Floresa.co – Beberapa warga, termasuk anak-anak, tampak berjalan hati-hati di atas jembatan bambu di Kali Kopakemak.
Terdiri dari empat batang bambu, jembatan darurat itu dilengkapi pagar kayu di salah satu sisinya sebagai pegangan.
Jembatan itu menghubungkan Desa Waipaar dan Desa Ojang di Kecamatan Talibura, sekitar 85 kilometer ke arah timur dari Maumere, ibukota Kabupaten Sikka.
Saban hari, warga Dusun Lewomudat di Desa Waipaar melewatinya untuk bisa mencapai Dusun Kolit di Desa Ojang.
Anak-anak sekolah pun mesti melewati jembatan itu untuk sampai di SD di Kolit dan SMP di Ojang.
Noviana Male, siswi kelas IX SMP Negeri Ojang berkata, jembatan itu baru dibangun pada Desember 2025.
Sebelumnya, kata dia, mereka harus menyeberangi kali untuk sampai ke sekolah.
Ia mengenang bagaimana ibunya Edeltrudis Darince selalu menemaninya ke SDN Kolit.
“Kami harus jalan kaki dulu sejauh tiga kilometer dan harus melintasi kali, baru bisa ke sekolah,” kata Novi kepada Floresa pada 22 Maret.
Jika semalaman hujan lebat, “kami terpaksa tidak ke sekolah karena pasti banjir besar.”
Sementara jika hujan turun saat jam sekolah, “kami tidak bisa kembali ke rumah dan harus menginap di rumah keluarga di Kolit.”
Novi berkata, demi menjaga agar seragam sekolah tetap kering, Edeltrudis biasanya menggendongnya sambil menerobos derasnya arus kali.
“Kalau banjir besar, kami tidak punya pilihan selain kembali pulang ke kampung,” kata siswi berusia 14 tahun itu.
Kendati kini sudah ada jembatan bambu, namun kondisinya yang darurat masih membuat warga Dusun Lewomudat takut melintasinya kala hujan, khawatir jembatan itu roboh.
Kepada Floresa, Edeltrudis berkata, hingga kini, ketika Kali Kopakemak banjir dan siswa ujian, pihak sekolah, baik SD maupun SMP, biasanya memberikan kelonggaran untuk mengikuti ujian susulan.
“Jadi, orang tua tidak perlu ke sekolah untuk beri tahu atau minta izin lagi,” kata perempuan 43 tahun itu.
Keterbatasan akses itu, katanya, diperparah oleh ketiadaan jaringan telekomunikasi dan listrik.
Jaringan telepon dan sinyal internet, “hilang muncul” sehingga “kalau di rumah, saat sedang telepon, kami harus duduk satu tempat.”
“Kalau sudah geser sedikit, sinyal ikut hilang,” katanya.
Hal itu membuat informasi tentang tugas sekolah atau pemberitahuan penting lainnya “kadang-kadang dua-tiga hari baru kami terima.”
Jaringan listrik belum menjangkau seluruh wilayah dusun sehingga mereka masih mengandalkan lampu pelita pada malam hari.
“Kami punya HP, tetapi untuk mengisi daya, kami harus pergi ke Kolit,” katanya.
Diana Lewar, seorang guru SDN Kolit berkata, terdapat 15 anak dari dusun tersebut yang menempuh pendidikan di sekolahnya.
“Kalau hujan dan angin, kami tidak paksa mereka datang ke sekolah. Biasanya, ujiannya juga kami kondisikan. Sementara pelajaran yang tertinggal kami bisa sesuaikan ketika ada jam yang kebetulan kosong,” katanya.
Saat ujian semester, kata dia, sekolah biasanya menawarkan siswa untuk tinggal sementara di rumah keluarga di Kolit. Sementara untuk ujian akhir, “kami selalu menyarankan siswa dan orangtua agar menginap di rumah keluarga.”
“Tidak hanya karena banjir, tetapi mengingat akses jalan yang jauh. Jangan sampai mereka terlambat,” kata Diana.
Berulang Kali Minta Jembatan
Dusun Lewomudat sebelumnya merupakan bagian dari Desa Ojang, sebelum pemekaran Desa Waipaar pada 2024.
Selama masih bagian dari Desa Ojang, kata Edeltrudis, warga dusunnya rutin mengusulkan pembangunan jembatan permanen dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dusun dan desa.
Mereka berharap usulan itu dapat diteruskan hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Setiap kali ada kunjungan calon anggota DPRD, warga juga menyampaikan aspirasi serupa.
