Dihubungi terpisah, pihak manajemen PT SIM, Lidia Suharyo membenarkan adanya pertemuan dengan warga desa Gorontalo. Walaupun ia enggan menjelaskan seluruh prosesnya.
“PT SIM dengan masyarakat Gorontalo saja”, begitu bunyi pesan singkat Lidia Suharyo ketika dimintai konfirmasi.
Langkah Berani PT SIM
Mengurusi dokumen tersebut merupakan langkah krusial bagi PT SIM dan segenap elemen masyarakat yang menentang upaya privatisasi selama ini.
Bagi PT SIM, ini merupakan langkah terakhir. Jika dikabulkan, proses pembangunan bisa dimulai.
Akan tetapi faktanya selama ini, setiap usaha sosialisasi selalu ditolak mentah-mentah dan diwarnai protes.
Paling memalukan ketika sosialisasi di kantor bupati Manggarai Barat yang difasilitasi Penjabat Bupati,Thini Tadeus. Baru saja pertemuan dimulai, lebih dari separuh anggota pertemuan melakukan walk out.
Alasannya, pertemuan itu belum pantas dilakukan. Masyarakat tidak bermasalah dengan PT SIM tetapi dengan Pemerintah provinsi NTT. Dan PT SIM dinilai mengabaikan prosedur dan tidak etis.
Sementara, dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi beberapa waktu lalu, belum ada kejelasan sama sekali. Dalam pertemuan yang diwarnai protes dan perdebatan tersebut, gubernur NTT l, Frans Lebu Raya menjanjikan diadakan pertemuan lebih lanjut.
Saat itu, kepala desa Gorontalo, berbicara lantang tentang penolakan terhadap privatisasi pantai Pede. Saking kerasnya ia berbicara, Ia sempat ditegur gubernur saat sedang berbicara.
