Floresa.co – Warga lingkar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal Atadei di Kabupaten Lembata mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah desa setempat tak kunjung mengambil sikap terkait protes mereka terhadap pembebasan lahan oleh perusahaan.
Sejumlah warga Desa Atakore, yang menjadi lokasi proyek PLTP Atadei menyatakan Yoakim Wato, kepala desa tersebut justru menghindar saat hendak ditemui tiga hari usai unjuk rasa mereka.
Viktor Taru Lejap, anggota Forum Komunikasi Pemuda Atakore berkata kepada Floresa bahwa dalam aksi di kantor desa pada 16 April, warga memberi tenggat waktu dua hari bagi kepala desa untuk merespons tuntutan mereka.
Tenggat waktu itu sempat diperpanjang, untuk “menghormati Hari Minggu sebagai hari ibadah dan istirahat.”
Namun, kata dia, saat hendak ditemui tiga perwakilan warga pada 20 April untuk meminta pertanggungjawabannya, Yoakim tidak berada di kantor, sehingga “kami tidak mendapatkan jawaban dari apa yang kami tuntut.”
Regina Lipat, salah satu perwakilan warga berkata, saat tiba di kantor itu pada pukul 09.00 Wita, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ambrosia Epimia Pile memberi tahu mereka bahwa Yoakim sedang berada di kantor camat “untuk berkonsultasi soal tuntutan kami.”
Karena hingga pukul 14.00 kepala desa tidak kunjung kembali, katanya, mereka akhirnya pulang.
Bagi Regina, yang warga butuhkan adalah jawaban dari kepala desa, “bukan mendengar dari pihak kecamatan.”
Aksi unjuk rasa warga pada 16 April merespons langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pengelola proyek tersebut, yang beraktivitas tanpa peduli sikap penolakan mereka.
Mereka mengutarakan kekecewaan karena perusahaan plat merah tersebut tidak melibatkan warga secara utuh sejak mulai masuk pada awal 2000-an.
Kendati menebar berbagai janji seperti listrik gratis, pembangunan infrastruktur hingga beasiswa dan peluang menjadi aparatur sipil negara, warga menyebut PT PLN tak pernah menjelaskan secara memadai terkait proyek itu, termasuk dampak-dampaknya bagi ruang hidup.
Salah satu persoalan yang memicu kemarahan mereka baru-baru ini adalah pencatutan nama sejumlah tokoh masyarakat dan agama dalam struktur Kelompok Kerja (Pokja) pendamping proyek, tanpa konfirmasi.
Polemik juga semakin menguat setelah proses pembebasan lahan tahap kedua pada 10 April di desa itu dan desa tetangga, Nubahaeraka.
Sejumlah warga pemilik lahan mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas dari PT PLN, bahkan tidak mengetahui bahwa lahannya menjadi bagian dari proyek.
Beberapa pemilik lahan menyebut mereka hanya diminta hadir di lokasi tanpa penjelasan rinci, sementara yang lain mengaku sempat memberikan izin karena menerima informasi yang keliru terkait tujuan penggunaan lahan.
Warga lainnya baru mengetahui rencana tersebut setelah tim perusahaan dan pemerintah turun langsung ke lapangan.
Kepada pemerintah desa, mereka menuntut respons dan sikap yang jelas dan terbuka terkait langkah perusahaan tersebut dan sikap penolakan yang sudah mereka sampaikan dalam berbagai forum.
“Kepala desa harus mengakomodasi sikap penolakan warga, mempublikasikannya, dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati Lembata, DPRD, serta Gubernur NTT,” kata warga.
Mereka juga mendesak revisi terhadap rekomendasi yang mendukung proyek, pemulihan nama warga yang dicatut, serta upaya pengembalian lahan yang telah menjadi aset Kementerian ESDM.
Pemerintah desa bersama BPD juga diminta menyurati Bupati Petrus Kanisius Tuaq, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membekukan aktivitas PT PLN.
Selain memberi tenggat waktu dua hari kepada kepala desa, warga juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dan menduduki kantor desa jika tak menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kades dan BPD Hilang Empati”
Andreas Baha Ledjab, salah satu warga menilai tidak adanya respons atas ultimatum mereka menunjukkan hilangnya empati dari kepala desa dan BPD.
“Bisa disimpulkan bahwa mereka berpihak kepada korporasi,” ujarnya.
Menurut Andreas, waktu dua hari yang diberikan warga seharusnya cukup untuk merespons tuntutan.
Ia mengaku sangat kecewa karena kepala desa masih menunggu konsultasi di tingkat kecamatan dan Ketua BPD masih berharap pada kepala desa.”
Ia juga menyoroti khusus peran Ketua BPD yang dinilai tidak tegas dalam membela kepentingan warga.
“Ketua BPD seharusnya lebih tegas bersikap demi warga yang mereka wakili, tetapi fungsi itu tidak terlihat,” lanjutnya.
Ia menilai sikap kedua pimpinan desa tersebut menunjukkan ketergantungan pada struktur di atasnya, sehingga mengabaikan suara masyarakat.
“Sikap ini memperlihatkan bahwa mereka tidak memiliki independensi dan cenderung menghamba pada struktur di atas, dengan mengabaikan kecemasan warga,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sikap diam BPD dalam berbagai persoalan yang terjadi selama proses proyek berlangsung.
“Ketua BPD benar-benar hilang empati karena diam terhadap pelanggaran seperti pemasangan pilar sepihak, tidak membela warga yang dituduh menyerobot lahan, bahkan bersembunyi saat nama warga dicatut,” katanya.
“Sikap seperti ini sama dengan bermain di ranah aman, bahkan menjadi kaki tangan oligarki di tingkat warga, ” lanjutnya.
Proyek geotermal Atadei menargetkan kapasitas 10 megawatt dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027.
Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025–2034, dengan lokasi seluas 31.200 hektare di tiga desa Kecamatan Atadei: Atakore, Nubahaeraka, dan Ile Kimok.
Pengelolaan proyek oleh PT PLN bermula dari penerbitan izin prinsip oleh mendiang Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur pada 27 November 2020.
Editor: Anno Susabun
