Oleh: Nandy Djo
Ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di Nagekeo pada 26 Agustus 2026, Flores belum benar-benar pulih dari guncangan.
Kunjungan itu semestinya menjadi ruang politik yang paling konkret: memastikan korban gempa terlindungi, kebutuhan dasar terpenuhi, dan pemulihan pascagempa bergerak lebih cepat.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus telah meninggalkan luka yang luas. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disampaikan menjelang kunjungan presiden, bencana ini melanda tujuh kabupaten di Flores, menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, dan 179.037 warga mengungsi.
Di belakang angka-angka itu ada rumah-rumah yang retak, keluarga yang berpindah ke tempat pengungsian, sekolah yang tak lagi aman digunakan, dan rasa cemas yang terus diperpanjang oleh ribuan gempa susulan.
Dalam situasi seperti itu, rapat penanganan bencana seharusnya bergerak dari satu pertanyaan sederhana: apa yang paling mendesak bagi warga, dan apa yang harus segera diputuskan negara?
Pemerintah pusat menyebut kunjungan Prabowo memang ditujukan untuk mengevaluasi penanganan serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Namun, dari forum yang mestinya berpusat pada korban itu muncul bagian yang menarik sekaligus problematik: presentasi Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati tidak sekadar menyebut MBG membantu penyediaan makanan selama masa tanggap darurat. Ia membawa klaim yang jauh lebih luas: kehadiran siswa disebut hampir 100 persen, kesehatan anak membaik, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dikatakan berkurang karena sejumlah perempuan memperoleh penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
Klaim-klaim itu disampaikan dengan dasar sebuah survei yang waktu, cakupan, dan metodenya belum terang. Di titik inilah persoalan bermula.
Dari Laporan Bencana ke Promosi Program
Tentu tidak keliru jika seorang bupati menjelaskan program pemerintah pusat yang dirasakan berguna di daerahnya. Dalam keadaan darurat, setiap sumber daya yang dapat membantu korban patut digunakan.
Menurut Bupati, sebelas dapur MBG ikut membantu dapur umum BNPB menyediakan makanan siap saji bagi korban gempa. Dalam konteks bencana, penggunaan fasilitas, tenaga, dan jaringan dapur MBG memang dapat menjadi dukungan logistik yang berarti.
Tetapi ada jarak besar antara menyebut sebuah dapur membantu distribusi makanan dan menjadikannya bukti keberhasilan sosial yang luas. Di sanalah fungsi praktis program berubah menjadi cerita politik tentang keberhasilan.
Mengatakan dapur MBG membantu korban gempa adalah satu hal. Mengatakan MBG membuat anak semakin sehat, kehadiran sekolah hampir sempurna, dan KDRT berkurang adalah hal lain.
Yang pertama dapat diperiksa melalui jumlah makanan, dapur yang beroperasi, serta penerima bantuan. Yang kedua membutuhkan penelitian yang lebih ketat. Karena itu, masalah utama tulisan ini bukan pada MBG sebagai program, melainkan pada cara kekuasaan memproduksi klaim keberhasilan.
Setiap klaim kebijakan publik harus dapat diuji. Jika kehadiran siswa meningkat, publik perlu tahu sekolah mana yang diperiksa, berapa jumlah siswanya, bagaimana angka sebelum dan sesudah MBG, serta faktor lain apa yang mungkin ikut memengaruhi perubahan tersebut.
Begitu pula ketika anak-anak disebut menjadi lebih sehat. Kesehatan tidak cukup diukur dari kesan bahwa anak yang sebelumnya sering pilek kini jarang pilek. Apalagi ketika klaim bergerak lebih jauh: KDRT disebut menurun karena MBG memberi perempuan penghasilan. Klaim semacam ini terlalu penting untuk dibiarkan berdiri hanya sebagai cerita baik.
Hubungan antara ekonomi keluarga dan KDRT memang layak diteliti. Namun, menyimpulkan bahwa sebuah program telah menurunkan KDRT memerlukan data kasus, periode pembanding, jumlah keluarga yang diteliti, dan metode yang dapat diverifikasi. Tanpa itu, yang tersedia bukan bukti kebijakan, melainkan kesan.
Pemerintah boleh memiliki kesan positif. Tetapi ketika kesan disampaikan kepada presiden sebagai ukuran keberhasilan program nasional, ia berubah menjadi persoalan akuntabilitas.
Gramsci dan Cara Kekuasaan Membentuk Kebenaran Bersama
Situasi ini dapat dibaca melalui pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Kekuasaan, bagi Gramsci, tidak selalu bertahan melalui perintah dan paksaan. Ia juga bekerja melalui persetujuan: ketika gagasan penguasa diterima, diulang, dan perlahan-lahan dianggap sebagai kewajaran bersama.
Dalam politik, sebuah program pemerintah dapat berubah dari kebijakan menjadi bahasa resmi keberhasilan. Pejabat pusat mempromosikannya. Pejabat daerah mengulangnya. Forum pemerintahan memperkuatnya.
Lama-kelamaan pertanyaan ikut bergeser: bukan lagi apakah program ini benar-benar berhasil, melainkan seberapa berhasil program ini.
Pada titik itu, kelemahan kebijakan menjadi semakin sulit dibicarakan karena kesimpulan tentang keberhasilannya telah dibentuk lebih dahulu.
