Artikel-artikel yang ditulis oleh

Jefry Dain dan Anno Susabun

4 Artikel

Kenaikan Tarif di TN Komodo: PT Flobamor Abaikan Kementerian LHK dan Kantor Staf Presiden

Sesuai surat dari Kementerian LHK, kebijakan kenaikan tarif itu seharusnya dicabut sebelum ASEAN Summit.

Antusiasme dan Kegeraman Warga di Habitat Komodo Menyaksikan ‘Dragon for Sale’

Warga di Kampung Komodo, menjadi salah satu komunitas yang menyaksikan tayangan perdana film yang mengangkat sisi gelap pariwisata super premium Labuan Bajo.

Siswi Muslim Dipilih Jadi Ketua OSIS di SMA Katolik di Flores: Praktik Baik Menerima Perbedaan, Melawan Diskriminasi

Aprilia Inka Prasasti, peserta didik Muslim di SMA Katolik St. Fransiskus Xaverius Ruteng terpilih menjadi Ketua OSIS, meski hanya empat orang Muslim di sekolah yang memiliki lebih dari seribu murid itu.

Promosi ‘Parapuar’ BPO-LBF untuk Investasi di Bowosie di Tengah Konflik yang Belum Selesai

“Pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang berkualitas tinggi di jantung Flores,” demikian julukan BPO-LBF untuk lahan seluas 400 hektar yang dikuasainya di Hutan Bowosie, meminggirkan soal yang masih belum selesai; konflik lahan dengan warga, juga kecemasan ancaman krisis ekologi bagi Labuan Bajo.

Artikel Terbaru

Jejak Sengketa Tanah Warga vs TNI di Nagekeo

Dokumen rencana pembangunan oleh Pemerintah Nagekeo menunjukkan perbedaan sejarah antara versi pemerintah dan yang diakui masyarakat. Bukan hanya soal angka dan tahun yang berbeda — dokumen itu juga mencatat beberapa upaya pelepasan lahan oleh Pemda di luar Tonggurambang untuk kebutuhan TNI.

BBKSDA NTT: Wisata Poco Likang Belum Sesuai Zonasi

Ratusan orang sudah mendaki dan kekhawatiran soal daerah resapan air sudah disuarakan, tapi BBKSDA baru akan mengkaji dampak lingkungan setelah urusan administrasi zonasi selesai.

Membasmi Anjing yang Sudah Vaksin Bukan Solusi Rabies

Ini bukan kelalaian. Ini kebijakan yang amburadul.

Tebar Janji Perusahaan Tambang di Reok, Pernyataan Persetujuan Warga Sudah Disiapkan, Nihil Penjelasan Dampak Buruk

Sosialisasi publik pertama itu dikawal aparat TNI, perwakilan perusahaan merupakan warga Reok yang mengklaim bersedia menjadi “kaki tangan” karena kasihan dengan kondisi masyarakat.