Labuan Bajo, Floresa.co – DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sejumlah proyek tahun anggaran 2017 di wilayah itu. Hasil temuan, beberapa diduga dikerjakan asal-asalan.
Hal itu disampaikan anggota dewan saat sidang Paripurna, Lampiran, Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2017, Jumat 27 April 2018 pekan lalu.
Catatan terkait proyek bermasalah itu dibacakan oleh dua anggota dewan, Paulina Jenia dan Marselinus Jeramun secara bergantian.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Blasius Jeramun itu, hadir Bupati Mabar, Agustinus CH Dula dan sejumlah pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD).
Proyek-proyek bermasalah itu antara lain, pembangunan ruas jalan Daleng-Reweng dengan pagu anggaran Rp 723.990,000. Kondisinya rusak parah. Dana yang terealisasi 100 persen.
Diikuti ruas jalan Golowelu-Orong dengan pagu anggaran 2 miliar. Di beberapa titik dalam kondisi rusak parah. Ruas jalan Lasang-Pata dan Dadar-Kondok-Ndieng juga demikian.
Sementara, di jalan Daleng-Orong, selain jalan yang rusak salah satu deker bahkan sudah ambruk.
Selain itu, ruas jalan Dahang-Tentang kondisi juga sangat memprihatinkan. Aspal mulai terkelupas serta lubang di beberapa titik yang menyebabkan air tergenang.
Lalu, ruas jalan Momol-Ndoso; Deru-Pateng Lesu; Momol-Waning- Wae Ncuring juga dalam kondisi rusak. Lalu, ruas jalan Ceremba-Cereng dengan pagu anggaran DAK Rp 2.573.070.000. Realisasi fisik 67,74 persen juga dalam kondisi rusak.
Yang juga termasuk dalam daftar temuan DPRD Mabar ialah ruas jalan Mbuhet-Werang; Paku-Werang; Bambor-Werang; Golo Menes-Kondas-Wersawe dan Ranggawatu-Lokot.
Sementara proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu pembangunan SMPN 7 Lembor. Kondisi lantai ruang kelas sudah mulai rusak.
Lalu, di dinas kesehatan, yang disoroti ialah kondisi bangunan Puskesmas Nanggalili dimana dinding bangunan sudah mulai retak.
Selain itu, bangunan Puskesmas Werang yang pengerjaan belum tuntas. Lalu, Puskesmas Rekas, dikerjakan asal jadi bahkan diduga tidak sesuai spek serta Puskesmas Pacar diamana beberapa bagian bangunan rusak parah.
Di dinas perhubungan, pengadaan kapal-motor yang bersumber dari dana DAK Rp 1.644.500.000 diindikasi di-mark up. Mesin pada kapal tersebut merupakan barang-barang bekas. Sementara dalam basic desain disebutkan mesin baru.
Dalam rekomendasi tertulis, DPRD Mabar pada kesempatan itu meminta kepada pemerintah segera memperbaiki ruas jalan dan sejumlah bangunan yang dikerjakan asal jadi tersebut serta mendesak agar segara mencoret perusahan atau CV yang mengerjakan pekerjaan tidak tuntas.
Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa
