Floresa.co – Darwis Ibrahim tak kuasa menahan air mata saat menunjukkan bekas makam ayahnya, Ibrahim Malongi.
Saat Floresa datang pada 6 November, liang kubur itu masih menganga. Di atasnya tertinggal gundukan pasir bekas galian dan beberapa batang kayu.
Pria 65 tahun itu tak pernah membayangkan makam ayahnya akan dibongkar dan kerangkanya dipindahkan tanpa sepengetahuannya.
Makam itu terletak di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pantai Wae Rana, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan dibongkar pada awal Oktober.
Makam Ibrahim hanyalah satu dari 31 makam yang dibongkar di TPU itu tahun ini. Tahun lalu, 105 makam lain sudah lebih dulu digali. Data ini disampaikan Abdul Haji, penggali kubur yang dibayar untuk pekerjaan itu. Kerangka-kerangka jenazah itu dipindahkan ke TPU Gorontalo, sekitar tujuh kilometer dari Wae Rana.
Menurut Darwis, pembongkaran terjadi karena lahan TPU kini dikuasai PT Fortuna Paradiso Optima (FPO). Perusahaan itu mengklaim memegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 16 hektare tersebut.
Darwis dan Farida, dua ahli waris yang ditemui Floresa, mengaku tak pernah menyetujui pembongkaran itu. Menurut mereka, perusahaan berpegang pada restu satu orang yang mengklaim diri sebagai ahli waris 26 makam yang dibongkar tahun ini.
Jejak KWI di Balik Ta’aktana
PT FPO adalah pengembang dan pengelola Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa. Resor bintang lima itu dibangun atas prakarsa Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bersama Marriott International. Letaknya sekitar 50 meter di sebelah barat TPU, dan warga kerap menyebutnya “JW Marriott”.
Ta’aktana memiliki 70 kamar, mulai dari suite hingga vila di atas laut dan vila tiga kamar tidur dengan kolam renang pribadi.
Pada 13 November, Floresa menelusuri situs pemesanan Hotels.com. Tarif menginap semalam tercantum US$963 atau sekitar Rp17,4 juta, sudah termasuk pajak dan biaya layanan.
Keterlibatan KWI dalam proyek ini tercatat sejak awal. Pada 17 November 2021, digelar peletakan batu pertama “The Luxury Collection Labuan Bajo Resort”, nama awal Ta’aktana. Acara itu dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng; Uskup Agung Pontianak, Mgr. Agustinus Agus; Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San; dan perwakilan Marriott International.
Agustinus Agus hadir mewakili KWI sebagai anggota Dewan Moneter. Dalam keterangan yang disiarkan Dinas Kominfo Manggarai Barat, ia mengatakan resor itu akan dikelola PT FPO. Pena Katolik, media Katolik, melaporkan bahwa hotel itu milik KWI dan akan dikelola PT FPO, perusahaan “milik KWI” yang dipimpin Iwan Sumarta sebagai direktur utama.
Saat diumumkan, resor itu disebut akan dibangun di atas lahan 15.700 meter persegi milik Keuskupan Ruteng, menurut rilis PT FPO. Kini, Marriott menyebut Ta’aktana yang membentang di atas lahan 16 hektare. Luas itu sama dengan luas lahan HGB yang menurut Darwis diklaim PT FPO, termasuk TPU Wae Rana.
Status KWI sebagai pemilik juga tercantum dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Mei 2024, PT Nusa Raya Cipta Tbk, kontraktor utama pembangunan Ta’aktana, menggugat empat pihak: PT FPO, Direktur Utama PT FPO Renaldus Iwan Sumarta, KWI, dan PT Marriott International Indonesia. Dalam gugatan itu, PT Nusa Raya merasa dirugikan karena denda keterlambatan yang diajukan oleh PT FPO dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Dalam gugatan bernomor 459/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL itu, KWI sebagai tergugat III disebut sebagai pemilik hotel. Para pihak kemudian berdamai di luar pengadilan.
Tembok di Antara Makam dan Resor
Di sisi selatan TPU, sejumlah bangunan resor berdiri di atas laut dan saling terhubung lewat jembatan beton.
