Floresa.co – Memperingati Hari Kartini, mahasiswa di Kupang menggelar diskusi kritis yang mengangkat berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mulai dari ketimpangan upah hingga beban ganda dan kekerasan berbasis gender.
Diskusi tersebut digelar di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang pada 21 April, dengan tema “Feminisme dan Sejarah Perjuangan Perempuan.”
Kegiatan ini diinisiasi oleh Komunitas Lapak Baca Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) sebagai alternatif peringatan Hari Kartini yang dinilai kerap bersifat seremonial.
Diskusi menghadirkan Febri Bintara, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana, sebagai pembicara utama, dengan moderator Atanasia Viani Nifu, anggota komunitas Lapak Baca PBSI.
Dalam pemaparannya, Febri menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menentang budaya patriarki yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat.
“Dalam masyarakat yang masih kental dengan patriarki, perempuan terus mengalami diskriminasi di berbagai bidang—mulai dari upah, pendidikan, politik, hingga budaya—dan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual,” kata Febri.
Ia mencontohkan praktik ketimpangan upah di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dalam pekerjaan mencabut rumput, misalnya, perempuan hanya dibayar sekitar Rp35 ribu per hari, sementara laki-laki menerima Rp50 ribu, meskipun beban dan jam kerja sama.
“Selain upah yang lebih rendah, laki-laki juga sering diberi fasilitas tambahan, seperti rokok dan waktu istirahat,” ujarnya.
“Laki-laki dan perempuan memang berbeda secara fisik, tetapi yang dituntut adalah kesetaraan kedudukan dan hak dalam kehidupan sosial,” tegas Febri.
Ia juga menyoroti beban ganda yang dialami perempuan—bekerja di ruang publik sembari tetap dibebani tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah, suami, dan anak.
Menurutnya, pekerjaan domestik bukanlah kodrat perempuan, melainkan hasil konstruksi budaya patriarki yang masih dilembagakan hingga hari ini.
Ketimpangan juga tampak dalam akses pendidikan. Di sejumlah daerah, perempuan masih dianggap tidak perlu bersekolah tinggi karena diyakini akan bergantung pada suami.
“Perempuan bahkan tidak memiliki hak atas tanah atau warisan, sehingga menikah sering kali menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup,” kata Febri.
Dalam bidang politik, Febri mengkritisi keberadaan politisi perempuan yang kerap tidak mewakili kepentingan perempuan akar rumput. Menurutnya, tidak sedikit politisi perempuan justru lahir dari kelas dominan yang ikut merawat budaya patriarki.
“Politisi perempuan yang benar-benar mewakili rakyat adalah mereka yang lahir dari pengalaman hidup buruh, petani, perempuan desa, atau pekerja rumah tangga. Mereka memahami ketidakadilan karena mengalaminya langsung,” ujarnya.
Karena itu, Febri menegaskan bahwa Hari Kartini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai momentum perjuangan berkelanjutan untuk menuntut hak dan kedudukan yang setara di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
“Selama budaya feodal dan patriarki masih hidup, perjuangan emansipasi akan selalu relevan,” katanya.
“Namun, bentuk perjuangan harus disesuaikan dengan tantangan zaman dan kebutuhan perempuan Indonesia hari ini.”
Ia juga menekankan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya tanggung jawab perempuan semata.
“Ini tanggung jawab seluruh rakyat, tanpa memandang gender. Perjuangan perempuan harus terhubung dengan perjuangan petani, buruh, mahasiswa, dan pemuda desa yang juga mengalami ketidakadilan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, feminisme tidak cukup dijalankan oleh perempuan sendiri. Laki-laki juga memiliki peran penting dalam meruntuhkan struktur patriarki.
“Sejarah tidak akan menutup mata terhadap perjuangan kelas yang dilakukan perempuan akar rumput. Petani, guru, dan nelayan perempuan harus bersatu dengan gerakan rakyat lain. Hanya dengan itu perubahan sosial yang radikal bisa terjadi,” kata Febri.
Sementara itu, Yohanes Adventura L.B. Lamawato, penanggung jawab Lapak Baca PBSI sekaligus dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana mengatakan diskusi tersebut lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap cara peringatan Hari Kartini yang selama ini cenderung simbolik.
“Selama ini Hari Kartini dirayakan tanpa ruang diskusi yang kritis. Tahun ini, melalui Lapak Baca, kami membuka ruang santai agar ide-ide bisa disampaikan secara bebas,” katanya.
Ia mengapresiasi jalannya diskusi yang berkembang dinamis dan melampaui suasana informal.
“Diskusi ini justru mengarahkan teman-teman pada kesadaran perjuangan emansipasi. Isu ini mendasar dan harus terus disuarakan, terutama oleh perempuan. Diskusi seperti ini tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Hari Kartini diperingati setiap 21 April untuk mengenang Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan pelopor emansipasi yang melalui surat-suratnya mengkritik ketidakadilan terhadap perempuan Jawa pada akhir abad ke-19.
Gagasan Kartini tentang pendidikan, kesetaraan, dan kebebasan berpikir perempuan kemudian menjadi fondasi perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia.
Editor: Herry Kabut
