Floresa.co – Usaha warga Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempertahankan Pantai Pede sebagai tempat bermain, atau dalam bahasa Manggarai disebut “natas labar” masih tergantung pada pilihan sikap orang mereka yang berkuasa.
Dua nama yang punya peran besar dalam kasus ini adalah Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula.
Teriakan masyarakat Mabar untuk mengembalikan “Pede” sebagai natas labar tampak diabaikan Lebu Raya dan terlalu mendapat perhatian dari Dula.
Dula, meski ia adalah anak tanah Mabar, tampak tidak mempertegas posisi mempertahankan Pantai Pede. Teriakan masyarakat Mabar pun bak teriak di tengah gurun. Tak ada yang mendengarnya.
Menaruh harapan pada Dula adalah kemustahilan, dan keajaiban bila ia bersedia bersama masyarakat Mabar berjuang mengembalikan Pede dari cengkeraman investor.
Masyarakat Mabar dibuat kebinggungan atas sikap Dula yang sebentar bersama rakyat Mabar dan dalam sekejap mata menjadi lawan masyarakat.
Ketika santer diberitakan usaha penyerahan Pantai Pede kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) oleh Pemda Provinsi, banyak kalangan, terutama masyarkat Mangarai Barat mengharapkan ketegasan Dula agar Pede tetap jadi ruang publik.
Dalam catatan Floresa.co, ia pernah secara eksplisit mendukung perjuangan masyarakat. Kepada Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (Gemas P2), pada oktober 2014 silam, ia menyatakan dukungannya mengembalikan Pede ke pangkuan masyarakat Mabar.
Tak lama berselang, Dula pun menjilat ludahnya sendiri. Seusai rapat paripurna DPRD Mabar, Selasa (9/12/2014), ia mengatakan menyetujui permintaan Lebu Raya untuk membangun hotel di Pantai Pede. Bahkan ia mengklaim, pembangunan hotel adalah penting bagi masyarakat Mabar.
“Tidak mungkin juga Labuan Bajo begitu terus saja. Saya punya mau juga supaya di Pantai Pede itu harus ada monumen apa lah begitu. Bangunan apa yang sangat berarti yang membuat Labuan Bajo kaya sebagai akomodasi terhadap kepentingan pariwisata,” kata Dula.
“Omong tentang Pantai Pede, kalau diminta saya ikut berjuang melawan gubernur, saya minta maaf. Saya bupati. Kalau saya pensiunan bupati, mungkin,” ujarnya ketika menerima perwakilan sejumlah komunitas orang muda di Labuan Bajo, Selasa (16/12/2014).
“Saya tidak mau mengatakan saya berjuang untuk Pantai Pede. Karena saya merasa apa ya, merasa sangat respek dengan gubernur”, demikian Dula.
Atas perubahan sikapnya itu, barbagai elemen masyarakat, DPRD, LSM, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan lainnya ramai-ramai mengecam sikap Dula yang dinilai tidak pro masyarakat Mabar.
Chelluz Pahun, aktivis pemuda asal Mabar, misalnya, kepada Floresa.co, Jumat, (12/12/2014) mengatakan bahwa Dula telah melakukan 3 jenis dosa politik dan dianggap sebagai pemimpin yang dengan sangat baik menjiwai dictum No Action Talk Only (NATO), hanya berkata-kata, tapi tidak ada tindakan.
Tiga Dosa Politik itu, kata Chelluz, pertama, Dula tidak jujur. “Ia tidak berani menunjukkan kejujuran, baik terhadap dirinya sendiri, kepada sesama, terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, maupun terhadap Tuhan,”. Kedua, kata dia, Dula tidak berkomitmen. “Ia tidak melakukan apa yang ia telah janjikan kepada masyarakat.”
Dan, ketiga, jelas Chelluz, Dula tidak konsisten. “Orang ini tidak menunjukan keselarasan antara kata dengan perbuatan, antara mulut dan tindakan”, terangnya.
Hampir semua masyarkat Mabar dan simpatisan telah berulangkali mengecam sikap Dula.
Dan, memang dampaknya, sebagaimana yang diberitakan Senin, (5/1/2015), Dulla pun kembali berubah sikap dengan mendukung mengembalikan Pantai Pede kepada masyarakat Mabar.
Dulla secara tegas menyatakan, Pemprov NTT harus menyerahkan Pantai Pede kepada Pemkab Mabar.
Namun, kalangan aktivis meminta publik untuk tetap waspada, karena bisa saja Dula akan kembali berubah sikap, seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kami akan tetap mengawal niat baik Pemkab Mabar, karena bisa saja akan berubah pikiran lagi”, kata Kris Bheda Somerpes dari Komunitas Bolo Lobo kepada Floresa.co, Senin (5/1/2015).
Entahlah, seperti apa sikap Dula ke depan, mengingat konflik Pantai Pede masih belum menemukan titik ujung. (ARJ, Floresa).
