Floresa.co – “Terbukti lebih tunduk pada korporasi daripada rakyat,” kata Astro Pele, Koordinator Umum Aliansi Rakyat Menggugat di Kabupaten Rote Ndao.
Ia kecewa setelah ditinggal pergi oleh Bupati Paulus Henuk dan Wakil Ketua I DPRD Denison Moy saat keduanya meninjau lokasi penutupan jalan publik ke Pantai Bo’a oleh PT Bo’a Development pada 3 November.
Peninjauan lokasi itu merupakan salah satu rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga dan DPRD pada 29 Oktober.
Saat berada di lokasi itu, Paulus dan Denison hanya meninjau jalan alternatif milik PT Bo’a Development yang dibuka sejak Mei silam berdasarkan Nota Kesepahaman antara korporasi itu dengan Pemerintah Desa Bo’a.
Astro berkata jalan alternatif itu adalah “solusi dari PT Bo’a Development”, sementara “masyarakat menginginkan solusi dari pemerintah.”
“Masyarakat ingin agar jalan PNPM dan IDT yang ditutup PT Bo’a itu dibuka,” katanya.
Jalan itu dibangun dengan dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada 1997 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada 2013.
Seruas jalur lain merupakan jalan lapen yang pengerjaannya bersumber dari ABPD Tahun Anggaran 2018.
Menurut Astro, warga telah berkumpul sejak sebelum rombongan bupati dan DPRD tiba di lokasi itu.
Mereka berharap dapat berdialog selepas peninjauan, termasuk soal temuan dan solusi terkait kedua ruas jalan tersebut.
Namun, “bupati langsung meninggalkan masyarakat dan kembali ke mobil.”
Dalam video yang diterima Floresa, sejumlah warga tampak mengadang konvoi rombongan bupati dan DPRD dengan sebuah pikap yang merintangi jalan.
Beberapa lainnya memegangi bagian depan badan mobil pelat merah yang ditumpangi Denison.
“Jangan kasih bodoh masyarakat!” teriak seorang warga.
Berdiri di dekat mobilnya, Denison terdengar berbicara dengan nada tinggi sebelum disahut sejumlah warga.
Tak lama kemudian ia berjalan memasuki mobil selagi warga terus berteriak di sekitarnya.
Sementara bupati “sempat bilang bahwa ini jalan pribadi” sebelum masuk ke mobil dinas dan meninggalkan lokasi peninjauan.
Astro berkata dua anggota DPRD-Fecky Boelan dan Mersi Tite-tetap bertahan dan berbicara dengan warga.
“Itu pun mereka hanya meminta maaf karena tidak terjadi dialog sekaligus menenangkan warga. Mereka berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah dan pimpinan DPRD terkait aspirasi masyarakat,” katanya.
PT Bo’a Development adalah pengelola NIHI Rote, hotel mewah di kawasan Pantai Bo’a, pesisir barat Pulau Rote.
Polemik jalan itu mengemuka usai perwakilan perusahaan tersebut melapor Erasmus Frans Mandato ke Polres Rote Ndao atas unggahan Facebook pada akhir Januari.
Dalam unggahannya, Erasmus memprotes penutupan jalan itu.
Polisi menjerat Erasmus dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan.
Ia terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
Pernyataan Kontroversial Bupati
Setelah tak meladeni permintaan warga untuk berdialog, beberapa jam kemudian bupati menyampaikan pernyataan di Sindo NTT bahwa ada jalan yang bisa digunakan masyarakat untuk menuju pantai.
“Kami turun untuk memastikan apakah benar ada akses jalan menuju pantai. Dan ternyata, setelah kami melihat langsung, jalan itu ada dan bisa dilalui hingga ke pantai bagian barat itu,” katanya.
Astro mengaku kecewa dengan pernyataan itu karena disampaikan tanpa melalui dialog dengan warga.
Ia menduga jalan yang dimaksudkan bupati merujuk pada jalan alternatif yang dibangun PT Bo’a Development yang sejak awal ditolak oleh warga karena sempit dan dinilai tidak layak.
“Jalan alternatif itu juga bukan yang diperjuangkan masyarakat selama ini,” katanya.
Masyarakat, tambahnya, menginginkan akses masuk ke pantai tetap melalui jalan yang sudah dibangun melalui dana PNPM yang sudah ditutup oleh PT Bo’a Development.
Dihubungi terpisah, Paulus Henuk, Bupati Rote Ndao menjawab singkat sebelum Floresa meminta waktu wawancara maupun mengirim pertanyaan.
“Sudah di ranah hukum jadi biar proses hukum berjalan,” katanya pada 5 November merespons pesan WhatsApp.
Floresa menghubungi Wakil Ketua I DPRD Rote Ndao Denison Moy lewat pesan WhatsApp pada 4 November.
Ia menelepon Floresa dan bertanya: “Kita mau bahas tentang fuik itukah?”
Dalam bahasa Rote, fuik berarti lari. Fuik yang ia sebut mengacu pada judul salah satu artikel Nemberalanews.com, media komunitas berbasis di Nemberala di pesisir barat Rote.
Media itu menulis: “Tak Sanggup Hadapi Warga, Bupati Rote Ndao dan Denison Moy ‘Fuik’. Artikel itu membahas kejadian pada pada 3 November.
“Saya sebetulnya tak ingin disebut fuik. Saya menghindar karena situasi sudah tidak kondusif,” katanya.
Ia mengklaim “menyayangkan warga yang tidak percaya pada semua elemen pemerintah.”
“Semua dibilang berpihak pada PT Bo’a Development. Masa tak ada satu pun dari kami yang warga percayai?”
Menyoal solusi terhadap dua jalan publik yang menimbulkan masalah berkepanjangan itu, Denison mengingatkan Pemda segera mengurus administrasi terkait status kepemilikan.
“Kepemilikannya beragam di kedua ruas jalan,” katanya menyebut mulai dari milik pribadi, sewa hingga kepunyaan PT Bo’a Development.
“Kami meminta bupati memastikan administrasi terpenuhi sehingga jalan tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh publik,” kata anggota DPRD tiga periode itu.
Editor: Petrus Dabu
