Floresa.co – Di tangga kantor Bupati Rote Ndao pada 13 April, perempuan-perempuan berdiri paling depan.
Di hadapan mereka, sedikitnya 20 aparat keamanan berjajar rapat. Semuanya laki-laki. Lengan bersilang dan wajah tanpa ekspresi. Tak satupun polisi perempuan terlihat.
Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pesisir itu datang dengan harapan bertemu bupati mereka, Paulus Henuk.
Mereka ingin meminta penjelasan—mengapa dua jalan menuju Pantai Oemau di Rote barat yang dibangun menggunakan uang negara, kini tertutup bagi publik. Keduanya ditutup PT Bo’a Development, pengembang hotel mewah NIHI Rote.
Selama aksi itu, aparat terus menghalau setiap upaya warga mendekati pintu. Adu mulut pun pecah.
“Bapa jangan seperti patung saja. Bapa dibayar rakyat,” ujar seorang perempuan, suaranya bergetar marah.
Seorang polisi menjawab ketus, “Urusan kami banyak. Tidak cuma urus kalian!”
Di tengah ketegangan itu, sebuah mobil dinas tampak bersiap keluar dari halaman kantor. Beberapa warga berlari mengejarnya. Mobil itu berhenti, pintu terbuka, tapi bupati tidak ada di dalamnya.
Ketegangan di kantor bupati sempat memuncak ketika sejumlah perempuan menerobos barikade. Seorang polisi laki-laki memegangi lengan Puput Nalle, seorang warga Nemberala.
“Saya menendang kakinya karena kesal,” katanya. Polisi itu lalu membentaknya: “Kamu sudah kurang ajar!”
Bagi warga, insiden itu memperlihatkan satu hal: absennya polisi perempuan.
“Ini menunjukkan lemahnya perhatian aparat terhadap potensi pelecehan terhadap perempuan,” ujar Puput.
Richal Elia mencatat, sedikitnya dua aksi terakhir berlangsung tanpa satu pun polwan, padahal massa aksi selalu melibatkan banyak perempuan.
“Polisi pasti mengetahui selalu banyak perempuan dalam aksi kami. Polisi sudah semestinya mengerahkan personel keamanan perempuan,” kata Richal.
Sorotan ini relevan mengingat insiden sebelumnya, ketika aksi mengiringi sidang tuntutan Erasmus berujung bentrokan. Lima orang terluka setelah massa dilempari batu oleh kelompok yang oleh polisi disebut simpatisan korporasi.
Kedatangan mereka ke kantor bupati menindaklanjuti pernyataan Kapolsek Rote Barat, Elyonat Deny Umbu Warata pada 10 April.
Pada malam sebelum unjuk rasa di ujung jalan lapen bermasalah itu, Deny sempat meminta koordinator aksi Richal Elia memindahkan titik dari gerbang NIHI Rote ke kantor bupati.
Permintaan itu muncul setelah Richal mengatakan aksi akan turut menuntut tanggung jawab Pemda dan korporasi.
“Kalau mau sampaikan ke Pemda, Bung Richal aksi di depan kantor bupati saja. Bupati bersedia menerima Bung Richal dan teman-teman semua,” kata Deny seperti dituturkan Richal.
“Kami akhirnya datang ke kantor bupati, tetapi ia tak kunjung menemui kami,” kata Puput Nalle, warga Nemberala, yang berdiri beberapa anak tangga dari pintu utama gedung itu.
Floresa menghubungi Paulus pada 14 April soal alasannya tak menemui warga. Ia tak merespons hingga berita ini diterbitkan.
Bagi warga, jalan ke Pantai Oemau, yang juga dikenal Pantai Bo’a, bukan semata akses fisik. Penutupan jalan itu terhubung dengan satu nama yang kini sedang menjadi perbincangan: Erasmus Frans Mandato.
Pada Januari 2025, Erasmus mengkritik penutupan jalan tersebut lewat Facebook. Ia kini duduk di kursi terdakwa, dituntut 3,5 tahun penjara dengan Pasal 2 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dituduh menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan.
Siang hari ketika warga mendatangi kantor bupati, persidangan Erasmus sedang memasuki tahap replik.
“Bila Tak Ada Dewan Keluar, Kami Masuk”
Gagal bertemu bupati, warga mengalihkan langkah mereka. Tujuan berikutnya: kantor DPRD Rote Ndao.
Gedung DPRD Rote Ndao berdiri dua lantai. Pintu utama berada di lantai atas, dengan 21 anak tangga menuju ke sana.
Ketika warga tiba menjelang sore, suasana ramai menyambut mereka. Tak satupun anggota dewan terlihat.
Di ujung tangga terbawah, Ida Lestari Marsyana Mbatu, menggenggam pengeras suara.
“Sepuluh detik dari sekarang,” katanya lantang, “bila sampai saat itu tak seorang pun dewan keluar, kami yang akan masuk!”
