Floresa.co – Dalam sebuah perumpamaan, Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, yang dikenal sebagai tokoh Gereja Katolik terkemuka di Flores, menggambarkan sosok yang memilih berlindung di dalam gua daripada menghadapi dunia yang terbuka.
Sosok itu takut pada kebebasan berdiskusi karena keterbukaan dapat menyingkap kebobrokannya. Ia tidak hanya mencari perlindungan bagi dirinya, tetapi juga berusaha menggiring orang lain ke dalam kegelapan yang sama.
Budi menyampaikan perumpamaan itu dalam pidatonya pada Konferensi Republik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, 31 Oktober 2026, forum yang merespons berbagai persoalan sosial politik Indonesia saat ini.
Melalui gambaran tersebut, ia memperingatkan bahaya kekuasaan yang membungkam perbedaan pendapat dan menghalangi warga mencari kebenaran.
“Menutup ruang diskursus, mendiamkan perbedaan pendapat, takut memiliki dan menghadapi oposisi, adalah lonceng kematian bagi demokrasi,” kata Budi.
Perumpamaan Budi berangkat dari alegori gua filsuf Yunani klasik Plato, sebuah kisah yang disampaikan melalui percakapan Socrates dengan Glaucon. Dalam kisah itu, para tawanan dirantai menghadap dinding gua. Mereka menganggap bayangan yang terbentuk oleh cahaya api sebagai kenyataan. Untuk memahami dunia di luar gua, mereka harus melepaskan diri, meninggalkan pandangan lama, dan perlahan membiasakan diri dengan terang.
Budi membalik arah perjalanan itu. Tokohnya sudah berada di luar gua, tetapi justru takut melihat kebebasan. Ia ingin kembali ke dalam gua untuk menghindari keterbukaan. Persoalannya bukan lagi ketidaktahuan, melainkan keinginan mempertahankan ketidaktahuan itu dan memaksakannya kepada orang lain.
Di dalam gua, sosok itu merasa aman karena tidak perlu menghadapi perbedaan pendapat atau risiko terbongkarnya kebobrokan.
Budi melukiskannya sebagai keadaan yang “jauh dari hiruk-pikuk perbedaan pendapat di bawah matahari kebenaran”.
Uskup tersebut kemudian menggambarkan cara sosok tersebut mengerangkeng orang lain: “Ia melakukan itu dengan menyeragamkan sistem pendidikan, dengan menghadirkan militer dalam jumlah yang besar, dengan meredam tokoh-tokoh kritis melalui keanggotaan mereka dalam badan-badan yang dikuasainya, dengan memberikan mereka menu makan bergizi yang sama.”
Budi tidak menyebut nama pemimpin atau pemerintahan tertentu dalam gambaran tersebut, kendati sejumlah istilah dekat dengan kebijakan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti militerisme dan program makan gratis.
“Ini hanya sekadar perumpamaan,” ujarnya.
Melalui perumpamaan itu, Budi membedakan sikap terus mencari kebenaran dari sikap merasa memiliki kebenaran secara mutlak.
“Jika kebenaran menjadi milik, dia memenjarakan kita dan mengerangkeng orang lain, sebagaimana para tawanan dalam gua tadi,” katanya.
Menurut Budi, kebenaran yang membebaskan menuntut kerendahan hati untuk terus mencari. Ia menghubungkannya dengan moto Ledalero, Diligite Lumen Sapientiae—cintailah terang kebijaksanaan. Pencarian itu membutuhkan bukan hanya kemampuan berpikir, tetapi juga tanggung jawab moral dan kepekaan terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, kehidupan bersama harus terbuka untuk dipertanyakan dan diperbaiki. Dengan merujuk Slavoj Žižek, Budi menjelaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan, tetapi juga oleh ruang bagi disensus, yakni perbedaan pendapat. Kritik bukan gangguan, melainkan bagian dari upaya merawat kehidupan bersama.
Budi membedakan silogisme yang bertolak dari premis mayor dan membawa kepada kesimpulan akhir, dengan dialektika sebagai sebuah proses yang terus mengalir.
“Silogisme sungguh dibutuhkan untuk melatih kedisiplinan berpikir. Namun, saat dia diaplikasi sebagai alur yang mengatur hidup sendiri dan menata kehidupan bersama, bukan mustahil yang dihasilkan adalah egoisme mutlak pada tataran personal, dan totalitarianisme pada level komunal,” katanya.
