Floresa.co – Puing bata merah masih berserakan di samping teras depan rumah Marselina Yugensia Harni di Kampung Maras, Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Itu sisa ruang depan yang runtuh, tempat dua kerabatnya, pelajar SMA Negeri 1 Lembor, biasa tidur.
Saat Floresa berkunjung pada 12 November, teras samping rumah itu retak dan nyaris roboh. Dinding-dindingnya retak dan bergoyang ketika didorong.
Di rumah itu, Marselina tinggal bersama suami, dua putranya yang berusia dua dan enam tahun, serta kedua kerabatnya.
Rumah ini merupakan satu dari ribuan bangunan yang rusak akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus pagi.
Dalam verifikasi dan validasi rumah terdampak gempa pada 28 Agustus hingga 9 September, pemerintah mencatat 488 rumah rusak berat, 1.589 rusak sedang, 4.580 rusak ringan, dan 7.410 tidak sesuai klasifikasi di Kabupaten Manggarai Barat.
Rumah itu baru lima bulan ditempati setelah rampung pada Maret. Berukuran delapan kali sepuluh meter, rumah tersebut dikerjakan dua bulan dan menelan anggaran lebih dari Rp150 juta. Uangnya, kata Marselina, berasal dari kredit di Bank NTT dan arisan keluarga.
“Saya menangis. Rasanya kecewa dan tidak ikhlas kenapa harus sampai begini. Padahal, kami belum setahun tinggal di rumah ini,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
“Tapi dengan adanya musibah ini, saya berpikir mungkin ini sebuah tantangan yang membawa rahmat bagi saya ke depan,” tambah perempuan 32 tahun itu.
Sepekan pertama pascagempa, keluarganya mengungsi ke terop milik tetangga, Adrianus Patria Tote.
“Kami gabung dengan beberapa keluarga. Setelah itu baru bangun tenda masing-masing,” kata Marselina.
“Kami sempat buat tenda darurat dan tinggal di situ selama dua minggu,” tambahnya.
Adrianus mengaku ada empat kepala keluarga yang sempat menumpang di teropnya. Di sana berdesakan belasan orang, termasuk tiga balita, salah satunya anaknya yang berusia dua tahun.
“Yang nebeng itu ada yang empat hari, ada yang satu minggu. Setelah itu, mereka membuat tenda darurat dari terpal di samping rumah,” kata pria 29 tahun itu.
“Keluarga saya tinggal di tenda samping rumah itu kurang lebih selama dua bulan,” tambahnya.
Karena merasa tidak nyaman, Adrianus meminta istri dan anaknya tinggal sementara di rumah mertua di Ngalor Kalo, Desa Siru.
Ia menunjukkan kepada Floresa foto rumahnya yang rusak. Dinding depannya nyaris habis, dinding lain retak dan nyaris roboh, dan atap teras yang runtuh kini menopang salah satu dinding yang hampir roboh.
“Yang aman waktu itu dapur. Kebetulan dapurnya dari kayu dan papan,” katanya.
Rumah berukuran enam kali tujuh meter itu ia bangun pada 2024, sesaat setelah menikah. Biayanya Rp40 juta, termasuk kamar mandi dan toilet.
“Semua uang itu hasil tabungan saya,” katanya.
Bangun Huntara Mandiri
Menilai rumahnya tak layak huni, Adrianus meminta tetangga meruntuhkannya, menyisakan dapur. Bata merah, balok, dan besi beton yang masih bisa dipakai ia kumpulkan di samping rumah.
Karena musim hujan sudah dekat, pada awal September, ia membangun Huntara mandiri di atas bekas rumahnya, memakai terop, seng, dan bambu. Ukurannya empat kali lima meter, biayanya sekitar Rp200 ribu.
“Dindingnya pakai seng dari rumah lama. Lantainya masih pakai lantai rumah lama. Bambunya diangkut dari kampung,” katanya.
Sebagian dinding dan pintu depan Huntara itu ditutup terpal. Adrianus mengaku atap di salah satu sudut kerap bocor saat hujan dan menggenangi kamar tidur.
Marselina mengambil jalan yang sama pada awal September. Di belakang rumahnya, warga bergotong royong mendirikan Huntara bambu berukuran tiga kali empat meter.
“Saya keluarkan biaya hampir Rp3 juta. Saya beli seng juga makanya biayanya besar. Kalau untuk bambunya kemarin itu memang dari warga sini gotong-royong,” katanya.
“Setelah ada Huntara itu, kami tidur di situ. Di situ sangat nyaman. Kami satu bulan tinggal di Huntara tersebut,” tambahnya.
