Nagekeo

Warga Desa Tonggurambang yang telah menggarap tanah selama 46 tahun menghadapi ancaman penggusuran demi pembangunan fasilitas dua kesatuan militer.

Dokumen yang dijadikan dasar penguasaan ratusan hektare tanah tidak bisa ditunjukkan secara utuh oleh pihak yang mengklaimnya sah. Sementara sawah sudah dipatok, jalan tani sudah digusur.

Di sebuah gereja yang berdiri tak jauh dari lokasi pembangunan batalyon, umat menolak militerisasi, kolonialisme, dan perampasan tanah.

Para pastor, suster dan umat Katolik memilih berpihak kepada warga yang tanahnya terancam.

Dalam rencana ini, Nagekeo dirancang menjadi garnisun militer terbesar di Indonesia Timur.

Floresa.co – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Nagekeo mengaku tidak memiliki kewenangan maupun informasi yang cukup terkait rencana pembangunan markas militer di wilayah tersebut. Pengakuan itu...

TNI AD juga menyatakan bahwa Yonif TP dan Brigif TP dirancang untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan. 

Selama 46 tahun warga Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo menggarap sawah dan membangun hidup di tanah pemberian negara—kini tanah itu diklaim militer, dan mereka diminta pergi. Pembangunan batalyon TNI melaju sebagai bagian dari agenda besar militerisasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengancaman oleh AKP Serfolus Tegu berpotensi melanggar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri

Pater Steph Tupeng Witin, SVD menyebut laporan itu oleh anggota Polres Nagekeo sebagai bentuk kriminalisasi