Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akhirnya merampungkan perbaikan saluran irigasi di Kecamatan Kota Komba Utara yang rusak akibat longsor empat bulan lalu.
Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Wae Mokel, Martinus Garman, mengatakan perbaikan saluran irigasi di daerah persawahan Mobos–Nengga, Desa Rana Mbeling, rampung pada 29 Juli.
Menurut dia, pekerjaan dimulai pada 15 Juli, setelah sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji akan mulai memperbaikinya pada awal April.
Meski molor sekitar tiga bulan, Martinus mengaku bersyukur karena pemerintah daerah akhirnya menjawab kebutuhan mendesak para petani.
“Itulah yang kami harapkan sejak lama,” katanya kepada Floresa pada 30 Juli.
“Kami tidak perlu cemas lagi soal sistem pengairan ke sawah kami. Ini sudah beres, jadi aman saja,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok, mengatakan perbaikan tersebut tuntas sehingga air sudah kembali mengalir dan dapat dimanfaatkan petani untuk mengairi lahan mereka.
Ia mengatakan perbaikan infrastruktur dasar seperti irigasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ferdinandus juga mengapresiasi masyarakat Desa Rana Mbeling dan semua pihak yang mengawal proses perbaikan tersebut.
“Ke depan, mari kita bersama-sama menjaga fasilitas ini agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” katanya.
Saluran irigasi sepanjang sekitar 50 meter itu rusak akibat longsor pada 14 Maret.
Kerusakan tersebut menghambat aliran air ke sawah dan membuat musim tanam petani tidak lagi berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sehari setelah longsor, GP3A Wae Mokel menyurati Bupati Andreas Agas untuk meminta bantuan dana rehabilitasi saluran irigasi sebesar Rp107,5 juta.
Dalam surat itu, mereka menyebut sekitar 100 kepala keluarga terancam gagal panen dan kehilangan mata pencaharian akibat terhentinya aliran air ke sawah.
Dana yang mereka usulkan rencananya digunakan untuk penyediaan material, sementara pengerjaan di lapangan dilakukan secara swakelola oleh para petani.
Merespons surat tersebut, tim Dinas PUPR melakukan survei lapangan pada 31 Maret.
Ferdinandus kemudian berjanji memperbaiki saluran irigasi itu pada 5 April.
Namun, hingga pertengahan Mei, perbaikan tak kunjung dimulai, sementara sawah warga mulai mengering dan petani memasuki musim tanam kedua.
Saat itu, Ferdinandus mengatakan keterlambatan terjadi karena pemerintah masih menunggu alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pekerjaan yang baru dimulai sekitar dua bulan setelahnya.
Editor: Herry Kabut
