Borong, Floresa.co – Menyikapi konflik tambang di Tumbak, Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menyerahkan sepenuhnya agar diselesaikan secara adat Manggarai.
Anjuran tersebut disampaikan Pemda Manggarai Timur saat melakukan kunjungan ke Tumbak, tempat di mana warga hingga kini masih bermasalah dengan keberadaan PT Aditya Bumi Pertambangan (ABP).
Pemda juga menegaskan, masyarakat yang sedang berkonflik segera menyelesaikan persoalan mereka secara baik dengan pihak PT ABP.
“Kami juga di Borong (Ibu kota kabupaten Manggarai Timur-red) kaget, sebab tahun 2012 ada kesepakatan dan di tahun 2014. Kami tidak paksa untuk terima tambang, pemerintah hanya mendorong supaya kehidupan masyarakat lebih baik,” kata Yosep Tote, Bupati Manggarai Timur di hadapan ratusan warga kampung Tumbak, Jumat (3/10/14).
Terkait sikap pro kontra dan hadirnya pertambangan di kampung tersebut, Tote menegaskan, pihaknya akan menunggu hasil pembahasan secara adat, baik antarwarga kampung maupun dengan perusahan tambang.
Hal senada juga disampaikan oleh Lucius Modo, Ketua DPRD Manggarai Timur.
Kata Modo, terkait apa saja yang dilakukan di tengah masyarakat seperti bicara tambang wajib bermula dari duduk bersama dan diskusi untuk mencapai mufakat.
Dalam diskusi bersama itu, jelas Modo, tentu ada pro dan ada kontra.Kata dia, bukan proses pro dan kontra itu yang hendak diambil sebagai hasil akhir tetapi kesepakatan ujung dari diskusi.
“Kalau ujungnya memang kita tidak sepakat (tambang-red), ya sudah kita jalankan yang tidak sepakat itu. Jangan maju mundur. Kalau maju mundur pasti terjadi konflik,” tegas Modo di halaman kampung Tumbak.
Sementara itu, Ferianto Santoso, Manajer PT ABP, mengatakan kepada Floresa usai kegiatan tersebut, semestinya pemerintah Manggarai Timur harus tegas dalam menyelesaikan konflik di Tumbak, bukan hanya menyerahkan hal itu ke masyarakat dan perusahan tambang.
Pantauan Floresa, dalam kunjungan kerja ini, turut hadir Kapolres Manggarai AKBP Tony Binsar Marpaung, Dandim 1612 Manggarai Letkol Kav Imron Rosadi, Wakil Bupati Andreas Agas, Sekda Mateus Ola Beda, Kadis ESDM Zakarias Sarong, dan sejumlah anggota SKPD Manggarai Timur.
Beberapa warga mengaku kecewa dengan sikap Pemda Manggarai Timur sebab tidak mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada.
Seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan, seharusnya bupati hadir sebagai orang yang tepat untuk memediasi kelompok pro dan kontra.
“Selama ini upaya damai lewat jalur adat tak kunjung manjur untuk mendamaikan kedua kubuh pro dan kontra”, kata dia.
