Floresa.co — Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai memeriksa dua bendahara dalam penyidikan dugaan korupsi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manggarai Timur.
Pemeriksaan terhadap Hilaria Ningsensia Lando dan Hermelinda Suryani Nguru berlangsung di kantor Kejari di Ruteng, masing-masing pada 11 dan 12 November. Bersamaan dengan Hilaria, jaksa juga memeriksa Ummi Rohana, yang menjabat fungsional analis kebijakan muda di dinas tersebut pada 2024 hingga Desember 2025.
Berdasarkan pantauan Floresa, Ummi tiba di kantor Kejari lebih dahulu daripada Hilaria, pada pukul 08.45 Wita. Ia didampingi seorang pria yang disebut sebagai kuasa hukumnya.
Hermelinda, yang akrab disapa Helen, tiba di kantor Kejari pada 12 November pukul 08.30 Wita. Hingga pukul 13.00, pemeriksaannya masih berlangsung.
Hilaria menjabat bendahara dinas pada Oktober–Desember 2025, menggantikan Helen yang menempati posisi tersebut sejak 2024 hingga September 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Fadlan Khairad Perangin Angin, mengatakan kepada Floresa pada 11 November bahwa pemeriksaan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus yang turut menyeret nama Jefrin Haryanto. Mantan kepala dinas tersebut menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai sejak September 2025.
Saat dipimpin Jefrin, dinas tersebut masih bernama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
“Hingga 9 November, total terdapat 383 orang sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kemarin satu orang jadi 384,” kata Fadlan.
Pemeriksaan Hilaria dan Ummi pada 11 November menambah jumlah saksi yang diperiksa menjadi 386 orang. Pemeriksaan Helen sehari kemudian menambah jumlahnya menjadi 387. Fadlan mengatakan ratusan kader lapangan DP3AKB juga diperiksa di kecamatan masing-masing.
“Itu tersebar di Kecamatan Lamba Leda Selatan, Rana Mese, Borong, Kota Komba, Kota Komba Utara, Congkar dan Lamba Leda,” katanya.
Ditanya mengenai jadwal pemeriksaan Jefrin, Fadlan mengatakan belum mengetahuinya karena masih bergantung pada hasil penyidikan.
“Penyidik juga sudah sambil koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk perhitungan kerugian,” katanya.
Jefrin pernah diperiksa sebagai saksi pada tahap penyelidikan, yakni pada 22 Juni. Seusai pemeriksaan kala itu, ia tidak merespons pertanyaan wartawan dan hanya mengatakan, “No comment, no comment.”
Pengusutan kasus ini bermula ketika Jefrin dipanggil berulang kali oleh Inspektorat Manggarai Timur sejak April. Inspektorat juga memeriksa ratusan saksi di tingkat dinas, kecamatan, hingga desa. Laporan pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada Bupati Manggarai Timur Andreas Agas.
Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana program dinas dalam APBD 2025, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dugaan penyimpangan mencakup penggelembungan anggaran atau mark-up, belanja yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, serta kegiatan yang dianggarkan berulang kali tetapi diduga hanya dilaksanakan sekali.
Laporan lain menyangkut insentif bidan desa yang belum dibayarkan, dugaan manipulasi data Kampung Keluarga Berencana, serta anggaran pulsa bagi kader Posyandu di 12 desa senilai Rp800 juta yang diduga tidak pernah diterima para penerima.
Menurut informasi yang diperoleh Floresa, dugaan korupsi tersebut melibatkan sejumlah pihak. Dalam informasi itu, Jefrin disebut menerima lebih dari Rp1 miliar.
Kasus ini sempat memicu ketegangan pada Mei ketika pengacara Edi Hardum menuding Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit, dan istrinya, Meldy Hagur, turut menerima aliran dana dari Jefrin.
Falaria Pejeng ikut berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
Editor: Ryan Dagur