Makam-makam itu berada di balik tembok setinggi dua meter yang membentang sekitar 50 meter. Menurut Darwis, tembok itu dibangun pihak hotel pada 2024.
“Pembangunan tembok tersebut untuk menghalau material seperti batu karena ada penggusuran dari Marriott,” kata warga Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu itu.
“Karena sebelumnya sudah ada makam yang rusak karena tertindih batu,” tambahnya.
Darwis baru tahu makam ayahnya telah dibongkar setelah ditelepon keponakannya, Obi, pada 3 Oktober. Obi juga ahli waris anggota keluarga yang dimakamkan di TPU itu.
“Dia [Obi] tanya, apakah saya tahu atau tidak bahwa kuburan di Wae Rana sana sudah digali semua, dan jasadnya dipindahkan ke TPU Gorontalo? Saya jawab tidak. Saya kaget,” katanya.
Darwis bergegas ke Wae Rana. Ia sempat dicegat seorang satpam, tetapi ia dan beberapa kerabatnya tetap masuk. Di sana, ia syok mendapati kerangka ayah dan anggota keluarganya sudah tak ada.
Farida, warga Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, mengalami hal serupa. Makam kakeknya, Nuhung, dan makam bibinya ikut dibongkar. Keduanya dikuburkan di TPU itu pada 1982 dan 1983.
Perempuan 57 tahun itu tidak tahu persis kapan pembongkaran terjadi. Ia pun baru mendengarnya dari kerabat.
“Kami tidak tahu karena prosesnya senyap,” katanya kepada Floresa pada 4 November.
Pada 3 Oktober, Farida menelepon Agung, staf PT FPO yang menurutnya bertanggung jawab atas pembongkaran.
“Agung hanya mengatakan bahwa pembongkaran dan pemindahan makam telah disetujui oleh ahli waris dan pembayarannya telah selesai,” katanya.
Satu Orang Mengaku Ahli Waris
Menurut Farida, ahli waris yang dimaksud Agung adalah Arwin, warga Kampung Wae Nahi, Desa Gorontalo. Arwin mengklaim sebagai ahli waris makam-makam itu dan memberi restu kepada PT FPO untuk membongkarnya.
“Saya tidak tahu ini si Arwin ini. Dia mengaku sebagai ahli waris ke Marriott sana,” katanya.
Farida mempertanyakan dasar hak Arwin.
“Apa haknya dia sehingga Marriott ini memberi dia kuasa dan membayarnya untuk membongkar kubur-kubur ini? Surat apa yang dia berikan? Kita kan ingin tahu,” katanya.
Darwis mengenal Arwin karena ia keponakannya sendiri. Lima anggota keluarga Arwin dimakamkan di TPU itu, yaitu ibu, adik, kakek, nenek dan pamannya.
“Awalnya dia sebagai ahli waris dari makam mamanya. Dia juga tidak memberi tahu saya. Padahal, mamanya adalah kakak saya,” kata Darwis.
“Nah, mungkin keenakan itu orang anggap bahwa Arwin ini kan orang benar-benar pahlawan ini, makanya minta dia saja sebagai ahli waris dari makam-makam yang dipindahkan,” tambahnya.
Ditandai Kardus Air Mineral
Pada 5 November, Floresa mendatangi TPU Gorontalo. Makam-makam hasil pemindahan hanya ditandai batu. Nama jenazah ditulis dengan pulpen pada potongan kardus yang diletakkan di bagian kepala makam.
Farida tak lagi bisa mengenali makam kakek dan bibinya karena “mereka tidak pakai batu nisan.”
“Jadi, semua kubur itu mereka pakai kardus mineral air, ditulis pakai pulpen, baru dia taruh di atasnya, tindis pakai batu,” katanya.
Ia menilai pembongkaran dan pemakaman kembali itu tidak sesuai syariat Islam karena “tidak ada doa dan tidak ada acara permisi.”
“Harus ada acara selayaknya manusia. Walaupun misalnya itu tinggal kerangka, tapi kan ada adabnya. Tidak bisa diambil kerangkanya, lalu langsung ditaruh lagi di sana. Ada tata caranya di Islam itu,” katanya.