Warga menghitung bersama-sama. Saat hitungan mencapai satu, para perempuan berlari menaiki tangga. Tangan-tangan mereka mendorong gagang pintu utama.
“Jangan diamkan kami terus!” teriak mereka sambil menggedor.
Beberapa polisi yang tadinya duduk di anak tangga baru bergerak ketika suara pintu terdengar membanting tembok. Pintu terbuka lebar.
Norlin Sine mengambil mikrofon dari tangan Ida. Langkahnya cepat, suaranya menggema di lantai atas yang ramai.
“Adakah bapak dan ibu wakil rakyat di sini?” teriaknya. “Rakyat ingin bicara.”
Tak ada jawaban. Warga pun turun ke lantai komisi. Lagi-lagi pintu terkunci. Hanya tampak beberapa kepala dinas duduk di sofa panjang, tapi anggota dewan nihil.
Satu per satu pintu komisi pun diketuk.
Akhirnya, Efendi Hartoyo Muda, seorang anggota DPRD, keluar dari sebuah ruangan. Ia meminta warga menunggu sepuluh menit, katanya hendak berkoordinasi.
Fren Tukan dari Front Mahasiswa Nasional cabang Kupang mengambil alih suasana. Ia mengajak massa duduk.
“Basudara semua, mari kita duduk menanti wakil rakyat,” ujarnya.
Tak sampai sepuluh menit, Efendi kembali. Dua belas anggota DPRD bersedia menemui warga. Sorak menggema. “Hidup rakyat!” teriak Richal Elia. “Semakin ditekan, semakin melawan!”
12 Anggota DPRD Akui Dua Jalan Ditutup
Warga meminta pertemuan dilakukan di hadapan publik, tepat di depan pintu utama ruang komisi.
“Kita setara,” kata Fren. “Tak seorang pun lebih tinggi dari yang lain.”
Dua belas wakil rakyat itu duduk berhadapan dengan warga. Pertanyaannya satu, diulang kepada setiap anggota dewan: “Apakah benar dua jalan menuju Pantai Oemau ditutup untuk publik?”
Mesak Zadrak Lonak dari Fraksi Hanura mulai berbicara: “Saya adalah Erasmus dan Erasmus adalah saya.”
Teriakan membalas cepat. “Omong kosong! Erasmus adalah warga dan warga adalah Erasmus!”
Mesak tersenyum, lalu mengangguk. “Betul. Dua jalan itu ditutup.”
Dering Feoh dari Fraksi PDI Perjuangan sempat bertanya balik, “jalan yang mana?”
Perempuan-perempuan di depannya langsung menimpali. “Dua-duanya!”
Dering lalu tertawa sebelum berbalik badan, meminta karyawan kantornya mengambilkan sebotol air minum. Seusai minum, ia melanjutkan: “Benar, dua jalan itu ditutup.”
Pengakuan 12 anggota DPRD itu seragam. Dua ruas jalan di Desa Bo’a—yang satu dibangun melalui Inpres Desa Tertinggal pada 1997, yang lain lewat PNPM Mandiri Perdesaan pada 2013—kini ditutup oleh PT Bo’a Development, pengembang hotel mewah NIHI Rote.
Jalan yang dibangun dengan uang publik tak lagi bisa diakses publik.
Pertanyakan Wakil Ketua DPRD yang “Menghilang”
Di antara dua belas wakil rakyat itu, satu nama absen: Denison Moy, wakil ketua DPRD. Mobil dinasnya terparkir tepat di depan gedung.
“Kami ingin menagih janjinya,” kata Ida.
Denison, bersama Bupati Paulus Henuk, pernah meninjau lokasi jalan bermasalah pada November 2025. Saat itu, Denison menjanjikan penyelesaian polemik jalan itu dalam sepekan.
Namun, lima bulan berlalu, tak ada perubahan.
“Denison bikin masyarakat senang sesaat sebelum menghilang,” kata Mersi Hangge, Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Pesisir yang juga warga Desa Bo’a.
Hingga berita ini diterbitkan, Denison tidak merespons permintaan klarifikasi oleh Floresa.
Sore merambat menuju petang ketika aksi di DPRD berakhir.
Warga melangkah keluar gedung, beriringan, lelah tapi tak sepenuhnya padam.
Dari pengeras suara mobil komando, lagu daerah Fali Nusa Rote mengalun pelan.
Gunung-gunung menghalangi sehingga jarak semakin jauh
di tempat perantauan, teringat selalu orang yang disayang
Di Rote, lagu itu bukan sekadar penutup.
Ia adalah pengingat—tentang tanah, tentang jalan yang pernah milik bersama, dan tentang warga yang terus menunggu, meski pintu-pintu kekuasaan berkali-kali ditutup di hadapan mereka.
Rangkaian aksi protes di Rote dalam beberapa waktu terakhir mengiringi sidang Erasmus.
Setelah sidang replik pada 13 April atau tanggapan atas pledoi Erasmus, duplik atau tanggapan replik digelar pada 16 April.
Editor: Ryan Dagur
