasional.
Editor: Ryan Dagur
