Sejumlah Anggota DPRD Mabar Minta Kadis Perindakop Dicopot

Baca Juga

Labuan Bajo, Floresa.co – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) meminta Bupati Manggarai Barat – Flores, NTT agar Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Perindakop), Edward dicopot dari jabatannya.

Hal itu dikemukakan beberapa anggota dewan saat menggelar rapat dengar pendapat dengan pedangan dari Pasar Batu Cermin dan Pasar Lembor di kantor DPRD di Labuan Bajo, Senin 25 April 2016.
“Edwar tidak tepat sebagai Kepala Dinas Perindakop karena persoalan pasar sudah sejak lama, baik Pasar Baru, Pasar Batu Cermin, Pasar TPI dan Pasar di Lembor,”ujar Sil Syukur dari Fraksi PDI-P.

Syukur mengatakan setiap kali pembahasan terkait pasar di DPRD, Edward selalu tidak hadir. “Biang persoalan di pasar adalah oknum di Perindakop,”ujarnya.

Senada, Belasius Pandur dari Fraksi Hanura menilai Edward tak serius mengurus persoalan pasar. “Persoalan yang terjadi di beberapa pasar biangnya Pak Edward. Saya sepakat beliau tidak cocok sebagai kepala Perindakop Mabar,”ujarnya.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan untuk menata ulang pedagang di Pasar Batu Cermin karena kondisinya yang tak tertata baik. Demikian juga di Pasar Lembor, kondisinya menyerupai pemukiman karena pedangan juga menetap di pasar.

“Jadinya kumuh, kotor dan bau,” ujar Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra, Yos Suhardi.

Koordinator pedagang Pasar Lembor Alimudin pada rapat itu mengemukakan ketidakpuasannya pada kebijakan Dinas Perindakop. Ia mengungkapkan pihak Kecamatan telah mengeluarkan edaran untuk mengosongkan pasar dengan batas waktu 12 Mei 2016. Menurutnya, berdasarkan informasi, pengosongan itu karena ada dana Rp 9 miliar untuk pembangunan pasar.

“Yang kami kecewa pada tanggal 11 April 2016 yang di undang untuk menghadiri rapat sosialisasi tidak semua pedagang pasar, yang diundang hanya pedagang pasar bagian selatan saja, sementara keputusan rapat sesuai surat edaran semua kosongkan pedagang pasar. Kami tidak keberatan untuk dikosongkan, tapi harus ada solusi sementara waktu untuk jual di tempat lain,”ujarnya.

Dalam rapat dengan pendapat ini Edward selaku Kadis Perindakop tak ikut hadir. Hadir memwakili adalah Kepala Bidang Pasar Pascal.

Pada kesemaptan itu, Pascal mengatakan penataan pasar sudah direncanakan sejak 2012. Namun, selalu ditunda karena adanya hajatan politik.

“Kami melakukan usulan untuk penataan selalu ditunda habis Pileg, habis Pilgub, habis Pilkada. Pertanyaan, semua sudah sudah selesai momen politik, apakah masih tunda lagi untuk ditata?”ujarnya ketika berbicara di mimbar dewan.

Terkait Pasar Lembor, ia membenarkan tahun ini ada anggaran Rp 9 miliar untuk pembangunan pasar itu. Dana tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk revitalisasi pasar Lembor.

“Kami mohon kesepakatan bersama berkaitan keluhan pedagang pasar Lembor untuk mencari solusi sementara, mereka jual di tempat terminal, dan kalau sudah bangun baru kembali ke pasar,”ujarnya. (Sirilus Ladur/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kawan-kawan bisa berdonasi dengan cara klik di sini.

Terkini

spot_img