Presentasi Bupati Nagekeo dapat dibaca dalam konteks ini. Di hadapan presiden yang menjadikan MBG sebagai program prioritas, bahasa yang muncul adalah dukungan, keberhasilan, dan harapan agar program diperluas.
Prabowo pun menyambut laporan tersebut secara positif dan menegaskan pentingnya MBG bagi masyarakat dalam kondisi sulit.
Di sinilah hegemoni bekerja: bukan hanya ketika kebijakan dipaksakan dari pusat, melainkan ketika elite daerah ikut memberi legitimasi, mengulang kosakata keberhasilan, dan menjadikannya bagian dari akal sehat pemerintahan.
Relasi Pusat-Daerah yang Tidak Sepenuhnya Setara
Ada bagian lain dari presentasi itu yang perlu dibaca berdampingan dengan pujian terhadap MBG. Dalam pertemuan yang sama, Simplisius meminta pemerintah pusat memulihkan pemotongan transfer ke daerah yang menurutnya mencapai Rp148 miliar pada 2026. Dana itu, katanya, diperlukan untuk mengerjakan kebutuhan mendesak, terutama di wilayah pedalaman.
Di sinilah persoalan politiknya kian tampak. Seorang kepala daerah berdiri di hadapan presiden. Daerahnya sedang terpukul bencana. Kemampuan fiskalnya juga bergantung pada keputusan pusat. Pada saat yang sama, ia memuji program unggulan presiden dan meminta dukungan fiskal untuk daerahnya.
Ini tidak otomatis berarti pujian tersebut disampaikan demi mendapatkan anggaran. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan motif pribadi seperti itu.
Namun, struktur hubungan pusat-daerah tetap penting diperhatikan. Ketika sumber daya politik dan fiskal banyak bergantung pada pusat, kepala daerah mempunyai insentif kuat untuk berbicara dengan bahasa yang mudah diterima pusat.
Hegemoni tidak perlu selalu hadir sebagai instruksi eksplisit: “puji program presiden”. Ia dapat bekerja jauh lebih halus, ketika pejabat daerah memahami sendiri program mana yang sebaiknya ditonjolkan agar suaranya didengar dan kebutuhannya diperhatikan.
Yang Hilang: Suara Korban
Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya tidak rumit: apa yang paling dibutuhkan korban, dan seberapa cepat kebutuhan itu dipenuhi.
Bupati sendiri melaporkan kerusakan hampir 10 ribu rumah, dua rumah sakit tidak dapat melayani pasien di dalam gedung, lima puskesmas tidak beroperasi, dan sekitar 85 persen sekolah tidak dapat berfungsi.
Angka-angka ini lebih dekat dengan kehidupan warga daripada klaim besar tentang keberhasilan program.
Karena itu, ruang pertemuan dengan presiden seharusnya terutama menjadi ruang untuk membawa suara dari bawah: rumah yang harus dibangun kembali, sekolah yang rusak, layanan kesehatan yang lumpuh, air, sanitasi, trauma warga, kehidupan ekonomi, dan kepastian bantuan.
MBG boleh dibicarakan, tetapi jangan sampai keberhasilan sebuah program nasional menjadi lebih nyaring daripada kesulitan konkret korban bencana.
Dalam desentralisasi, pejabat daerah bukan juru bicara utama program presiden. Ia adalah mandat warga daerahnya di hadapan kekuasaan pusat.
Peristiwa di Nagekeo menyisakan pelajaran penting. Kebijakan yang baik tidak membutuhkan pujian berlebihan. Ia membutuhkan data. Bila MBG memang meningkatkan kehadiran siswa, buktikan. Jika meningkatkan kesehatan, ukur. Jika membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan, hitung. Jika benar menurunkan KDRT, tunjukkan data yang dapat diperiksa. Justru dengan evaluasi seperti itulah MBG dapat diperbaiki dan dipertanggungjawabkan.
Problem muncul ketika forum bencana berubah menjadi panggung untuk mengafirmasi keberhasilan sebuah program politik.
Dalam kacamata Gramsci, hegemoni bekerja paling efektif bukan saat pemerintah melarang orang berbeda pendapat, melainkan saat semua pihak mulai berbicara dengan bahasa keberhasilan yang sama, bahkan ketika penderitaan warga masih menuntut perhatian paling depan.
Bagi Nagekeo, pertanyaan yang lebih penting setelah kunjungan presiden bukanlah apakah bupati berhasil meyakinkan Prabowo mengenai MBG. Pertanyaan utamanya adalah apakah pertemuan itu berhasil membuat kebutuhan korban gempa menjadi agenda utama negara.
Pada akhirnya, setelah rombongan presiden meninggalkan Mbay, warga tidak hidup dari presentasi. Mereka hidup dari rumah yang kembali berdiri, sekolah yang kembali dibuka, pelayanan kesehatan yang pulih, pekerjaan yang tersedia, dan bantuan yang tiba tepat waktu.
Di situlah keberhasilan pemerintah semestinya diuji: bukan pada lancarnya narasi keberhasilan, melainkan pada pulihnya kehidupan warga yang diguncang bencana.
Nandy Djo adalah warga Nagekeo
Editor: Ryan Dagur