Floresa.co – Warga asal Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rumah dan lahannya digusur tanpa ganti rugi untuk pembangunan jalan proyek strategis nasional menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada saat pemimpin organisasi negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN berkumpul untuk Konferensi Tingkat Tinggi [KTT] ke-43.
Aksi unjuk rasa itu digelar pada Kamis, 7 September, hari puncak KTT yang telah dimulai pada 2 September.
Didampingi beberapa lembaga masyarakat sipil di Jakarta, mereka berorasi di sepanjang jalan, sambil menyerukan agar pemerintah memenuhi hak mereka.
“Negara telah merampas hidup kami,” ujar Viktor Frumentius, warga Cumbi, Desa Warloka, salah satu korban penggusuran dan ikut dalam aksi di Jakarta.
Mereka berada di Jakarta setelah menempuh perjalanan laut tiga hari dari Labuan Bajo ke Surabaya, dilanjutkan dengan perjalanan kereta 12 jam ke Jakarta untuk menagih janji pemerintah memenuhi hak mereka mendapat ganti rugi atas atas rumah dan pekarangan, hingga lahan persawahan yang digusur untuk proyek jalan itu.
“Kami terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Jakarta dengan biaya sendiri, untuk memastikan hak-hak kami yang telah dirampas dipertanggungjawabkan pemerintah,” kata Viktor dalam pernyataan yang diperoleh Floresa.
Pilihan ke Jakarta, kata dia, dilakukan karena hingga kini janji ganti rugi itu belum juga terealisasi, kendati mereka dijanjikan pada Mei lalu saat KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo bahwa pemerintah akan segera memprosesnya.
Janji itu membuat warga membatalkan aksi unjuk rasa di Labuan Bajo di tengah berbagai tekanan dan intimidasi yang dilancarkan aparat keamanan. Empat orang warga sempat dikriminalisasi polisi, dituduh melakukan penghasutan, meski kemudian kasusnya dibiarkan mengambang.
Kantor Staf Presiden sempat menangani kasus ini, namun belum ada kejelasan terkait tindak lanjutnya.
Penggusuran jalan Labuan Bajo-Golo Mori berdampak langsung pada 51 keluarga dari Kampung Cumbi, Nalis, dan Kenari yang mayoritas petani. Jumlah aset warga yang menjadi korban penggusuran antara lain dua rumah permanen dua lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050 meter persegi pekarangan, 1.790 meter persegi sawah, dan 1.080 meter persegi ladang.
Penggusuran itu dilakukan untuk membuka akses jalan sepanjang 25 kilometer dengan row 23 meter yang menghubungkan Labuan Bajo dengan wilayah di arah selatan yang sedang dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Infrastruktur jalan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui perusahaan konstruksi BUMN Wijaya Karya, dengan anggaran Rp. 407,04 miliar.
Pada 14 Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tersebut dan sempat dilalui para peserta KTT ASEAN ke-42.
Doni Parera, Pegiat LSM Ilmu berbasis di Manggari yang ikut mendampingi warga ke Jakarta mengatakan mereka memilih terus memperjuangkan hak mereka, di tengah berbagai tekanan.
“Demi langit dan ibu bumi dan leluhur yang telah mewariskan tanah untuk kehidupan, kami akan terus perjuangkan hak-hak kami yang dirampas negara, meski intimidasi dan kriminalisasi terus membayangi kami,” katanya.
Selama di Jakarta, warga didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya, Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Solidaritas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , dan Jaringan Advokasi Tambang.
