Labuan Bajo, Floresa.co – DPRD Manggarai Barat (Mabar) – Flores, NTT menemukan sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan menggunakan APBD 2015 dikerjakan asal-asalan. Temuan itu berdasarakan tinjauan lapangan yang dilakukan anggota dewan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2015.
Para anggota dewan yang berjumlah 30 orang dibagi dalam 10 tim meninjau ke 10 kecamatan yang ada di Manggarai Barat. Itu artinya, tiap kecamatan terdiri atas tiga anggota dewan.
Di Kecamatan Komodo misalnya tiga anggota yang meninjau proyek infrastruktur tahun 2015 adalah Belasius Pandur, Hendrikus Hadirman dan Ahmad Nur.
Dalam laporan tim yang disampaikan Hendrikus Hadirman pada sidang Paripurna, Rabu 27 April 2016 terungkap sejumlah proyek yang terindkasi dikerjakan asal-asalan.
“Ada banyak temuan pekerjaan proyek anggaran 2015, kondisi sekarang sudah rusak,”ujar Hendrikus ketika menyampaikan laporannya.
Ia mengungkapkan beberapa contoh. Proyek jalan lingkar luar Wae Mata-Lancang dengan jumlah anggaran Rp 1 miliar untuk pekerjaan telford. “Kondisinya rusak berat,”ujarnya.
Tak hanya itu, temuan lainnya adalah proyek jalan Nggorang-Benteng-Kenari dengan anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar. ” Ada beberapa ruas sudah rusak berat,”ujarnya.
Kemudian proyek jalan Lemes-Kenari dengan anggaran Rp 1,2 miliar. Berdasarkan temuan timnya di lapangan “kurang lebih 15 meter kerja asal jadi,”ujarnya.
Temuan lainnya, menurut Hendrikus adalah proyek peningkatan jalan Capi-Weor-Nanganae yang anggarannya sebesar Rp 1,1 miliar. Menurut temuan timnya, lapen proyek ini belum mulai dikerjakan.
Mereka juga merekomendasikan proyek jalan dalam kota Labuan Bajo di Dusun Kaper Desa Golo Bilas senilai Rp 1,8 miliar perlu diperbaiki karena mutu pekerjaan kurang baik.
Temuan dari tim yang melakukan tinjauan di Kecamatan Komodo ini tidak berbeda jauh dengan temuan tim lainnya yang melakukan tinjauan di sembilan kecamatan lainnya.
Hal itu seperi dikatakan Ketua DPRD Belasiuas Jeramun dalam rapat paripurna tersebut. Menurut Jeramun, pada umumnya semua laporan tim mengungkapkan mutu pekerjaan proyek umumnya buruk.
BACA JUGA:
- Ini Penyebab Buruknya Kualitas Infrastruktur di Mabar
- Warga: Kualitas Infrastrukur di Mabar Sangat Buruk
“Dari semua laporan tim kunjungan kerja hampir semua pekerjaan buruk,”ujarnya.
Karena itu, ia mewanti-wanti pemerintah dan kontraktor bila sewaktu-waktu ada penyelidikan dari aparat hukum.
“Pemerintah jangan terkejut kalau anggota Polres, Kejaksaan dan wartawan datang tanya data, karena kunjungan kerja kami bawa dengan mereka. Ini supaya masyarakat mengetahui mutu proyek kita di Mabar,”ujar Jermaun memwanti-wanti.
Ke depan, Jeramun berharap agar pemerintah tidak salah menetapkan kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Manggarai Barat.
“Harapan kami untuk pemerintah kalau ada kontraktor kerja proyek mutunya jelek dan dan tahun depan kontraktor tersebut melakukan pelelangan tidak usah lagi karena dia kerja tidak bertanggung jawab,”ujarnya.
Sebab, menurut Jeramun berdasarkan informasi yang diperolehnya proses tender tidak dilakukan sebagaimana seharusnya.
“Saya dengar informasi di ULP proses pelelangan tidak murni. Saya dengar keluhan dari pengusaha ada kontraktor ranking satu dan fasilitas semua lengkap tidak diprioritaskan, sementara yang ranking kedua atau ketiga dan alat pekerjaan sewa di orang lain, kok itu yang diprioritaskan,”ujarnya.
Terkait temuan DPRD ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Agus Tama mengatakan akan menyampaikan jawaban tertulis.
“Kami akan menjawab, tetapi kami dari Dinas akan berkoordinasi dengan para kontraktor kalau ada pekerjaan yang kondisinya rusak, karena sekarang masih dalam tahap pemeliharaan,”ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.
Terkait proyek jalan Capi-Weor-Tanggar-Nangganae, Agus mentakan itu bukan proyek lapen tetapi peningkatan telford. (Sirilus Ladur/Floresa)
