Floresa.co – Sejumlah petani di Manggarai Timur menyurati Bupati Andreas Agas untuk meminta bantuan dana perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat longsor.
Dalam surat yang dikirim pada 15 Maret, para petani dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A Wae Mokel di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara menyatakan saluran irigasi di persawahan Mobos-Nengga rusak berat sepanjang sekitar 50 meter.
“Kondisi ini menyebabkan terhentinya aliran air ke lahan pertanian persawahan Nengga” kata mereka.
Dampaknya adalah ancaman gagal panen dan kehilangan mata pencaharian bagi 100 kepala keluarga.
Surat tersebut, yang ditandatangani Ketua GP3A Wae Mokel, Martinus Garman dan Kepala Desa Rana Mbeling Samforianus Arifman, juga dikirim sebagai tembusan kepada Ketua DPRD, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Pertanian.
Berbicara kepada Floresa pada 29 Maret, Martinus Garman berkata, kerusakan terjadi setelah hujan deras pada 14 Maret.
“Sebelumnya masih normal. Memang ada retakan kecil, tapi saat air besar sore itu, langsung ambruk dan aliran terhambat,” katanya.
Dua kampung yang paling terdampak, kata Martinus, yakni Manus dan Tango.
“Sementara kami upayakan perbaikan, tapi kemampuan terbatas. Ini sangat mendesak, butuh dukungan pemerintah,” katanya.
Dalam suratnya, GP3A mengajukan proposal anggaran perbaikan Rp107,5 juta yang akan digunakan secara swakelola untuk kebutuhan material dan tenaga kerja.
Rinciannya, 100 sak semen senilai Rp7,5 juta, 35 ret pasir senilai Rp45 juta, 30 ret batu senilai Rp45 juta dan biaya tukang Rp10 juta.
Anggota DPRD Manggarai Timur dari Dapil Kota Komba Utara, Elvis Jehama berkata, pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Ia mengaku sudah meminta pemerintah desa segera melaporkannya ke BPBD.
“Sekarang sedang dalam tahap pengkajian untuk dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT,” kata Elvis.
Ia menjelaskan, anggaran BTT digunakan untuk penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat.
Selain itu, ia juga berencana mengusulkan perbaikan lanjutan kepada Dinas PUPR dalam pembahasan anggaran.
“Ini harus segera ditangani karena berkaitan dengan kehidupan para petani dan ketahanan pangan,” katanya.
Sementara itu Dinas Pertanian mengaku telah menerima proposal dari petani dan sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR.
“Irigasi yang ini bukan kewenangan Dinas Pertanian. Itu kewenangan provinsi dan PUPR,” kata Liliana Alni Duru, Kabid Prasarana dan Sarana.
“Kami hanya bisa beri bantuan seperti pompa air,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Membok berkata, pihaknya masih menunggu kajian lapangan dari BPBD sebelum melakukan penanganan.
“Setelah itu PUPR baru bisa tindak lanjuti untuk penanganan daruratnya,” katanya.
Floresa telah menghubungi Agus Susanto, Kepala BPBD Manggarai Timur pada 29 Maret, namun belum mendapat respons.
Martinus Garman berkata, GP3A juga telah menyurati BPBD pada 26 Maret.
Dalam salinan surat tersebut yang diperoleh Floresa, GP3A melampirkan data kerugian masing-masing 43 petani, dengan total estimasi mencapai Rp300.500.000.
Mereka juga melampirkan foto kondisi saluran irigasi dan perbaikan darurat oleh petani secara gotong-royong.
Editor: Anno Susabun