Di Desa Tondong Belang, Kecamatan Mbeliling, Maria Kejora sempat sebulan tinggal di tenda darurat berukuran empat kali lima meter bersama suaminya, Antonius Sehabu, seorang putri, dan cucunya.
Antonius, katanya, sering sakit setelah terlalu lama tinggal di tenda di samping rumah mereka yang roboh.
“Seringnya demam dan pilek. Mungkin karena kedinginan,” katanya kepada Floresa pada 9 November.
Maria sempat menunggu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun Huntara. Namun, hunian itu tak kunjung datang, padahal musim hujan telah tiba.
“Selama ini, mereka datang survei saja. Mereka juga tanya lahan untuk bangun Huntara. Kami bilang di sini saja. Namun, sampai hari ini belum ada realisasinya,” kata warga Kampung Ceko itu.
Tanpa kepastian, keluarga Maria mendirikan Huntara di samping tenda darurat. Ia termasuk sepuluh warga kampung yang menerima bantuan tunai Rp20 juta dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sepekan setelah gempa.
Selain untuk kebutuhan sehari-hari, uang itu ia pakai membangun Huntara lima kali lima meter di tanah tetangga, dengan hampir Rp15 juta untuk menyewa dan memberi makan tukang serta menyewa alat sensor kayu.
“Kami pakai seng dari rumah lama, kalau tidak biayanya lebih besar,” kata perempuan 59 tahun itu.
Vendor Minta Huntara Dibongkar
Dalam verifikasi dan validasi rumah terdampak gempa pada 28 Agustus hingga 9 September, pemerintah mencatat rumah Marselina, Adrianus, dan Maria Kejora sebagai rusak berat.
Rumah disebut rusak berat bila kerusakannya melebihi 50 persen, sebagian besar komponen utama atau strukturnya rusak, bangunan roboh seluruhnya atau sebagian besar, atau tidak lagi layak dihuni. Penanganannya memerlukan pembangunan kembali.
Dengan status itu, Adrianus, Marselina, dan Maria berhak atas bantuan hunian tetap (Huntap) senilai Rp70 juta per unit. Sambil menunggu Huntap, mereka berhak atas bantuan Huntara atau dana tunggu hunian Rp600.000 per bulan untuk menyewa tempat tinggal.
Ketentuan itu disebut mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Pada 14 Oktober, vendor yang akan membangun Huntara mendatangi rumah Marselina. Ia sedang mengajar ketika tetangga menelepon.
“Saat itu, saya masih di sekolah. Tetangga di sini yang telepon dan bilang ada tamu di rumah. Lalu saya datang,” kata guru SMA Negeri 1 Lembor itu.
Marselina berkata, vendor itu memberitahunya bahwa “akan mendapat bantuan rumah karena rumah kami masuk kategori rusak berat.”
Marselina lega. “Saya rasa bersyukur karena pemerintah masih memperhatikan kami yang masih mengungsi di rumah kecil dari bambu [Huntara mandiri],” katanya.
“Dalam hati saya bilang, terima kasih Tuhan, mungkin ini sudah rumah yang layak untuk kami tinggali,” katanya.
Vendor itu lalu memintanya meratakan tanah di belakang rumah, bekas lokasi Huntara mandiri. Ia juga meminta Huntara itu segera dibongkar karena “materialnya akan datang dua hari kemudian.”
“Waktu itu, saya rasa senang sekali karena kami akan dapat hunian yang begitu mewah dari pemerintah,” katanya.
“Akhirnya, hari Sabtu [17 Oktober], kami langsung bongkar,” tambahnya.
Material itu tak pernah datang. Pantauan Floresa, bambu-bambu bekas Huntara masih menumpuk di belakang rumah Marselina. Ia mengaku kesal dan kecewa karena “kami sudah terlanjur membongkar Huntara.”
Tanpa hunian darurat, keluarganya mengungsi ke rumah mertua karena takut gempa susulan.
“Kalau kami tidak apa-apa. Masalahnya dua bocah ini. Takutnya nanti ada gempa susulan lagi, kami selamatkan diri kami sendiri, ketinggalan dua bocah ini,” katanya sembari merangkul dua putranya.
“Makanya setelah makan malam, kami mengungsi lagi, sampai sekarang,” tambahnya.
Adrianus membenarkan bahwa vendor tidak mau membangun Huntara di tanah miring sehingga lahan “harus kasih rata.”
Vendor juga memintanya membongkar Huntara mandiri. Ia menolak karena “tidak ada tempat tinggal selain Huntara mandiri.”
