Floresa, co – Seorang analis asal Australia menilai kebijakan pemerintahan Indonesia untuk mengeksekusi terpidana mati narkoba dari berbagai negara tidak berkontribusi pada pembentukan citra Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang tangguh di luar negeri .
Dave McRae, peneliti senior Institut Asia di Universitas Melbourne, menilai langkah pemerintah tersebut tidak efektif sekaligus melanggar hak asasi manusia.
“Saya kira eksekusi ini sama sekali tidak berkontribusi pada sebuah citra pemimpin yang tangguh di luar negeri,” kata McRae seperti dilansir BBC.
Pemerintah Australia, melalui Menteri Luar Negeri Julie Bishop, telah menyurati Menlu RI Retno Marsudi untuk meminta amnesti warganya yang masuk dalam daftar terpidana mati kasus narkoba.
Namun dalam jawaban yang diterima Bishop belum lama ini, Menlu Indonesia menyampaikan penolakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armantha Nasir, mengatakan status hukum tersebut sudah melalui semua tahapan proses hukum yang berlaku di Indonesia.
McRae juga menilai kebijakan Indonesia tidak konsisten, di mana Indonesia sering membela warga negaranya yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, termasuk dalam kasus narkoba. Namun, pemerintah juga melakukan eksekusi terhadap terpidana narkoba.
Penilaian itu ditepis guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, kedua hal itu terpisah.
“Ketika ada orang yang harus menjalani hukuman mati di Indonesia, itu konteksnya adalah kita ingin menegakkan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara ketika kita meminta supaya warga kita yang terkena hukuman mati untuk tidak dikenai hukuman mati, itu dalam rangka kewajiban negara melindungi warganya,” kata Hikmahanto.
Sementara nasib hubungan diplomatis kedua negara tergantung reaksi masyarakat Australia jika pemerintah Indonesia mengeksekusi warga Australia yang terpidana kasus narkoba.
“Saya rasa hal yang sama bisa terjadi di Australia – bahwa apapun niat pemerintah Australia untuk menjaga hubungan baik, namun mereka juga harus menjawab reaksi masyarakat Australia jika mereka protes keras atas tindakan yang diambil pemerintah Indonesia,” kata McRae. (HWL/Floresa)
