Floresa.co – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat menyatakan telah mengecek dugaan praktik harga tak wajar atau getok harga oleh pelaku usaha kuliner di Labuan Bajo dan membantah klaim wisatawan yang viral pekan ini.
Theresia Primadona Asmon, kepala instansi itu berkata, pihaknya telah memanggil pemilik booth sentra kuliner di pinggir pantai Labuan Bajo itu untuk meminta keterangan dan mengecek bukti-bukti penentuan harga menu.
“Kami cek daftar menu dan harga lalu menghitung bersama, menyandingkan harga tertera di tagihan ke konsumen,” kata Theresia kepada Floresa.
Hasil pemeriksaan itu, kata dia, tagihan telah sesuai dengan daftar harga menu.
“Hitung bobot ikan, lobster dikalikan harga tertera di daftar menu,” katanya.
“Getok harga seperti apa? Karena info penjual, harga ditentukan saat memesan dan disepakati baru diproses,” tambahnya.
Pekan ini, rombongan organisasi agen travel yang tergabung dalam Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mengeluhkan getok harga usai makan di Kampung Ujung pada 27 Oktober malam. Mereka berada di Labuan Bajo menghadiri Musyawarah Nasional VI Astindo.
Sebanyak 20 orang lebih yang ikut makan dalam rombongan itu. Mereka ditagih Rp16 juta termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Pada akhirnya, mereka hanya membayar Rp11 juta setelah memprotes harga tersebut.
“Rp16 juta berikut PPN, akhirnya karena kami minta dihitung ulang, ditimbang ulang, diturunkan sampai Rp11 juta ya. Itu kan preseden yang kurang baik,” ungkap Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno seperti dilaporkan Detik.com.
Menurut Pauline, harga cukup tinggi itu seharusnya hanya untuk wisatawan mancanegara.
Sementara itu, YY, pemilik lapak itu membantah melakukan getok harga.
Harga, katanya, sudah disepakati sebelum makanan diolah dan disajikan.
Menu makan malam itu, kata dia, sudah dipesan oleh penghubung sebelum rombongan itu tiba di lokasi.
Ia mengklaim sudah memperlihatkan daftar harga menu makanan kepada penghubung tamu yang memesan makanan tersebut.
Tagihan terbesar adalah 11 porsi kepiting asam manis Rp3,3 juta lebih, 6 porsi lobster steam Rp2,8 juta lebih, 6 porsi ikan kuah Rp2,2 juta lebih, 8 porsi ikan bakar Rp2 juta lebih, hingga 10 bakul nasi putih Rp1 juta.
Polemik Berulang
Polemik harga yang menimpa para agen travel tersebut bukanlah kejadian pertama di Pusat Kuliner Kampung Ujung.
Pada Juli 2024, seorang wisatawan mengeluh menjadi korban getok harga karena tagihan yang mahal dan tidak wajar bagi empat orang.
Wisatawan itu membeberkan rincian tagihan makanan untuk empat orang mencapai Rp530 ribu.
Ia pun menunjukkan nota pembelian makanan dengan rincian satu ekor ikan Rp150 ribu, dua potong tahu tempe Rp40 ribu, kangkung Rp50 ribu, terung Rp30 ribu, nasi Rp40 ribu, tiga buah jeruk murni Rp150 ribu, satu buah jeruk biasa Rp25 ribu serta pajak 10 persen.
Akibat polemik itu, Pemkab Manggarai Barat langsung membentuk satgas untuk mengawasi permainan tarif atau harga di sentra kuliner Kampung Ujung.
Rekomendasinya, pelaku usaha di Kampung Ujung wajib memberikan informasi menu dan harga kepada pelanggan.
Setiap pelaku usaha juga diwajibkan menyediakan timbangan digital untuk mengukur berat ikan yang dijual.
Theresia Asmon berkata, harga menu juga dipengaruhi oleh mahalnya bahan baku.
“Kami temukan memang harga bahan baku di pengepul cukup mahal,” katanya.
Dinas, kata dia, bekerjasama dengan kampus Politeknik elBajo Commodus telah melatih pelaku kuliner menghitung HPP (Harga Pokok Produksi).
HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mendapatkan barang atau jasa yang dijual.
“Semua pelaku kuliner sudah diwajibkan menyiapkan daftar menu dan harga untuk konsumen, juga dengan timbangan supaya jangan ada harga kira-kira,” katanya.
Editor: Ryan Dagur