“Kalau vendor sudah mulai stok material dan tukang sudah mau kerja baru dibongkar karena bongkar terop tidak lama, paling lama 20 menit,” katanya.
Vendor Ambil Lagi Material
Menurut Marselina, vendor baru mengirim material berupa empat sak semen pada 29 Oktober. Pada 3 November, vendor mengambilnya kembali.
“Simpan beberapa hari saja di sini, lalu datang untuk angkut ambil lagi. Jujur, saya juga tidak tahu mengapa diambil lagi,” katanya.
“Di situ sudah ada rasa kecewa, mau menangis juga. Kecewa sekali dengan pemerintah,” tambahnya.
Marselina mengaku sempat mengirim pesan lewat akun Facebook BPBD Manggarai Barat pada 11 November untuk menanyakan kepastian pembangunan Huntara. Pesan itu tak direspons.
“Entah mereka baca atau tidak. Yang penting saya sudah mengeluarkan saya punya keluh kesah,” katanya.
Kasus serupa terjadi pada Adrianus. Vendor sempat mengirim empat sak semen dan satu kubik pasir. Ia berkata, ada sembilan rumah rusak berat di desanya, tetapi “hanya saya yang dapat pasir.”
“Di kampung ini belum ada yang mulai bangun Huntara. Semuanya sama, semennya ditarik kembali,” katanya.
Hanya semen yang diambil; pasir masih menumpuk di depan huniannya. Semen itu diambil, kata Adrianus, “tanpa penjelasan dan tanpa sepengetahuan kami.”
“Mereka ambil sendiri di rumah. Waktu itu saya sedang di sawah. Memang ada informasi dari staf desa bahwa mereka mau ambil semen,” katanya. “Saya tidak tahu kenapa pasir tidak diambil lagi,” tambahnya.
Adrianus lalu menanyakan alasannya kepada Kepala Desa Wae Kanta, Servasius Narto.
Menurut Servasius, kata Adrianus, material diambil karena “ada pergantian vendor.”
Adrianus berkata, vendor yang mengambil kembali material itu merupakan seorang perempuan dari Kakor, Kecamatan Lembor Selatan.
Floresa meminta tanggapan Servasius lewat WhatsApp pada 15 November. Ia mengaku sedang mengikuti acara keluarga, menambahkan “selesai acara nanti saya komunikasi.” Namun, hingga berita ini diterbitkan, ia tak kunjung memberi penjelasan.
Realisasi Tidak Jelas
Di Kecamatan Mbeliling, Agus Jalut, istrinya Anita Bian, dan seorang putra mereka masih tidur di tenda darurat berukuran tiga kali tiga meter di depan rumah. Dindingnya seng berlapis terpal biru dan putih yang sudah lusuh, karung bekas semen, dan selembar triplek. Atapnya seng. Di dalamnya, Agus mendirikan bale-bale bambu untuk tidur.
“Setelah gempa, kami langsung tidur di luar,” kata Anita, 59 tahun.
Tenda itu juga menyimpan perabot rumah tangga karena “di dapur tidak bisa simpan apa-apa.” Mereka bertahan di sana meski musim hujan telah datang.
“Kami hanya makan di dapur, kalau tidur tetap di tenda. Karena takut ada gempa lagi, ada angin. Sudah terlanjur takut,” kata warga Kampung Nobo, Desa Tondong Belang itu.
Tenda itu tidak bocor, kata Anita, tetapi rembesan air tetap masuk. “Makanya kemarin kami gali got di sampingnya biar air tidak masuk,” katanya.
Menurut Agus, hasil verifikasi pemerintah menyatakan rumahnya rusak berat. Ruang penghubung rumah utama dan dapur roboh total, sementara dinding rumahnya retak dan bergoyang.
“Petugas bilang ini rusak berat. Lebih baik hancur sekalian dari pada goyang begini,” katanya kepada Floresa pada 12 November.
Hironimus Suasa, warga Kampung Nobo lainnya, kesal karena Huntara yang dijanjikan BNPB tak kunjung direalisasi.
“Katanya ada hunian sementara untuk kami, tetapi hingga kini belum datang. Kami belum tahu kapan itu direalisasi,” katanya kepada Floresa pada 9 November.
Petugas BNPB, kata Hironimus, mendatangi rumahnya pada September dan menjanjikan Huntara pada Oktober.
“Mereka sudah foto kerusakan rumah. Mereka juga minta siapkan lahan untuk Huntara itu. Kami sudah siapkan, tetapi belum terealisasi,” katanya.
