Floresa.co – Agustinus Ch Dulla, Bupati Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali berubah sikap terkait konflik Pantai Pede.
Jika sebelumnya, ia menyatakan tidak mungkin berani melawan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang ingin menyerahkan pengeloaan pantai itu kepada pihak swasta, baru-baru ini ia dilaporkan justeru melawan upaya Lebu Raya.
Bahkan, Dulla secara tegas menyatakan, Pemprov NTT harus menyerahkan Pantai Pede kepada Pemkab Mabar.
Namun, kalangan aktivis meminta publik untuk tetap waspada, karena bisa saja Dulla akan kembali berubah sikap, seperti yang terjadi sebelumnya. (Baca juga: Terkait Pantai Pede, Tanpa Malu Dulla Jilat Ludah Sendiri)
“Kami akan tetap mengawal niat baik Pemkab Mabar, karena bisa saja akan berubah pikiran lagi”, kata Kris Bheda Somerpes dari Komunitas Bolo Lobo kepada Floresa.co, Senin (5/1/2015).
Komunitas Bolo Lobo adalah salah satu grup anak muda di Labuan Bajo yang konsisten berjuang mempertahankan Pantai Pede, di mana mereka meminta pemerintah tetap membiarkan Pede sebagai tempat bermain yang dalam Bahasa Manggarai disebut natas labar.
Sebagaimana dilansir Flores Pos, media lokal di Flores edisi hari ini, Senin, dilaporkan bahwa Dulla mendesak Pemprov NTT menyerahkan Pantai Pede ke Pemkab Mabar dan meminta investor swasta yang telah menandatangani MoU untuk mengelola pantai tersebut menangguhkan niat mereka.
Pernyataan itu, demikian Flores Pos, terungkap dalam dokumen jawaban Pemkab Mabar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mabar Tahun Anggaran 2015 pada sidang beberapa waktu lalu.
Dulla mendasarkan sikapnya pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 12 Tahun 2001 dan UU No 8 Tahun 2003 yang membahas soal penyerahan aset pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Hal itu, juga sudah diatur secara tegas dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 129 ayat 3 UU itu berbunyi, semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya (aset) menjadi milik daerah.
“Menurut Pemda, merujuk pada ketentuan ini, maka aset Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai seperti Pantai Pede serta aset tanah dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib dialihkan kepemilikannya ke Kabupaten Manggarai yang selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2001 dan UU No 8 Tahun 2003, aset tersebut wajib dialihkan kepemilikkannya dari Kabupaten Mangarai ke Kabupaten Manggarai Barat,” demikian dilansir Flores Pos.
Lebih lanjut, media itu menulis, menurut Pemkab Mabar, merujuk pada referensi hukum yang ada telah menyurati Pemprov NTT untuk menyerahkan aset itu. Namun, surat tersebut tidak direspon oleh pihak Pemprov.
Pemkab Mabar juga dilaporkan mengupayakan mediasi pada Januari 2015 ini guna membicarakan sikap pro kontra atas rencana privatisasi Pantai Pede.
Meski demikian, tidak dijelaskan, apakah bila Pantai Pede diserahkan ke Pemda Mabar, maka tidak akan ada penyerahan pengelolaan pantai ini kepada investor swasta seperti yang dilakukan Pemprov NTT.
Kris Bheda mengingatkan, apa yang ditunjukkan Dulla adalah tanda-tanda baik. Paling tidak, kata dia, Pemda Mabar dengan tegas meminta Pemprov untuk menyerahkan semua aset yang ada di Mabar, dengan merujuk pada semua ketentuan yang ada. Karena itu, jelasnya, Pemprov harus segera merespon surat bupati.
“Kami akan tetap mengawal hal ini. Posisi kami selain mengawal, tentu akan terus berjuang bukan hanya untuk sekedar menangguhkan pembangunan, tetapi mendesak untuk membatalkan penyerahan Pede kepada investor”, tegas Kris. (ARL/Floresa)
