Floresa.co – Jika Anda memasuki The Golo Mori yang berada sekitar 25 kilometer arah selatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT siap-siap dicegat petugas di pintu masuk kawasan.
Berada di pertigaan jalan Labuan Bajo-Golo Mori, terdapat pos para petugas keamanan. Mereka mewajibkan setiap pengunjung membeli tiket senilai Rp30 ribu. Tiket itu kemudian bisa ditukar dengan minuman bersoda di bar di dalam kawasan.
The Golo Mori yang mencakup kawasan seluas 20 hektare dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan milik negara yang secara khusus fokus pada pengembangan kawasan destinasi wisata. ITDC juga mengelola kawasan Nusa Dua di Bali dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Pekan ini, kebijakan pemberlakuan tiket masuk itu menuai protes terbuka dari Hairudin, seorang warga Desa Golo Mori. Ia juga Ketua Asosiasi Pelaku Wisata Labuan Bajo.
Dalam video yang merekam aksi protesnya dan ramai diperbincangkan di berbagai grup media sosial, ia menyebut tiket itu sebagai pungutan liar dan sangat tidak wajar.
Berbicara dengan Floresa pada 10 Desember, Hairudin beralasan jalan di dalam kawasan merupakan jalan publik yang seharusnya bisa diakses dengan bebas, tanpa harus membayar.
“Tidak dibenarkan pengklaiman sepihak oleh ITDC atas pemanfaatan prasarana jalan raya dalam kawasan,” katanya.
Apalagi, kata dia, pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana negara.
“Labuan Bajo sudah banyak dibantu oleh pemerintah pusat agar berkembang pesat, tentunya juga untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ia berkata, seharusnya ITDC hanya memberlakukan pembayaran tiket jika memasuki Golo Mori Convention Center (GMCC), gedung di dalam kawasan itu untuk kegiatan Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).
“Kalau jalan, statusnya tetap status jalan umum. Kalau ada warga yang hanya melintas tanpa mengunjungi gedung itu tidak perlu ada pungutan,” katanya.
Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada ITDC pada 11 November meminta menghentikan pungutan itu.
“Mereka malah banyak alasan. Mereka malah tanya legalitas asosiasi,” katanya.
Bagaimana Respons ITDC?
Dalam pernyataan pada 10 Desember, General Manager The Golo Mori, Wahyuaji Munarwiyanto membantah anggapan bahwa tiket masuk itu sebagai pungutan liar atau pemalakan.
“ITDC menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” katanya.
Ia mengklaim, ITDC menjalankan pengelolaan kawasan dengan mengacu pada prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
“Setiap layanan dan akses kawasan dikelola secara resmi melalui mekanisme perizinan yang sah, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah terkait dan disertai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan,” katanya.
Akses menuju The Golo Mori, kata dia, bukan merupakan jalan raya umum, melainkan jalan yang dibangun, dikelola dan dipelihara oleh ITDC dan menunjang pengembangan kawasan pariwisata secara keseluruhan.
“Pengaturan akses ke dalam kawasan The Golo Mori merupakan bagian dari strategi operasional kawasan yang telah ditetapkan dan diterapkan sejak 2024 lalu, seiring dengan pengembangan kawasan yang masih terus berjalan,” katanya.
Karena itu, katanya, seluruh mekanisme pengelolaan dilakukan secara profesional guna memastikan keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan.
“Tidak terdapat transaksi di luar prosedur resmi dan seluruh kewajiban pembayaran dilakukan secara transparan serta telah dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wahyuaji.
Kewalahan Maksimalkan Kawasan
The Golo Mori merupakan salah satu dari beragam warisan proyek infrastruktur era mantan Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo. Kawasan itu dicanangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Akses ke The Golo Mori dari Labuan Bajo melewati jalan raya dengan lebar 23 kilometer, jalan yang dikenal paling lebar di kawasan Manggarai Barat.
Dengan pemandangan alam berupa bukit dan laut, selain GMCC yang dipromosikan sebagai fasilitas “kelas dunia,” The Golo Mori juga dilengkapi dengan heliport, dermaga dan beach club.
Untuk pengembangan kawasan itu, ITDC mendapat penyertaan modal negara Rp470 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021.
Kendati baru diresmikan pada 3 Desember 2023, GMCC telah menjadi salah satu lokasi pertemuan saat Konferensi Tingkat Tinggi para kepala negara se-ASEAN atau ASEAN Summit ke-42 pada Mei 2023.
Namun, sejak acara itu, pengelola The Golo Mori kelimpungan memaksimalkannya, sebagaimana diakui Wahyuaji dalam salah satu wawancara dengan Floresa.
Aji berkata, pihaknya sebenarnya mengharapkan ada kementerian atau lembaga negara yang berkegiatan di tempat itu. Namun, ia mengakui kemungkinan itu kecil di tengah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran.
Situasi ini membuat pada Agustus pengelola memutuskan GMCC terbuka untuk beragam bentuk kegiatan, termasuk untuk acara pertunangan dan pernikahan. Di situs Bridestory.com, GMCC telah menawarkan paket Rp25 juta untuk acara pernikahan dengan kapasitas 300 orang.
Aji berkata, ITDC juga terus jor-joran mempromosikan tempat tersebut, termasuk akan rutin menggelar Festival Golo Mori Jazz setiap tahun, yang edisi perdananya telah diadakan pada 12 April lalu.
“Sekarang lebih ke arah branding awareness,” katanya, sembari berharap ada pihak yang tertarik “menyelenggarakan kegiatan di sini” dan yang mau berinvestasi.
Salah satu target utama investasi adalah pembangunan hotel, mengingat GMCC tidak dilengkapi fasilitas penginapan dan letaknya jauh dari Labuan Bajo.
Ia mengklaim sejauh ini ada satu brand hotel internasional yang memberi sinyal berinvestasi di lokasi itu.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bergerak,” katanya, tanpa menyebut nama hotel tersebut.
Editor: Ryan Dagur