“Padahal, saya berharap kemarin saat hujan ini sudah selesai,” tambahnya.
Dinding rumah Hironimus jebol dan bagian dalamnya roboh. Tiang penyangganya pecah hingga memperlihatkan beton di dalamnya. Pascagempa, pedagang kios itu mengungsi di tenda dari BNPB. Karena terlalu lama di sana, ia membangun Huntara mandiri berukuran lima kali enam meter.
Matias Malus, warga lainnya, menilai pembangunan Huntara lamban.
“Padahal, kami sudah diminta siapkan lahan. Mereka bilang begini, ‘kamu tidak perlu ikut campur, kami yang kerja. Kamu terima kunci saja nanti,’” katanya.
“Hanya sekarang belum jelas informasinya. Kapan realisasinya, kami tidak tahu,” tambahnya.
Di Desa Compang Suka, Kecamatan Kuwus, Kepala Desa Lorensius Jehami mengaku belum ada Huntara yang mulai dibangun.
Warga terdampak sering bertanya kepada pemerintah desa, tetapi “kami pun tak tahu bagaimana rencana ke depan soal pembangunan Huntara itu.”
Pemerintah desa, katanya, hanya tahu soal bantuan Huntara saat pendataan rumah terdampak.
“Setelah itu, kami tidak tahu lagi karena itu sudah tugas BNPB,” katanya.
Enam kepala keluarga di desanya akan menerima Huntara.
“Awalnya, satu orang yang pilih Huntara, lima yang pilih dana tunggu hunian. Tetapi, waktu itu, bupati melalui camat meminta mereka untuk memilih Huntara semua,” katanya.
Kini, kata Lorensius, tak ada penyintas yang tinggal di posko atau tenda darurat.
“Semuanya sudah kembali ke rumah. Ada yang nebeng di rumah keluarga,” katanya.
Baru Lima Unit Huntara yang Rampung
Penanggung jawab BNPB untuk wilayah Manggarai Barat, Hadi Sutrisno, mengatakan dari 458 unit target, baru lima unit yang selesai. Jumlah tersebut setara 1,1 persen dari target.
Kelima unit itu, klaimnya, empat di Kecamatan Boleng dan satu di Kecamatan Welak. Satu di antaranya dibangun mandiri oleh penyintas. Ia tidak merinci nama kampung dan desanya.
Huntara mandiri, katanya, akan mendapat penggantian biaya.
“Namun, harus sesuai dengan batas dan ketentuan yang berlaku dan telah dinilai oleh tim teknis di daerah,” katanya kepada Floresa pada 9 November.
Huntara yang dibangun dengan dana bantuan pribadi, seperti milik Maria Kejora di Tondong Belang, tak mendapat penggantian.
“Kalau Huntara itu dibangun dari donatur lain tidak mendapat penggantian,” katanya.
Hadi mengklaim enam unit sedang dibangun dengan progres lebih dari 50 persen: dua di Boleng, satu di Komodo, dan tiga di Lembor. Sebanyak 21 unit lainnya berprogres kurang dari 50 persen, yakni empat di Boleng dan 17 di Lembor.
“Saat ini masih pada tahapan fabrikasi baja ringan,” katanya.
Di tujuh kecamatan lain, yaitu Kuwus, Kuwus Barat, Ndoso, Macang Pacar, Pacar, Sano Nggoang, dan Mbeliling, belum ada yang mulai dibangun.
Sebagian, katanya, sedang menyiapkan material dan tukang dengan estimasi kedatangan 10–12 November.
“Ada juga yang masih tahap bersih lahan, droping material dan pengecekan penerima manfaat Huntara,” katanya.
Hadi menyebut sejumlah tantangan: kondisi material, cuaca, sebaran rumah rusak berat, dan sedikitnya tukang yang mampu fabrikasi baja ringan. BNPB, klaimnya, menargetkan semua Huntara rampung pada Desember, dengan catatan ada kolaborasi para pihak.
“Misalnya, organisasi pegiat kebencanaan atau pihak lain dengan berkoordinasi dengan BPBD/Pemda untuk lokasi penerima manfaat,” katanya.
Ia juga menyebut pelibatan warga terdampak membangun hunian secara mandiri dengan penggantian biaya.
“Tentunya dengan bahan yang bukan untuk hunian permanen. Karena Huntara itu untuk menggantikan tenda ataupun jika mereka masih tinggal di rumah keluarga,” katanya.
Dua Versi soal Material yang Ditarik
Soal material yang diambil kembali di Wae Kanta, Hadi menyebut penyebabnya miskomunikasi antara vendor, tukang, dan warga atau pemerintah desa.