“Mereka [PT FPO] menguburkan kerangka mayat ini seperti menguburkan binatang,” tambahnya.
TPU Sejak 1970
Menurut Darwis, Pantai Wae Rana ditetapkan sebagai TPU pada 1970. Sebelumnya, warga Labuan Bajo dimakamkan di lahan di belakang Kantor Kelurahan Labuan Bajo.
“Tetapi karena di sini sudah padat, maka pemerintah pada waktu itu bersama masyarakat bersepakat untuk memindahkan lokasi pemakaman ke Pantai Wae Rana,” katanya.
“Saat itu, lokasi tersebut masih hutan dan belum ada jalan darat. Kalau mau kubur itu lewat laut, tidak bisa lewat darat,” tambahnya.
Sejak 1990, kata Darwis, pemerintah melarang penguburan baru di Wae Rana. Penguburan dialihkan ke TPU di belakang Pasar Baru, Desa Gorontalo.
“Larangan itu bukan berarti semua yang dikuburkan di TPU Wae Rana juga dipindahkan. Karena di sana sudah padat, maka harus dialihkan ke kuburan Pasar Baru,” katanya.
Pembangunan Ta’aktana dimulai pada November 2021. Adapun HGB atas lahan TPU Wae Rana, kata Darwis, baru terbit pada 2024.
“Dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2021 baru ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka. Siapa yang memberikan surat perolehan atas tanah kuburan tersebut?” katanya.
“Kalau di sana hanya ada satu atau dua kubur, barangkali bisa. Tapi ini kan jumlahnya banyak,” katanya.
Rp11 Juta per Makam
Abdul Haji, warga Desa Batu Cermin, adalah petugas makam di TPU Gorontalo. Ia mengaku dibayar PT FPO untuk membongkar dan memindahkan 105 makam dari Wae Rana tahun lalu.
Tahun ini, ia membongkar 26 makam yang pemindahannya disetujui Arwin. Lima makam lain digali oleh pihak keluarga: Haji Sahamad dan Haji Najib masing-masing memindahkan dua makam, satu lagi oleh Haji Salawing.
“Saya diminta untuk menggali dan memindahkan. Kebetulan saya petugas makam di TPU Gorontalo. Penggalian terakhir itu pada 5 Oktober,” katanya.
Abdul membenarkan bahwa pembongkaran tidak disertai acara atau doa. Namun, katanya, pihak hotel sempat menggelar doa di akhir rangkaian pembongkaran.
“Terakhir baru ada acara, saat penguburan kembali di TPU Gorontalo. Kalau saat pembongkaran itu tidak ada acara,” katanya.
Menurut Abdul, Arwin menerima kompensasi Rp11 juta untuk setiap makam.
“Dari Rp11 juta itu untuk kami penggali Rp2,5 juta, untuk kerja keramiknya Rp2,5 juta dan untuk ahli warisnya Rp5 juta. Dan tambah lagi Rp1 juta dari hotel untuk disedekahkan atas nama ahli waris,” katanya.
Tahun lalu, kata Abdul, skemanya berbeda. Pengerjaan keramik dan upah penggali diurus langsung oleh pihak hotel, sehingga semua makam yang dipindahkan tahun lalu sudah berkeramik.
“Jadi, ahli waris hanya terima setengahnya saja. Kalau yang tahun ini semuanya diserahkan kepada ahli waris,” katanya.
Abdul mengakui tidak semua ahli waris setuju. Ia bahkan pernah dikejar ahli waris yang menolak pemindahan.
“Saya bilang saya tidak tahu. Saya kan hanya pekerja. Saya pikir kelanjutan yang sudah dipindahkan sebelumnya,” katanya.
Dilaporkan, Lalu Melapor
Darwis dan Farida mengaku berkali-kali dibujuk PT FPO agar menyetujui pemindahan makam.
Darwis mengikuti mediasi di Kantor Camat Komodo pada 2023. Menurutnya, mediasi itu semula membahas cara melindungi makam dari batu yang digusur perusahaan, bukan soal pemindahan.