Saat ruang untuk berbeda pendapat menyempit, Budi meminta warga tidak tinggal diam. Peringatan tentang kematian demokrasi harus menjadi panggilan untuk membangun keberanian masyarakat.
“Saat semakin banyak orang terpaksa atau dibujuk masuk ke dalam gua kesadaran semu, lonceng itu harus digaungkan secara lebih nyaring untuk mengumpulkan warga dan memberanikan masyarakat agar, mencegah kehancuran total,” ujarnya.
Kritik, Pelayanan, dan Ruang Hidup Warga
Peringatan Budi tentang ruang demokrasi berkaitan dengan persoalan yang ia suarakan di Flores, mulai dari proyek geotermal atau panas bumi hingga perluasan fasilitas militer. Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini juga kerap menyerukan perhatian terhadap perdagangan orang.
Bagi Budi, persoalan-persoalan itu menyangkut penghidupan, keselamatan warga, dan kebebasan masyarakat sipil. Keterlibatan Gereja dalam kehidupan publik tidak terpisah dari tanggung jawabnya melayani umat.
Budi menyatakan penolakannya terhadap proyek geotermal secara terbuka pada Januari 2025. Menurutnya, sikap itu berangkat dari kesaksian warga Sokoria di Ende dan Mataloko di Ngada, dua wilayah proyek di keuskupannya, serta diskusi dengan para imam. Keuskupannya kini juga menggugat keputusan menteri terkait wilayah panas bumi Sokoria dan Mataloko serta penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Dalam isu perluasan fasilitas militer, Budi mempertanyakan kehadiran militer dalam skala besar di Flores. Ia menyampaikan kekhawatiran itu di tengah polemik pembangunan markas di Tonggurambang, Nagekeo, dan rencana fasilitas serupa di wilayah lain. Menurutnya, kehadiran tersebut berisiko mempersempit ruang masyarakat sipil.
Dalam pidatonya di Ledalero, Budi menjelaskan bahwa pelayanan Gereja tidak dapat dipisahkan dari suara kritis dalam kehidupan publik. Bagi umat Katolik, menjaga ruang demokrasi merupakan kewajiban sebagai warga negara sekaligus tanggung jawab iman.
“Memperjuangkan ruang demokrasi adalah ungkapan cinta kita bagi negara,” tegasnya.
Dengan merujuk Paus Yohanes Paulus II, Budi menjelaskan alasan Gereja mendukung demokrasi: warga memiliki ruang untuk ikut menentukan kebijakan, memilih pemimpin, meminta pertanggungjawaban, dan mengganti pemimpin secara damai.
Ia menekankan bahwa kesempatan berpartisipasi harus terbuka juga bagi orang-orang miskin, dengan tetap menjamin penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
Ia juga mengutip pembukaan Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.”
Budi menghubungkan prinsip tersebut dengan kehidupan di Indonesia. Penderitaan masyarakat, menurutnya, bukan urusan di luar iman, melainkan bagian dari tanggung jawab para pengikut Kristus.
Ia juga merujuk Seruan Pastoral KWI pada Mei 2026 yang menyoroti semakin sempitnya ruang publik.
“Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Kritik dipandang sebagai ancaman, bukan bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan dukungan pada program-program baik pemerintah,” katanya.
Budi menyebut kecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan—pemerintahan yang membatasi kebebasan, menguatnya peran militer, serta pemusatan kekuasaan—sebagai hal-hal yang ditolak para uskup.
Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi, kerusakan alam, kemunduran demokrasi, keletihan moral para pejuang keadilan, dan persoalan hak asasi manusia di Papua. Krisis-krisis itu, menurutnya, menuntut keterlibatan Gereja.
“Suara kritis para pemimpin gereja, termasuk kita semua, dan langkah-langkah konkret yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama bukanlah hal yang menyimpang dari tugas dan panggilan sebagai pemimpin gereja dan pelayan umat,” tegasnya.
Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi umat, penolakan terhadap geotermal disertai pencarian alternatif, kampanye migrasi aman, serta dorongan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia.
Dalam kerangka tersebut, Budi memandang kehadiran peserta konferensi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa.
