PT Flobamor

Kedua perusahaan belum berusia setahun. Warga Ata Modo cemas tentang kelanjutan pengelolaan TN Komodo karena pergantian perusahaan tanpa alasan jelas

Pemutusan kerja sama PT Flobamor dengan Balai TN Komodo pada 22 Mei ditengarai akibat kerugian bisnis

PT Flobamor menetapkan tarif yang tidak sesuai dengan hasil pembicaraan dengan pihak terkait, termasuk pelaku wisata

Sesuai surat dari Kementerian LHK, kebijakan kenaikan tarif itu seharusnya dicabut sebelum ASEAN Summit.

Permintaan penundaan itu disampaikan KSP dalam rapat pada Kamis, 4 Mei 2023,

Peserta rapat diharapkan tidak hanya membahas masalah kenaikan tiket, tetapi tata kelola TN Komodo yang saat ini amburadul karena ketidakjelasan koordinasti antarkementerian dan lembaga terkait.

Warga dan pelaku wisata di TN Komodo melakukan aksi protes terhadap kebijakan itu, sementara PT Flobamor meminta polisi untuk mengamankan situasi.

Kontrol publik tetap perlu bagi aktivitas PT Flobamor di TN Komodo, demi tetap tegaknya prinsip-prinsip konservasi dan ekonomi berbasis komunitas.

Dalam surat kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan langkah Pemerintah Provinsi NTT yang hendak menyerahkan urusan bisnis dan konservasi di TN Komodo kepada PT Flobamor bertentangan dengan undang-undang.

PT Flobamor melakukan pelatihan untuk warga dari Pulau Komodo, menggandeng Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), kawasan yang dikelola perusahaan yang berafiliasi dengan grup bisnis milik pengusaha Tomy Winata, sosok yang dikenal memiliki hubungan personal dan bisnis dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.