Floresa.co – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menggalang dana pengelolaan taman nasional karena anggaran yang disediakan negara terbatas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI pada 14 April, di mana salah satu agendanya membahas polemik kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo.
Dalam RDPU itu, Raja Juli mengklaim mendapat “perintah khusus” dari Presiden “untuk secara serius mengelola taman nasional kita.”
Saat ini, kata Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, Indonesia memiliki 57 taman nasional.
Ia mengklaim, lembaganya melalui berbagai balai taman nasional sudah giat melakukan patroli, tetapi kondisi taman nasional masih “jauh dari performa yang seharusnya.”
Hal itu, katanya, terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, dukungan teknologi dan anggaran.
“Oleh karena itu, karena ada perintah khusus dari Pak Presiden ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi harus ada creative financing, harus ada blended finance, yang mencoba melibatkan swasta, donor, dan lembaga-lembaga lain agar apa yang menjadi kebutuhan di taman nasional itu bisa terlaksana,” katanya.
Selama ini, skema creative financing atau pembiayaan kreatif sudah dijalankan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal, termasuk dalam Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.08/2022 tentang dukungan pemerintah untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta pembiayaan kreatif dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, skema pembiayaan kreatif ini di antaranya adalah blended finance.
Menurut aturan itu, blended finance merupakan sinergi pendanaan antara APBN dan sumber lain yang sah seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, penugasan badan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, pembiayaan yang bersumber dari surat berharga negara, skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, pemanfaatan Barang Milik Negara, serta penggunaan skema pendanaan crowdfunding dan filantropi.
Saat ini, kata Raja Juli, Prabowo sedang menyiapkan Keputusan Presiden mengenai Satgas Khusus Inovasi Pembiayaan Taman Nasional.
Satgas itu diketuai oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Sementara wakilnya adalah Raja Juli dan Mari Elka Pangestu, seorang ekonom dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta mantan Menteri Perdagangan.
Anggota Satgas itu melibatkan sejumlah ahli konservasi dan pariwisata.
Antara Kelestarian Alam dan Ekonomi
Dalam RDPU itu, Raja Juli tidak memaparkan secara detail skema inovasi pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam menutupi celah keterbatasan fiskal untuk mengelola taman nasional.
Kendati demikian, ia berkata, belajar dari pengelolaan taman nasional di negara lain, pendekatan yang digunakan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi sekaligus kepentingan ekonomi pariwisata.
“Karena namanya ecotourism atau ekowisata, eco-nya dulu, lingkunganya dulu yang dijaga, tetapi juga aspek ekonominya, turismenya tidak boleh hilang,” katanya.
Raja Juli berkata, salah satu skema yang disiapkan oleh Kementerian Kehutanan adalah melalui perdagangan karbon (carbon trading).
“Jadi, selain APBN, nanti ada carbon trading dan melibatkan pihak swasta secara lebih profesional, secara lebih transparan, secara akuntabel, untuk bisa mengelola taman nasional secara baik. Banyak contoh taman nasional di Rwanda, misalnya, bermacam-macam di Afrika, yang kita lihat justru menjadi profit center,” ujarnya.
Editor: Herry Kabut
