Floresa.co – Aktivis PMKRI di Ende berkomitmen tetap mengawal perjuangan pedagang yang terancam digusur, kendati Bupati Yosef Benediktus Badeoda menuding mereka sebagai provokator.
Berbicara kepada Floresa pada 14 April, Daniel Torut, ketua organisasi tersebut berkata, tudingan Yosef tidak benar karena perjuangan PMKRI dan masyarakat Kelurahan Ndao, Kecamatan Ende menolak penggusuran lapak berbasis pada hasil kajian, kendati tak merincinya.
Ia menilai langkah Yosef yang tidak mau bertemu dengan mereka dalam demonstrasi pada 8 April menunjukkan bahwa “bupati tidak punya kemampuan untuk memberi argumentasi atas kebijakan penggusuran lapak tersebut.”
“Hal tersebut bisa dibuktikan dengan puluhan anggota Satpol PP yang diperintahkan oleh Bupati Ende untuk datang ke Margasiswa PMKRI untuk merusak fasilitas seperti meja,” katanya.
Daniel menegaskan PMKRI akan tetap mengawal perjuangan warga Ndao, kendati dituding provokator dan ada intimidasi.
PMKRI merupakan singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, organisasi yang memiliki cabang di semua kabupaten di Flores.
Tudingan Bupati Yosef disampaikan di depan para Aparatur Sipil Negara saat apel pada 13 April pagi.
Tudingan itu terekam dalam video yang diunggah oleh akun Facebook RakyatFlores.com.
Dalam video itu, Yosef mengaku bahwa ia mendapat pesan WhatsApp dari Kapolres Ende, Yudhi Franata, yang memintanya untuk menerima audiensi dari warga Ndao bersama PMKRI.
Namun, “saya tidak mau terima provokator.”
“Kalau ada rakyat Ndao yang datang, perwakilan saja, silakan datang. Kalau ada rakyat Ndao, itu rakyatnya saya, rakyatnya kami, rakyatnya saya,” kata Yosef dalam video tersebut.
“Tapi PMKRI, tidak. Yang lain tidak, itu saya anggap provokator,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul usai PMKRI bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ende bersama puluhan warga Ndao, termasuk para pelajar SD hingga SMA, menggelar unjuk rasa pada 8 April.
Dalam aksi tersebut, warga menyatakan menolak rencana Yosef menggusur lapak-lapak di pinggir Jalan Trans Flores, yang selama ini menjadi sandaran hidup keluarga mereka.
Dalam surat pemberitahuan pada 6 April, pemerintah membuat peringatan agar warga membongkar lapak-lapak itu secara mandiri pada 7-15 April. Jika tidak, lapak-lapak itu akan digusur.
Dalam unjuk rasa tersebut, Dini, seorang siswi Kelas VI SD ikut berorasi.
“Apa dampak penggusuran ini bagi kami anak-anak?” tanyanya sebagaimana terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.
Dini dan pelajar lainnya khawatir jika orang tua mereka kehilangan tempat mencari nafkah, maka sekolah bisa menjadi kemewahan yang mustahil dijangkau.
“Bagaimana kami membeli seragam? Membayar uang sekolah? Membeli buku? Bahkan bekal ke sekolah?” kata Dini.
“Melihat orang tua stres, pusing memikirkan apakah kami masih bisa makan besok atau tidak, itu menghancurkan hati kami,” ujarnya lirih.
Kecewa dengan Bupati
Bagi 51 pedagang, lapak-lapak tersebut adalah satu-satunya tempat mereka mencari nafkah.
Leny Aryani, 42 tahun, ibu tiga anak, yang ikut dalam unjuk rasa pada 8 April mengaku menggantungkan seluruh hidupnya dari jualan makanan ringan di tempat itu.
Suaminya meninggalkannya beberapa tahun lalu. Sejak itu, ia berjuang sendiri membesarkan anak-anak. Anak sulungnya kini kuliah, sementara anak keduanya yang berusia 17 tahun memilih berhenti sekolah.
“Dia merasa masa depannya sudah suram. Dia lihat saya terus menghadapi surat-surat penggusuran. Dia kasihan sama saya,” katanya.
Ia berkata, rencana pembongkaran lapak sudah muncul sejak 2022, kala Ende dipimpin Bupati Achmad DJafar.
Mereka terus menolaknya hingga menggelar tujuh kali Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Ende.
Namun, hingga kini, kata dia, bupati tak pernah menemui mereka langsung, tetapi hanya ditemui wakil bupati, Dominikus Minggu Mere dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Mustaqim Mberu.
Saat aksi pada 8 April, kata Leny, mereka hanya bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda, Gabriel Dala.
“Tapi Sekda juga tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Dia hanya berjanji akan menghubungi warga ketika sudah ada respons dari bupati yang pada saat itu tidak ada di kantor,” katanya.
Leny berkata, saat audiens dengan Wakil Bupati Ende pada 23 Februari, pemerintah sempat memberi mereka solusi.
Sebagian dari mereka akan ditempatkan di dalam Terminal Ndao, dengan ukuran lapak masing-masing satu kali satu setengah meter.
“Selebihnya dibagi ke Pasar Mbongawani dan Pasar Wolowona,” katanya.
“Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah di sana bisa muat semua, sementara di sana saja berdesakan,” katanya.
Ia juga beralasan, barang jualan mereka tidak akan laku karena sama dengan yang dijual pedagang lain di pasar.
Dicap Penduduk Liar
Leny menambahkan, setelah aksi lanjutan pada 26 Maret, Bupati Yosef sempat datang ke Ndao, namun tidak menemui warga.
“Saat itu, dia bilang ke beberapa wartawan bahwa lapak-lapak akan digusur semua,” katanya.
Leny juga berkata, Yosef mengatakan bahwa lapak-lapak itu liar dan “menyebut kami sebagai penduduk liar.”
“Kalimat itu membuat hati kami sakit. Pernyataannya sempat dimuat di media, tetapi beritanya telah dihapus,” katanya.
Leny tidak menyebut media yang menulis pernyataan tersebut.
Padahal, kata dia, bagi warga dan tua adat setempat lahan tersebut merupakan bekas lahan ulayat Kampung Ndao.
Sebagian warga telah tinggal di sana sejak 1993, sementara ia menempatinya pada 2017.
Ketua PMKRI Ende, Daniel Turot berkata, aksi pada 8 April itu merupakan yang ketiga di mana mereka terlibat.
Menurutnya, pemerintah semestinya hadir mengayomi masyarakat.
Ia berkata, penggusuran sama dengan “membunuh warga yang menggantungkan nasibnya di tempat itu.”
Editor: Herry Kabut
