BerandaTOPIK KHUSUSFee Proyek APBDPengakuan Kontraktor: 'Jual' Proyek...

Pengakuan Kontraktor: ‘Jual’ Proyek APBD, Istri Bupati Manggarai, NTT Pakai Sandi ‘Kemiri 50 Kg’

Salah satu kontraktor dan mantan tim sukses di Kabupaten Manggarai memberi pengakuan mengejutkan terkait praktik jual beli proyek di kabupaten itu. Sandi '50 kg kemiri' merujuk pada uang 50 juta yang diberikan kontraktor ke istri bupati

Floresa.co – Seorang kontraktor dan mantan tim sukses dalam Pilkada di Kabupaten Manggarai mengungkap praktik jual beli proyek di kabupaten itu yang melibatkan isteri bupati.

Adrianus Fridus, kontraktor itu, mengaku kecewa lantaran batal mendapat proyek yang dijanjikan kepadanya, kendati dia telah menyerahkan uang 50 juta rupiah sesuai dengan permintaan Meldyanti Hagur, isteri dari Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit.

Uang itu, kata dia, adalah fee 5% dari proyek dana Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah [APBD] yang dijanjikan kepadanya.

Permintaan fee itu, tutur Adrianus, disampaikan secara langsung oleh Meldy pada Sabtu, 28 Mei 2022 dalam sebuah pertemuan di rumah jabatan bupati di Ruteng.

“Saya datang dari Labuan Bajo, dipanggil oleh Rio Senta. Tanggal 28 Mei itu saya, Rio, dan Ibu [istri] bupati bertemu di rumah jabatan,” tutur Adrianus saat dihubungi pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Rio Senta adalah salah seorang tenaga harian lepas [THL] di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai dan salah satu anggota tim sukses Bupati Hery dan wakilnya Heribertus Ngabut pada Pilkada 2020.

“Saat itu, sambil minum kopi, ibu [istri] bupati menawarkan saya empat paket proyek. Dua paket lapen [lapisan penetrasi], satu paket rabat beton, satu paket sekolah,” tuturnya.

Anggaran untuk keempat paket proyek tersebut, kata dia, mencapai Rp 1,485 miliar dan Meldy meminta fee 5% dari Rp 1 miliar atau Rp 50 juta yang dibayarkan di awal.

“Kami sepakat 5% itu dari nilai Rp 1 miliar. Sedangkan lebihnya senilai Rp 485 juta [dari total anggaran] tidak dipotong [untuk fee] karena saya dulu tim sukses. Itu jadi balas jasa tim sukses,” tuturnya.

Adrianus mengaku sebagai anggota tim sukses yang menyandang dana kampanye di salah satu kecamatan saat Pilkada itu.

Setelah pertemuan sore itu, ia mengaku terus dihubungi oleh Rio, yang juga meminta uang, dengan alasan “untuk amankan proyek itu.”

“Saya layani. Bukti transfer uang masih saya simpan,” katanya, namun tidak menyebutkan secara pasti nilai uang yang ditansfer.

Adrianus menambahkan, dua pekan kemudian, Rio menghubunginya lagi agar segera menyetor uang Rp 50 juta ke Meldy.

“Katanya, kalau tidak segera setor uang ke ibu, proyek jatuh ke tangan orang lain. Supaya dapat proyek, terpaksa saya pinjam uang orang lain,” katanya.

Ia mengaku tiba di Ruteng pada 14 Juni 2020 dan berencana menyerahkan uang Rp 50 juta itu melalui Rio.

Namun, jelasnya, ia diberitahu oleh Rio bahwa uangnya diserahkan langsung ke salah seorang karyawan di Toko Monas, toko usaha dagang hasil bumi milik Meldy.

“Rio kawal saya sampai di Toko Monas. Dia minta uangnya dibungkus pakai kertas, bukan amplop. Di kertas itu ditulis nama saya,” katanya.

Ia juga diminta agar setelah menyerahkan uang itu segera memberitahu Meldy.

“Rio suruh saya [mengirim pesan melalui] WA ke ibu, ‘saya sudah antar kemiri 50 kilogram.’ Maksudnya, uang Rp 50 juta,” katanya.

“Seperti biasa, ibu hanya baca [pesan itu], tidak balas,” tambahnya.

Kecewa

Kendati sudah menyerahkan fee di awal, Adrianus mengaku kecewa lantaran proyek yang dijanjikan malah jatuh ke tangan kontraktor lain.

Ia mengatakan sudah menduga hal itu sejak dihubungi kembali oleh Rio.

Rio, kata dia, memintanya menghadap Tomi Ngocung, yang disebutnya sebagai ipar Bupati Hery dan Wili Kengkeng, ketua tim sukses saat Pilkada 2020.

Ia mengatakan lupa tanggal pertemuan yang berlangsung di kediaman Tomi Ngocung itu, namun ia ingat diberitahu oleh keduanya bahwa fee untuk bisa dapat proyek itu bukan 5 %, tetapi 7 %.

“Saya bilang [kepada mereka], saya sudah bayar di ibu. Lalu mereka bilang, ‘nanti kami yang bagi proyek.’ Pas mau bagi proyek, saya tidak dapat,” jelas Adrianus.

Ia mengatakan, setelah tidak mendapat jatah proyek itu, Rio kemudian mengembalikan uang Rp 50 juta ke rekeningnya.

“Bukti transfer yang dikirim melalui WA oleh Rio, saya masih simpan. Jadi, mereka jangan coba-coba bantah,” katanya.

Tanggapan Bupati

Pada Kamis, 1 September, sejumlah wartawan berupaya mengklarifikasi pengakuan Adrianus ke Meldy dengan mendatangi kantor Program Keluarga Berencana [PKK], tempatnya bertugas. Tampak mobil milik Meldy diparkir di halaman kantor yang terletak di seberang jalan sisi timur kantor bupati itu.

Beberapa pegawai mengonfirmasi Meldy sedang memimpin rapat di kantor itu. Wartawan pun sempat menunggu, namun seorang pegawai yang menemui Meldy memberitahu bahwa ia tidak bersedia diwawancara.

“Ibu tidak mau diwawancarai. Ibu sibuk hari ini,” ujar pegawai tersebut.

Setelah itu, sejumlah wartawan menyambangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, tempat Rio bekerja. Namun ia tak berada di kantor.

Sejumlah pegawai di kantor itu menyatakan, Rio merupakan tenaga honorer yang jarang masuk kantor.

Adrianus Rendang, Kepala Seksi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum mengklaim sudah menyurati Rio untuk menghadap Kepala Dinas pada Jumat, 2 September.

Sementara itu, Bupati Hery yang diwawancarai usai kegiatan Pramuka di lapangan Motang Rua, Ruteng, tidak secara tegas membantah pengakuan Adrianus dan berusaha mengelak pertanyaan para jurnalis.

“Tanya kontraktornya!” katanya berkali-kali sambil berjalan menuju kantornya, menghindari sejumlah wartawan.

Ia juga memilih tidak menjawab terkait pengakuan Adrianus tentang permintaan fee 7% melalui Wili Kengkeng dan Tomi Ngocung.

“Memangnya ada nama saya? Tidak to? Kan bukan nama saya [yang disebut],” dalihnya.

Ia juga sempat menjawab beberapa pertanyaan dengan nada meninggi dan menyebut tidak akan berbicara terkait masalah yang menyangkut keterlibatan isterinya.

Ia mengatakan hanya berurusan dengan dinas yang membawahi THL yang diduga terlibat dalam masalah ini.

“Urusan saya sebagai bupati ialah mendorong kepala dinas periksa THL-nya,” katanya.

Bupati Nabit mulai memimpin Manggarai sejak 2020, dengan jargon yang selalu dikedepankan selama kampanye adalah “salam perubahan.”

Namun, jargon itu seringkali dikritik, menyusul terungkapnya sejumlah masalah yang terjadi selama masa jabatannya.

Pada awal tahun ini, kabupaten itu juga dihebohkan dengan kasus pengangkatan THL di sejumlah dinas, meski sudah dilarang oleh pemerintah pusat.

Para THL baru itu berasal dari tim sukses, juga orang dekat sejumlah pejabat, termasuk anak wakil bupati.

FLORESA

PUBLIKASI TERKINI

Baca Juga