“Tapi lama-lama kok [makam] harus dipindah,” katanya.
Pada mediasi kedua di kantor camat pada 2024, Darwis mengamuk karena dipaksa menandatangani daftar hadir. Mediasi itu pun tidak dilanjutkan.
Ia khawatir tanda tangan itu kelak dipakai sebagai bukti persetujuan pemindahan makam.
“Saya bilang, saya tidak akan mau tanda tangan. Kami orang bodoh, tapi tidak amat bodoh,” katanya.
“Nanti suatu saat bisa saja yang kop suratnya diubah; ‘Inilah orang yang setuju dengan pembongkaran.’ Itulah mengapa saya tolak tanda tangan,” katanya.
Penolakan itu berujung laporan polisi. Pada 13 Februari 2026, kuasa hukum PT FPO, Hamidin Aji Amin, melaporkan Darwis dan Farida ke Polda NTT. Hamidin adalah pensiunan polisi yang pernah menjabat Kapolda NTT pada 2019–2020.
Penyidik Polda NTT, Kompol Edy, memanggil Darwis empat kali untuk dimintai keterangan.
“Tiga kali saya hadir, satu kali absen,” katanya.
“Kompol Edy yang memeriksa kami bertanya ‘apakah kami menyetujui pemindahan makam.’ Tapi saya tegaskan, saya tidak setuju,” tambahnya.
Farida dimintai keterangan satu kali, yakni pada 20 Juni.
Saat dikonfirmasi Floresa pada 11 November, Kompol Edy membenarkan telah meminta keterangan dari keduanya.
“Progresnya sudah ada ahli waris yang sudah menyetujui pemindahan kubur dari Wae Rana ke pemakaman Gorontalo,” katanya.
Menurut Edy, Hamidin telah mencabut laporannya dan “kasusnya dihentikan” karena “semua ahli waris sudah sepakat dengan pembongkaran tersebut.”
Pernyataan itu bertolak belakang dengan sikap Darwis dan Farida. Pada 26 Oktober, keduanya justru melaporkan Arwin ke Polres Manggarai Barat atas dugaan pembongkaran dan pemindahan makam keluarga mereka secara sepihak.
Menurut Darwis, penyidik Polres mengambil sejumlah barang bukti di TPU Wae Rana pada 6 November.
“Kami berharap Polres Manggarai Barat bisa menangani masalah ini secara serius dan mengungkap kejanggalan yang terjadi,” katanya.
Tak Ada Arsip di Kelurahan
Lurah Labuan Bajo, Vinsensius Taso, mengaku tidak mengetahui penyerahan lahan TPU Wae Rana kepada PT FPO. Menurutnya, kantornya tidak menyimpan arsip soal itu.
“Saya kurang tahu juga apakah itu aset daerah atau tidak. Tapi, kalau TPU yang di belakang [kantor Lurah Labuan Bajo] ini, jelas aset daerah,” katanya.
Vinsensius mengatakan perubahan sertifikat lahan TPU Wae Rana terjadi pada masa jabatan Syarifuddin Malik. Syarifuddin kini menjabat Kepala Layanan Operator Operasional di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.
Floresa mendatangi kantor dinas itu pada 13 November. Seorang staf mengatakan Syarifuddin sedang menjalani ibadah umrah.
Pada 9–11 November, Floresa meminta tanggapan Hamidin melalui WhatsApp soal alasan pembongkaran dan pemindahan makam. Ia tidak menjawab panggilan suara dan pesan Floresa, meski pesan itu bercentang dua, tanda sudah terkirim.
Pada rentang waktu yang sama, Floresa juga meminta tanggapan Agung dan Arwin. Keduanya tidak menjawab panggilan suara maupun pesan yang sudah terkirim.
Floresa kembali menghubungi ketiganya pada 13 November. Pesan kepada Hamidin bercentang satu, tanda belum terkirim. Agung sudah membaca pesan, tetapi tidak membalas. Pesan kepada Arwin sudah terkirim, tetapi tidak dibalas hingga berita ini dirilis.
Editor: Herry Kabut