“Inilah bukti cinta akan bangsa ini, yang sungguh membutuhkan seruan kritis, sebab tampaknya, sudah terlalu banyak orang yang tergiring masuk dalam gua pengetahuan semu,” ujarnya.
Dari Kegelisahan Menuju Tindakan
Pada bagian akhir pidato, Budi beralih dari gambaran gua ke kepompong. Ia membacakan puisi Manusia Utama karya Sutan Takdir Alisjahbana untuk menggambarkan manusia yang membatasi dirinya sendiri karena takut, enggan berpikir, dan menolak bertanggung jawab.
Ia berharap konferensi membantu peserta keluar dari kepompong gelap itu: berani berpikir dan bertindak, alih-alih membiarkan rasa takut menentukan kehidupan bersama.
Ajakan tersebut menegaskan bahwa kegelisahan atas menyempitnya ruang demokrasi tidak boleh berhenti pada keluhan. Budi mendorong peserta menolak ketidakadilan, mengambil langkah perubahan, dan bekerja bersama.
Merujuk ungkapan yang ia atribusikan kepada Santo Agustinus, Budi menyebut dua unsur harapan: kemarahan terhadap ketidakadilan dan keberanian untuk mengubahnya. Ia menambahkan unsur ketiga, yakni kolaborasi. Bagi Budi, perubahan juga membutuhkan kerendahan hati untuk bekerja sama dengan orang lain.
“Orang-orang yang memiliki harapan, adalah orang-orang yang geram, marah menyaksikan ketidakadilan yang ada, serentak berani mengambil langkah yang dibutuhkan untuk perubahan. Dan, rendah hati untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lain,” katanya.
Membawa Suara Daerah ke Percakapan Nasional
Pesan tentang keberanian dan kerja bersama itu sejalan dengan tujuan Konferensi Republik. Forum bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” ini digelar IFTK Ledalero bersama jejaring perguruan tinggi dan masyarakat sipil pada 30–31 Oktober 2026.
Rangkaian kegiatan dimulai di Universitas Nusa Nipa pada 30 Oktober, dilanjutkan dengan konferensi utama di Kampus 1 IFTK Ledalero pada 31 Oktober. Peserta disebut 3.000 orang, baik yang hadir langsung maupun daring.
Forum ini mempertemukan akademisi, tokoh agama, aktivis, jurnalis, dan penggerak masyarakat sipil melalui sesi utama serta 10 diskusi paralel. Topiknya mencakup demokrasi, ekonomi, tata kelola, pembangunan, peran Gereja, serta pekerja migran dan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.
Panitia merencanakan hasil diskusi dihimpun dalam sidang pleno untuk menyusun agenda bersama, Komunike Bersama Masyarakat Sipil Indonesia, prosiding atau kumpulan tulisan konferensi, serta rekomendasi kebijakan.
Penggagas Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan pentingnya membawa suara daerah dan desa ke dalam percakapan nasional.
“Republik adalah gabungan dari daerah-daerah dan desa-desa. Suara daerah dan desa adalah suara Republik,” ujarnya.
Tanggung jawab masyarakat sipil juga menjadi pokok sambutan pembukaan Otto Gusti Ndegong Madung, SVD, Rektor IFTK Ledalero sekaligus ketua panitia, pada 31 Oktober.
Otto menekankan bahwa kampus berkewajiban hadir dalam persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, percakapan tentang Republik tidak boleh berhenti di ruang akademik.
Baginya, konferensi merupakan tanggung jawab moral untuk mempertemukan pengetahuan dengan kenyataan. Kebebasan akademik harus membuka ruang pencarian kebenaran demi kebaikan bersama.
“Republik harus terus dipikirkan, dirawat, dikritik, dan diperjuangkan agar tetap setia pada cita-cita pendiriannya,” kata Otto.
Menurutnya, kemerdekaan, demokrasi, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah atau rumusan dalam konstitusi.
Otto mengutip pesan almarhum pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib tentang keberanian menghadapi risiko: “Ah, setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Jika bisa menghindar ya dihindari, tapi jika tidak bisa menghindar ya harus dihadapi. Yang penting kita harus tetap cerdas. Kalau kita ketakutan justru mereka akan senang karena tujuan mereka sudah tercapai.”
Editor: Ryan Dagur
