Warga Adat di Pulau Timor Gelar Rapat, Tegaskan Penolakan Perubahan Status Mutis Jadi Taman Nasional

Mereka mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membatalkan keputusan perubahan status Mutis

Kejaksaan Usut Kasus Tempat Olah Limbah B3 Mubazir yang Dibangun KLHK di Labuan Bajo

Habiskan dana Rp6,9 miliar, tempat olah limba itu tidak difungsikan sejak selesai dibangun pada 2021

Kerugian Negara Ditaksir Hampir 13 Miliar dalam Proyek KLHK yang Babat Hutan di Labuan Bajo, Proses Hukum Naik ke Tahap Penyidikan

Sementara Kejaksaan sedang melakukan investigasi, kondisi sejumlah fasilitas di wilayah proyek yang berada di kawasan Hutan Bowosie itu sudah rusak.

Proyek Persemaian Modern Milik KLHK yang Babat Hutan di Labuan Bajo Terindikasi Korupsi, Warga Dukung Kejati NTT ‘Kerja dengan Benar’

Sejak awal, proyek dengan anggaran 42 miliar rupiah ini yang berada di Hutan Bowosie, penyangga kota Labuan Bajo diprotes publik karena membabat puluhan hektar wilayah hutan.

Desakan Walhi NTT untuk KLHK Terkait Kebijakan di TN Komodo: Perlu Evaluasi Diri Selain Koreksi Pemprov NTT

Kementerian LHK adalah “benteng terakhir” konservasi yang seharusnya dapat memastikan penegakan konservasi  dalam Kawasan TN Komodo dan karena itu perlu mengoreksi kebijakan-kebijakannya yang membuka ruang bagi ekspansi korporasi bisnis pariwisata.

Respons Pemprov NTT terhadap Surat KLHK: Pergubnya Dicabut, Kebijakannya Dipertahankan

Pelaku wisata dan elemen sipil mempertanyakan klaim Pemprov NTT yang menyebut pencabutan Pergub terkait TN Komodo tidak berarti kebijakan mereka, termasuk terkait kenaikan tiket menjadi 3,75 juta rupiah pada awal tahun depan, batal

Dibangun KLHK dengan Dana 7 Miliar, Tempat Olah Limbah B3 untuk Wilayah Flores Dibiarkan Mubazir

Jalan masuk menuju bangunan insinerator itu telah ditumbuhi semak belukar. Rumput liar juga menjalar di sebagian tembok bangunan itu.

Pemda Mabar Surati KLHK, Desak Tinjau Kebijakan ‘Kenaikan Tarif ke TN Komodo’  

“Berdasarkan tuntutan masyarakat pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Formapp-Mabar dan untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, maka Pemda Mabar memohon untuk mempertimbangkan dan menunjau kembali rencana pembatasan kuota dan kenikan tarif masuk sebesar 3.750.000 rupiah per orang per tahun,” demikian bunyi surat itu.

Akal Bulus KLHK di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo

Anda barangkali salah satu pengagum bentang alam di Pulau Padar, salah satu spot wisata yang amat populer di wilayah Taman Nasional Komodo. Kalaupun belum...
BerandaTOPIKKLHK