Sample Tag Page Title

“Kalau kita rindu pemerintah menjawab semua kebutuhan, sabar dulu. Tapi [perusahaan] ini yang sudah membantu kita, mengintervensi kebutuhan warga,” kata camat tersebut.

Manajemen menyebut sistem penalti sebagai pembinaan disiplin dan menyatakan siswa PKL tetap mendapat libur mingguan. Sejumlah klaim ini bertentangan dengan kesaksian langsung siswa PKL yang diperoleh Floresa dalam liputan

Liputan kami tidak menciptakan realitas itu, hanya memberi ruang agar realitas yang sudah ada bisa mendapat tempat dalam percakapan publik.

"Ini eksploitasi yang dikamuflasekan sebagai PKL," kata Ketua SPM Par Labuan Bajo Pokarius Mahi. "Secara usia mereka adalah anak-anak — bukan usia kerja."

Para kepala sekolah dan koordinator PKL mengakui siswa diperlakukan seperti tenaga kerja, jam kerja sering melebihi kesepakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ditanggung siswa sendiri — bukan industri. Namun ketika diminta menolak praktik itu, jawaban sekolah mengungkap posisi mereka yang sesungguhnya

Dua siswi PKL mengisahkan pengalaman diganggu saat pulang kerja malam. Satu sekolah mengakui siswanya pernah didorong ke kasur oleh staf kapal wisata. Penyelesaiannya: mediasi internal, tanpa proses hukum

Mereka bekerja layaknya karyawan biasa, termasuk untuk shift malam. Pihak hotel memberlakukan sistem penalti berupa tambahan jam kerja. Regulasi tidak secara spesifik melindungi mereka.

Normalisasi militer dalam ruang-ruang sipil berpotensi membentuk budaya politik yang lebih menghargai kepatuhan daripada argumentasi, mengutamakan stabilitas daripada kebebasan, dan memilih komando daripada deliberasi

"Masyarakat Flores membutuhkan ruang hidup. Itulah kebutuhan paling mendasar yang harus dijamin,” kata Uskup Paulus Budi Kleden, SVD.

Dari tiga kasus sepanjang tahun ini, tak satu pun berujung pemidanaan. Polisi tidak punya unit pengawas agen bodong. Dinas Pariwisata tidak punya kanal pengaduan.