Di Era AI, Kampus Harus Tetap Berpijak di Bumi

Seminar Stipas St. Sirilus Ruteng pada 28 Oktober menyoroti peran perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal dan martabat manusia.

Floresa.co – Tradisi berburu tikus masih bertahan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada saat yang sama, foto dan video perburuan itu bisa disebarkan melalui internet.

Romo Frederikus Djelahu Maigahoaku mengangkat contoh tersebut untuk menjelaskan bahwa masyarakat tidak bergerak dalam satu garis perkembangan. Kebiasaan lama dan teknologi baru hadir bersamaan.

Di tengah kenyataan seperti itu, bagaimana perguruan tinggi memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan warga?

Persoalan ini dibahas dalam Seminar Nasional “Mendesain Pendidikan Tinggi Berdampak di Era Masyarakat 5.0” yang digelar Sekolah Tinggi Pastoral (Stipas) St. Sirilus Ruteng pada 28 Oktober.

Masyarakat 5.0 merujuk pada gagasan masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih, termasuk artificial intelligence (AI) atau akal imitasi, untuk menjawab persoalan sosial dan lingkungan.

Seminar berlangsung di Aula Gereja Paroki St. Vitalis Cewonikit sebagai bagian dari rangkaian wisuda angkatan XVIII dan XIX Stipas. Romo Frederikus dari Stipas dan Rihlah Nur Aulia, dosen Universitas Negeri Jakarta yang hadir secara daring, menjadi pembicara. Diskusi dipandu Antonius Mbukut.

Seminar diikuti mahasiswa, calon wisudawan dan dosen, perwakilan Sekolah Tinggi Ekonomi Karya dan beberapa SMA, serta Kepala Kantor Agama Kabupaten Manggarai, Pontius Mudin.

Dalam sambutannya, Ketua Stipas Romo Rikardus Moses Jehaut menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus melayani martabat manusia. Perguruan tinggi, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi pengikut perkembangan masyarakat 5.0.

“Manusia tidak boleh direduksi menjadi sekumpulan keterampilan atau diperlakukan seperti algoritma yang dapat diprediksi,” katanya, merujuk Surat Apostolik “Drawing New Maps of Hope” dari Paus Leo XIV.

Ia juga berkata pendidikan harus memperhatikan manusia secara utuh, mencakup “dimensi intelektual, spiritual, emosional dan sosial.”

“Bagi Stipas, pemikiran ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi pastoral tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis, tetapi juga dibarengi kematangan iman, integritas, peka terhadap soal sosial dan mampu melahirkan pelayanan bermakna bagi gereja dan masyarakat,” katanya.

Masyarakat 5.0 dan Kenyataan di Manggarai

Rihlah Nur Aulia, pembicara pertama dalam seminar, menempatkan kesejahteraan manusia sebagai perhatian utama masyarakat 5.0. Ia menguraikan perkembangan masyarakat global dari kehidupan berburu dan meramu hingga penggunaan AI dan robot.

Dalam pemaparannya, era 1.0 ditandai kehidupan masyarakat prasejarah yang bergantung pada berburu, meramu dan pemanfaatan alam. Pada era 2.0, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi hingga abad ke-18, masyarakat mulai menetap, bertani dan beternak dengan peralatan sederhana.

Era 3.0, dari abad ke-18 hingga akhir abad ke-20, ditandai industrialisasi, produksi massal dengan mesin dan urbanisasi. Tahap berikutnya, era 4.0, ditandai perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi.

“Fokus era 5.0 ini, yang disebut masyarakat super cerdas, adalah kepada kesejahteraan manusia, keberlanjutan, harmoni dengan alam dan masyarakat,” katanya.

Menurut Rihlah, pembeda masyarakat 5.0 bukan semata-mata kehadiran teknologi yang makin canggih. Perkembangan pesat itu sudah berlangsung sejak era 4.0. Dalam masyarakat 5.0, teknologi diarahkan untuk menjawab persoalan sosial dan lingkungan demi kualitas hidup yang lebih baik dan sehat.

“Pemanfaatan AI kemudian terpusat pada manusia, etis, dan menjaga agensi manusia,” katanya.

Namun, Romo Frederikus mengingatkan bahwa kerangka perkembangan yang linear itu tidak sepenuhnya menjelaskan kenyataan di Manggarai dan NTT pada umumnya. Menurutnya, karakteristik masyarakat dari era 1.0 hingga 5.0 justru hadir bersamaan.

Ia menunjuk contoh perburuan tikus dan penggunaan internet yang dikemukakannya. Bagi dia, kehadiran teknologi baru tidak serta-merta menghapus cara hidup yang telah lama bertahan.

“Bahkan bisa terbalik, lahir di lingkungan 4.0, berkembang dalam lingkungan 1.0,” katanya.

Menurutnya, era 5.0 “kelihatannya mau membingkai semua evolusi yang terjadi, bukan menyingkirkan” tradisi pada zaman sebelumnya.

“Era 5.0 bukan sekadar mengikuti teknologi, tetapi kita menguasainya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari demi mengatasi persoalan dan menghadirkan solusi,” kata Romo Edy, sapaannya.

