Artikel-artikel yang ditulis oleh

Jefry Dain dan Anno Susabun

4 Artikel

Kenaikan Tarif di TN Komodo: PT Flobamor Abaikan Kementerian LHK dan Kantor Staf Presiden

Sesuai surat dari Kementerian LHK, kebijakan kenaikan tarif itu seharusnya dicabut sebelum ASEAN Summit.

Antusiasme dan Kegeraman Warga di Habitat Komodo Menyaksikan ‘Dragon for Sale’

Warga di Kampung Komodo, menjadi salah satu komunitas yang menyaksikan tayangan perdana film yang mengangkat sisi gelap pariwisata super premium Labuan Bajo.

Siswi Muslim Dipilih Jadi Ketua OSIS di SMA Katolik di Flores: Praktik Baik Menerima Perbedaan, Melawan Diskriminasi

Aprilia Inka Prasasti, peserta didik Muslim di SMA Katolik St. Fransiskus Xaverius Ruteng terpilih menjadi Ketua OSIS, meski hanya empat orang Muslim di sekolah yang memiliki lebih dari seribu murid itu.

Promosi ‘Parapuar’ BPO-LBF untuk Investasi di Bowosie di Tengah Konflik yang Belum Selesai

“Pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang berkualitas tinggi di jantung Flores,” demikian julukan BPO-LBF untuk lahan seluas 400 hektar yang dikuasainya di Hutan Bowosie, meminggirkan soal yang masih belum selesai; konflik lahan dengan warga, juga kecemasan ancaman krisis ekologi bagi Labuan Bajo.

Artikel Terbaru

Sebelum Menggugat Republik, Gugatlah Kampus

Mahasiswa belajar filsafat politik, tetapi pilihan politik mereka jarang diuji. Esai ini menelusuri mengapa pengetahuan belum menjadi keberanian untuk mengkritik, termasuk terhadap pemimpin yang pernah mereka dukung.

Pantai Pede di Labuan Bajo Kembali ke Korporasi, Pedagang Diminta Bongkar Lapak

Pemerintah Provinsi NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga, dan para pedagang kecil diminta pergi. Putusannya belum bisa diperiksa publik, sementara sengketa atas pantai ini sudah berlangsung sejak akhir 1990-an.

Rumah Jabatan, Relasi Kuasa, dan Krisis Etika Kekuasaan di NTT

Ketika rumah jabatan yang dibangun dari uang rakyat diduga menjadi lokasi kekerasan seksual, yang runtuh bukan hanya batas hukum, melainkan martabat kekuasaan itu sendiri. Di atas pasal pidana, etika pejabat publik menuntut standar yang lebih tinggi.

Tiga Bulan Usai Gempa, Huntara di Manggarai Barat Baru Terwujud Satu Persen, Vendor Bahkan Menarik Lagi Material

Dari 458 unit hunian sementara yang ditargetkan, hanya lima yang tercatat rampung. Di Lembor, warga membongkar tempat tinggal darurat karena dijanjikan material, lalu material yang sempat tiba diambil kembali.