“Mereka yang datang untuk bertemu kami pasti tahu keadaan kami. Mereka harus lewat kali dan jalan kaki,” katanya.
“Memang, tidak ada tanda-tanda untuk pembangunan jembatan, tetapi kami tetap berharap,” katanya.
“Cukup bangun kami jembatan saja dulu untuk mempermudah anak-anak kami pergi ke sekolah.”
Kesulitan Menjual Hasil Kebun
Kesulitan akses itu turut menyulitkan warga menjual hasil panen di Pasar Boganatar, Desa Kringa yang terpaut sekitar 13 kilometer dari Dusun Lewomudat.
Martha Hia, 72 tahun, yang biasanya menjual hasil panen, seperti jambu mete, kemiri dan kakao di pasar biasanya, menunggu mobil pikap di Kolit.
“Kami harus pikul ke Kolit dulu. Di Kolit, kami tunggu oto (mobil) pembeli datang baru kami bisa jual,” katanya.
Di Kolit, Martha biasanya langsung membeli berbagai kebutuhan dapur yang “cukup untuk beberapa minggu,” sehingga tidak perlu bolak-balik.
“Sekarang lebih mudah untuk jual hasil karena hampir setiap hari oto pikap masuk ke Kolit. Dulu, kami harus pikul hasil kebun sampai lima kilometer,” katanya.
Saat ini, ia merasa sangat terbantu dengan dibangunnya jembatan darurat karena tidak perlu lagi menyeberangi Kali Kopakemak.
Ia mengaku “akan sangat berterima kasih jika nanti pemerintah memberikan bantuan” karena hal itu akan meringankan beban hidup warga.
Germanus Geri, warga Dusun Kolit yang saat ini tinggal di Desa Kringa berkata, ketiadaan jembatan permanen sering kali memaksa warga untuk menandu keluarga yang sakit atau bahkan jenazah.
Ia punya pengalaman kesulitan saat mengevakuasi anggota keluarganya yang sakit dari Dusun Lewomudat ke Puskesmas Boganatar, yang terpaut sekitar 15 kilometer.
Kala itu, mereka harus melewati hutan dan menyeberangi kali untuk sampai ke Kolit. Sampai di dusun tersebut, mereka harus mencari kendaraan agar pasien bisa langsung dibawa ke puskesmas.
Jika hendak ke puskesmas tersebut, warga mesti merogoh kocek antara Rp10.000 hingga Rp15.000 dalam sekali jalan. Sementara itu, jika menggunakan jasa ojek, mereka harus merogoh kocek Rp40.000 dalam sekali jalan.
“Ada juga keluarga saya yang meninggal dan kami harus menandu jenazahnya ke Kampung Lewomudat. Terpaksa melewati kali dan jalan setapak menuju kampung. Itu sangat sulit bagi kami,” kata Germanus pada 24 Maret.
Germanus berkata, jalan yang rusak dan jarak yang jauh semakin menghambat mereka dalam mengakses fasilitas kesehatan.
“Untuk menuju jalan Trans Maumere–Larantuka, warga harus berjalan kaki sekitar sembilan kilometer terlebih dahulu,” katanya.
“Setelah itu baru bisa menunggu kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Watubaing–Talibura yang memakan waktu sekitar 30 menit,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran
Kepala Desa Ojang, Petrus Pade mengakui bahwa ketiadaan jembatan permanen itu telah lama menjadi persoalan mendasar bagi warga.
Ia mengklaim rutin mengkomunikasikan kebutuhan pembangunan jembatan itu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan anggota DPRD yang mengadakan reses di desanya.
Namun, “jawaban mereka selalu sama, yakni keterbatasan anggaran dan efisiensi anggaran.”
“Kami berpikir tentang nasib anak-anak sekolah di sana yang harus menyeberangi Kali Kopakemak untuk bisa belajar di SDI Kolit maupun SMP Negeri Ojang,” katanya pada 24 Maret.
“Karena itu, setiap tahun kami terus mengusulkan hal yang sama, mulai dari Musrenbang dusun, desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.”
Ia berharap pemerintah kabupaten maupun wakil rakyat bisa menjawab keluhan itu.
Floresa meminta tanggapan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa melalui WhatsApp pada 25 Maret.
Ia berkata, “mohon waktu, saya sedang ikut rapat di kantor bupati.”
Hingga artikel ini dipublikasi, Margaretha tak lagi merespons.
Editor: Herry Kabut