Suasana menjelang Seminar Nasional “Mendesain Pendidikan Tinggi Berdampak di Era Masyarakat 5.0” yang digelar dalam rangka wisuda angkatan XVIII dan XIX Stipas St. Sirilus Ruteng pada 28 Oktober 2026. (Dokumentasi Floresa)

Dari Pabrik Ijazah ke Kerja Bersama Warga

Bagi Edy, keragaman kehidupan masyarakat itu menjadi titik berangkat perguruan tinggi. Kampus perlu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kepedulian pada kemanusiaan serta menjadi ruang inklusif yang membantu masyarakat menghadapi perubahan sosial secara berkelanjutan.

Menurutnya, era 5.0 mendorong program studi bekerja “untuk melayani masyarakat.” Kampus berskala kecil seperti Stipas, kata dia, berpeluang bergerak lebih fleksibel, inovatif dan berfokus pada keunggulan lokal.

Dalam pandangan Edy, kearifan lokal bukan sisa masa lalu yang harus ditinggalkan, melainkan kekuatan yang dapat digunakan kampus untuk merespons perubahan.

“Apa yang kita dapat dari kearifan lokal era 2.0 dengan latar belakang pertanian itu tetap dihargai,” katanya.

Edy juga melihat peluang kerja sama lintas institusi, termasuk dengan lembaga kursus dan pelatihan, untuk mendukung upaya mencetak lulusan yang berwawasan kewirausahaan kreatif.

Bagi Stipas, arah tersebut berpijak pada identitasnya sebagai kampus keagamaan Katolik yang mendorong hadirnya lulusan berkarakter kristiani, melayani dan berkeadilan.

Rihlah mengaitkan pelayanan kepada masyarakat dengan perubahan cara kerja perguruan tinggi. Kampus, menurutnya, harus menjadi ruang publik pengetahuan, “bukan sekadar pabrik ijazah.” Kurikulum perlu bergeser dari penguasaan konten menuju pelatihan agensi manusia, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas pilihan sendiri.

“Keterserapan [dalam dunia] kerja itu perlu, tetapi tidak cukup. Dampak pendidikan tinggi juga harus terbaca pada perluasan kapabilitas dan agensi lulusan serta komunitasnya,” katanya.

Perubahan itu juga menyangkut cara pengetahuan dihasilkan. Menurut Rihlah, kerja akademik perlu melintasi disiplin ilmu, memiliki aplikasi langsung dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Karena itu, kampus perlu membuka kerja sama dengan masyarakat sipil, industri dan media massa.

Ia menjelaskan empat generasi perguruan tinggi. Generasi pertama melestarikan dan mewariskan pengetahuan; generasi kedua menemukan pengetahuan baru melalui riset; generasi ketiga menciptakan nilai dari pengetahuan. Pada generasi keempat, kampus terlibat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan wilayah serta masyarakat.

“Kalau kita berada di NTT, apa problem yang dihadapi secara lokal, maka itu yang harus kita bangun,” katanya.

Dalam konteks hasil kerja, kata dia, mutu kampus diukur bukan lagi dari reputasi internalnya, melainkan “perubahan nyata atau manfaat bagi ekonomi, masyarakat, budaya, kebijakan, kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup yang dinilai dari jangkauan dan signifikansinya.”

Untuk menjawab persoalan tersebut, Edy menekankan perpaduan teknologi, kearifan lokal dan spiritualitas yang menghargai martabat manusia. Menurutnya, ketiganya dapat menjadi dasar kerja akademik yang menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

Ia menyebut kurikulum dan riset yang menjawab persoalan sosial-ekonomi serta keberlanjutan ekologis sebagai bentuk kerja tersebut. Pelaksanaannya perlu didukung kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat dan media.

Warga, dalam pandangannya, bukan sekadar penerima hasil kerja kampus.

“Komunitas masyarakat itu bukan objek, tetapi subjek dari riset yang dilakukan kampus,” katanya.

“Untuk masuk dalam masyarakat 5.0, kita merancang strategi dengan mengubah mindset, memperbarui kurikulum, mengembangkan institusi, melakukan penelitian yang berdampak dan berkolaborasi dalam kerjasama pentahelix,” tambahnya.

Setelah pemaparan kedua pembicara dan sesi istirahat, seminar dilanjutkan dengan tanya jawab selama sekitar 30 menit. Kegiatan berakhir pada pukul 12.00 Wita.

Mempertemukan Teknologi, Iman dan Pendidikan

Stipas yang didirikan pada 17 September 2003 ini memiliki satu program studi, yakni Pendidikan Keagamaan Katolik. Berlokasi di Jalan Pelita Wae Palo, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Stipas bernaung di bawah Yayasan Santu Paulus milik Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Labuan Bajo.

Sekretaris Panitia Wisuda Stipas St. Sirilus, Frederikus Marianus Kurniawan Anse, mengatakan seminar merupakan kegiatan pertama dalam rangkaian wisuda yang dijadwalkan pada 31 Oktober.

“Pada 30 Oktober, ada “Missio Canonica” atau misa perutusan para lulusan baru yang akan segera bergabung dengan konteks sosial nyata di tengah masyarakat,” katanya.

Marianus menekankan bahwa pendidikan keagamaan Katolik perlu mengambil bagian dalam perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kampus Pendidikan Agama Katolik tidak boleh berusaha menjadi yang paling canggih dalam teknologi, tetapi menjadi yang paling mampu mempertemukan teknologi dengan kemanusiaan, iman, dan pendidikan,” katanya.

Editor: Ryan Dagur

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA