Floresa.co – Anak perempuan Basir demam pada akhir Mei. Badannya panas dan tidak kunjung menurun selama tiga hari.
Basir sempat memberinya sirup, membuat kondisinya “agak mendingan,” katanya.
Namun, sehari kemudian, putrinya lemas dan muntah.
Dalam keadaan panik, Basir meninggalkan Kerora, kampung sekaligus nama dusunnya di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo.
Ia membawa putrinya yang berusia 10 tahun itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Labuan Bajo pada 25 Mei.
Hasil tes di laboratorium rumah sakit itu menunjukkan anaknya menderita infeksi ginjal “karena kurang mengonsumsi air.”
Kemungkinan, kata dia, anak-anak di kampungnya “mengalami hal serupa karena kami kesulitan mengakses air minum.”
“Selama ini kami harus membeli air galon di Labuan Bajo,” kata Basir, 42 tahun, yang juga Kepala Dusun Kerora.
“Bagi warga yang berekonomi cukup, mungkin saja bisa membelinya. Tapi bagi yang ekonomi pas-pasan, mereka akan minum air seadanya,” katanya.
Dusun Kerora berada di Pulau Rinca, mencakup dua kampung – Kerora dan Wae Rebo. Pulau Rinca masuk wilayah Taman Nasional Komodo, salah satu habitat utama binatang purba komodo.
Saat harus ke Labuan Bajo lewat perjalanan darat, warga dusun butuh waktu sekitar 30 menit. Mereka menyeberang terlebih dahulu ke Pulau Flores, lalu melewati Kampung Lenteng, Desa Golo Mori. Sementara kalau harus lewat laut, butuh waktu sekitar dua jam untuk sampai di Labuan Bajo.
Basir berkata, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk konsumsi, mayoritas warga dusun memanfaatkan sumur di tengah kampung.
“Airnya harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum diminum,” katanya.
Namun, debit air di sumur yang sangat kecil membuat warga harus bersabar tiap kali menimba air.
Untuk mendapat satu atau dua jerigen, ibu-ibu yang biasa bertugas menimbah air bisa antre “berjam-jam, bahkan rela begadang sampai larut malam.”
“Tak jarang terjadi cekcok di antara ibu-ibu karena tak kebagian air,” kata Basir.
Inisiatif Solusi
Sumber air terdekat Kampung Kerora berjarak sekitar 3,9 kilometer di sebuah sumber mata air pegunungan bernama Wae Dese. Sementara mata air yang dekat dengan Kampung Wae Rebo adalah Wae Wako, berjarak satu kilometer.
Sejak 2014, air dari Wae Dese sudah dialirkan ke rumah-rumah warga Kerora, tetapi sering macet.
“Paling banter seminggu jalan, setelah itu macet lagi,” kata Basir.
Sebagian kecil warga sempat berinisiatif memperbaiki instalasinya. Lantaran melewati hutan dan terancam diserang komodo, mereka sangat berhati-hati.
Sebulan terakhir, katanya, air dari Wae Dese sudah tidak keluar sehingga warga bergantung pada satu sumur.
Situasi ini menggerakkan Yayasan Perahu Kuning Harapan, organisasi nirlaba yang selama ini membantu anak-anak di Dusun Kerora.
Ketua yayasan tersebut Meralda Adam berkata organisasinya yang mulai hadir di Kerora sejak 2019 sebetulnya fokus pada penyiapan perahu bagi para pelajar Sekolah Dasar yang mengenyam pendidikan di Kampung Rinca, juga bagian dari Desa Pasir Panjang.
Kerora dan Rinca memang berada dalam satu pulau tapi tidak ada perahu yang bisa bolak-balik secara reguler mengantar dan menjemput para pelajar, membuat mereka terancam putus sekolah. Yayasannya membantu mobilitas para pelajar yang tidak bisa melewati jalur darat saat pergi dan pulang ke sekolah lantaran terancam diserang komodo.
Menyadari peliknya masalah air di wilayah itu, sejak tahun lalu, Meralda berkata, pihaknya mengambil inisiatif lain membantu menyediakan air bersih di Dusun Kerora.
“Bagaimana anak-anak bisa mengakses pendidikan kalau mereka tidak sehat karena tidak mengonsumsi air bersih?” katanya.
“Kebutuhan dasar mereka kan air,” tambah Meralda.
Pada Agustus 2023, Yayasan Perahu Kuning Harapan mendistribusikan 60 filter air kepada warga.
Alat itu digunakan untuk menyaring air hujan sehingga layak dikonsumsi.
Sampai akhir Mei, warga masih memanfaatkan fasilitas itu.
Karena alat itu hanya bisa dimaksimalkan saat musim hujan, pihaknya memikirkan bentuk solusi untuk musim kering.
“Dari mana sumber air untuk kebutuhan dasar mandi, minum dan cuci?” katanya.
Bagi Meralda, persoalan utama di Dusun Kerora bukan terkait dengan sumber air, tetapi soal distribusi dan penampungannya.
Baik Wae Dese maupun Wae Wako masih mengeluarkan air pada musim kemarau, tetapi pemerintah desa belum mengelolanya dengan maksimal.
Ia berkata, beberapa tahun silam, seorang anggota DPRD Manggarai Barat daerah pemilihan Kecamatan Komodo pernah menyumbangkan pipa untuk memudahkan warga mengakses air.
Namun, kata dia, pipa itu mulai rusak termakan usia dan “pemerintah desa tidak menganggarkan perbaikannya karena program air bersih belum menjadi prioritas mereka.”
Kepala Desa Pasir Panjang, Nurdin mengakui hal itu.
Kendati berstatus sebagai desa wisata, tetapi, “kami masih kesulitan air baik untuk kebutuhan warga maupun wisatawan,” katanya.
Selama ini warga memang sudah berusaha memanfaatkan sumber air dari Wae Dese, tetapi “mereka keterbatasan selang yang tidak bisa menjangkau pemukiman.”
Kolaborasi
Karena itulah Meralda menginisiasi sebuah diskusi pada 28 Mei untuk mencari solusi. Pesertanya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa [DPMD] Manggarai Barat, Pius Baut, Kepala Desa Pasir Panjang, Nurdin dan perwakilan tim teknisi, Adrianus Yanto.
Digelar di kantor DPMD, mereka membahas upaya kolaboratif antara pemerintah desa dan yayasannya terkait pemanfaatan mata air Wae Dese dan Wae Wako.
Dalam diskusi itu yang rekamannya diperoleh Floresa, Nurdin menyampaikan aspirasi warganya agar pemerintah desa menyediakan selang 400 meter dan membangun dua unit bak penampung air.
Merujuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa [APBDes], ia berencana mengalokasikan Rp30 juta untuk program air minum bersih. Di samping itu, ia juga menginisiasi program pengadaan lampu jalan Rp210 juta. Keduanya diperkirakan akan dieksekusi pada Juli setelah dana desa tahap dua cair.
Namun, Meralda mengkritisi rencana itu, menyebut “air adalah prioritas bagi warga, alih-alih lampu jalan.”
Ia juga menyebut anggaran tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga Dusun Kerora yang mencakup 60 kepala keluarga dengan populasi lebih dari 300 jiwa.
Karena itu, pada 11 Juni, warga Dusun Kerora menggelar diskusi lanjutan bersama Pius Baut, Nurdin dan bendahara desa.
Meralda berkata, dalam pertemuan itu warga meminta pemerintah desa memprioritaskan pengadaan air, bukan lampu jalan.
Diskusi itu juga menghasilkan keputusan bahwa dana Rp240 juta akan digunakan program air minum dan tidak ada pengadaan lampu jalan.
“Pemerintah desa tinggal menyelenggarakan musyawarah perubahan APBDes,” katanya.
Meralda berkata yayasannya juga berencana berkontribusi dalam program itu, dengan mengalokasikan Rp150 juta untuk pengadaan air bersih di Kampung Wae Rebo yang dihuni 15 kepala keluarga.
Selain itu adalah menyumbangkan 60 filter air kepada 60 kepala keluarga di Kampung Rinca.
Satu unit filter air, kata dia, berharga Rp350 ribu dan bisa dimanfaatkan selama dua sampai tiga tahun.
“Jika penggunaannya lewat dari tiga tahun, tinggal diganti saja dengan filter air yang berharga Rp150 ribu,” katanya.
Sementatara perwakilan tim teknisi air, Yanto berkata, ia telah mensurvei Wae Dese dan Wae Kako.
Ternyata, katanya, pipa di Wae Dese masih bagus dan sesuai dengan standar perusahaan air minum, tetapi di Wae Wako “sudah tidak bagus.”
Ia pun mengusulkan perlunya penambahan pipa mengubah instalasi.
Dalam proyek sebelumnnya, kata dia, terdapat beberapa kesalahan teknis karena “para pekerja memasang pipa di pinggir tebing dan pantai sehingga ketika ombak datang, pasti akan tergeser.”
“Kalau seandainya nanti dipercaya mengerjakan instalasi, kami akan mengubah elevasinya,” katanya.
Di Tengah Ironi
Kisah tentang krisis air warga di dalam kawasan Taman Nasional Komodo mewakili sejumlah ironi lain di wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Selain soal air bersih, warga di dalam kawasan juga mengalami sejumlah pembatasan akses ruang, sementara pemerintah membuka kran akses investasi bagi korporasi-korporasi.
Bahkan, pada 2019, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat sempat merencanakan relokasi warga adat dari Pulau Komodo, salah satu habitat utama komodo.
Dalam sebuah pernyataan yang kontroversial, ia berkata di pulau itu “tidak ada human rights [hak asasi manusia], yang ada animal rights [hak asasi binatang].”
Meralda Adam berharap inisiatif menyediakan air bersih di Dusun Kerora bisa sedikit mengatasi ironi di tengah gegap gempita industri pariwisata.
Selama ini, katanya, orang-orang hanya datang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo untuk melihat komodo, tanpa mengetahui keberadaan manusia yang juga punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi.
Jangan sampai, keberadaan komodo, “tidak memberi manfaat apa-apa bagi warga dari segi kesejahteraan,” katanya.
Sementara Basir bersyukur karena akan ada solusi krisis air di desanya, baik oleh pemerintah desa maupun Yayasan Perahu Kuning.
Dengan demikian, katanya, mereka tak lagi harus cemas dengan masa depan anak-anak yang rentan sakit hanya karena tidak bisa mengakses air bersih.
“Mudah-mudahan rencana ini berhasil sehingga warga Dusun Kerora tidak kesulitan air bersih lagi,” katanya.
Anjany Podangsa berkontribusi dalam penulisan laporan ini
Editor: Ryan Dagur