Ia mengklaim, masalah itu sudah selesai, “hanya memang ada pengkondisian untuk pekerja yang akan melaksanakan pembangunan.” Ia tidak menjelaskan maksud pengkondisian itu.
“Senin [16 November] akan dilanjutkan kembali proses pembangunannya,” katanya kepada Floresa pada 15 November.
Hadi membantah ada pergantian vendor di Wae Kanta, sebagaimana disebut Kepala Desa Servasius menurut Adrianus. Ia mengklaim “penyedianya masih sama,” tanpa menyebut identitas vendor.
Ia menjelaskan, pembangunan Huntara murni memakai keuangan rekanan karena pemerintah belum memberi uang muka atau jaminan apa pun.
“Pembayaran kepada vendor baru dilakukan setelah unit tersebut terbangun 100% (minimal 10 unit) dan telah diperiksa oleh tim teknis Pemda,” katanya.
Karena itu, kata Hadi, BNPB membuka ruang bagi siapa pun yang “memiliki kemauan dan kemampuan, terutama finansial” untuk menjadi vendor.
Vendor juga harus lebih dulu mengecek ketersediaan material di kabupaten, “mengingat sebelumnya sudah ada vendor yang mundur setelah melihat situasi lapangan dan kemampuannya.”
Untuk Mbeliling, tempat Agus, Anita, Maria, Matias dan Hironimus masih menunggu, Hadi mengklaim vendor “sedang menyiapkan material dan tenaga kerja.”
“Kami berharap, rekan-rekan media tetap dapat menjaga situasi di sana agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Di Balik Macetnya Huntara: Dugaan Korupsi Dana BNPB
Lambannya pembangunan Huntara berlangsung di tengah kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB. Dana itu dicadangkan agar negara dapat bergerak cepat saat bencana terjadi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dana tersebut juga dialokasikan untuk penanganan gempa Flores, selain kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua serta banjir di Sumatera.
KPK menemukan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang memakai dana itu. Dari 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026, lima ditahan dan sembilan dipulangkan sebagai saksi.
Salah satu tersangka, Bima Setyawan, adik Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI Suharyanto, menjabat tenaga ahli Kepala BNPB. Ia diduga memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan pengadaan ke perusahaan yang terafiliasi dengannya. Nilai proyek yang diperoleh vendor-vendor itu sekitar Rp148 miliar dalam kurun 2024–2026.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena membenarkan pembangunan Huntara bagi korban gempa Flores terhambat dan mengaitkannya dengan kasus tersebut. Ia menyampaikannya dalam sidang paripurna DPRD NTT pada 4 November.
“Memang sejak sebulan pertama datanya itu sudah kita kasih ke pemerintah pusat melalui BNPB dan kita berbagi tugas. Huntara ini tugas BNPB, tapi seperti kita tahu ada masalah itu di BNPB, kejadian seperti yang dikabarkan media, itu mengganggu urusan di NTT dan Sumatera,” katanya.
Melki mengatakan Pemerintah Provinsi NTT akan kembali berkoordinasi dengan Kepala BNPB yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, untuk memastikan Huntara di Flores. Ia juga berencana memakai anggaran provinsi untuk membantu pembangunan Huntara di sejumlah titik yang sangat mendesak.
Kalau Pemerintah Punya Hati
Kendati sudah punya Huntara mandiri, Maria tetap berharap hunian yang dijanjikan pemerintah terwujud.
Huntara buatannya belum cukup luas untuk empat anggota keluarga beserta perlengkapan rumah tangga, termasuk kasur yang mereka pakai selama sebulan pertama pascagempa.
“Sekarang sudah musim hujan, kami tidak tahu bagaimana kondisinya nanti. Pakaian basah semua karena terpal sudah robek,” katanya.
“Kalau pemerintah punya hati agar cepat membantu, biar dengan model rumah yang sederhana asalkan ada tempat tinggal,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah memprioritaskan Huntara.
“Mungkin untuk hunian tetap belum bisa dibangun tahun ini. Mungkin 2027, 2028, atau 2029, sehingga prioritaskan dulu hunian sementara,” katanya.
Marselina menutup dengan harapan yang lebih singkat: semoga pemerintah memperhatikan warga Desa Wae Kanta, “khususnya yang rumahnya rusak berat.”
Laporan ini dikerjakan oleh Doroteus Hartono, Herry Kabut, Tommy Jedoko dan Venansius Darung
Editor: Ryan Dagur
