Floresa.co — Penyematan gelar sesepuh raja-raja Timor kepada mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo memantik polemik di NTT.
Sejumlah elemen menilai gelar adat tidak dapat diberikan hanya melalui seremoni, apalagi jika prosesnya belum memperoleh legitimasi luas dari pemangku adat dan masyarakat Timor.
Cipayung Plus Kota Kupang menjadi salah satu pihak yang menolak penyematan tersebut.
Terdiri dari sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), mereka menilai gelar adat memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural yang harus dijaga dari kepentingan politik.
Dalam pernyataan sikap yang diterima Floresa, Cipayung Plus beberapa kali menyebut penyematan itu sebagai gelar “Raja Timor”. Dalam prosesi di kawasan LLBK, Jokowi sendiri menerima penghormatan adat sebagai sesepuh raja-raja Timor.
Perbedaan penyebutan itu tidak mengubah inti kritik mereka: pemberian gelar adat kepada tokoh nasional harus memiliki dasar adat yang jelas, bukan sekadar dukungan sebagian elite atau kemeriahan seremoni.
“Kami menolak penyematan gelar kepada Joko Widodo apabila prosesnya tidak dilakukan melalui mekanisme adat yang sah dan tidak memperoleh legitimasi yang luas dari para pemangku adat Timor,” demikian salah satu poin pernyataan sikap Cipayung Plus.
M. Ilham Snae, Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang, menilai kunjungan Jokowi ke NTT tidak lepas dari agenda politik dan konsolidasi memperkuat basis politik, mengingat ia kini bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Masyarakat jangan mudah memberikan gelar kebangsawanan ataupun raja karena itu adalah warisan para leluhur,” katanya.
Cipayung Plus juga meminta simbol dan institusi adat tidak dipolitisasi, sambil mendorong masyarakat menjaga dialog serta menghormati otonomi lembaga adat dalam keputusan yang menyangkut tradisi Timor.
Penolakan Sudah Muncul Sebelum Penobatan
Penolakan terhadap pemberian gelar kepada Jokowi sudah muncul sebelum prosesi berlangsung.
Setelah Sekretaris DPW PSI NTT, Junaidin Mahasan, menyampaikan bahwa Jokowi akan dinobatkan oleh sejumlah raja Timor dalam rangkaian Karnaval Gajah di Pantai LLBK, penolakan datang dari Sonny Putra Baob Sonba’i, keturunan Sonba’i di wilayah Molo Selatan, Senaf Oe’nam.
Sonny menilai rencana itu berpotensi mencederai nilai luhur adat dan mengaburkan makna gelar kehormatan yang diwariskan turun-temurun.
“Gelar tersebut merupakan simbol kehormatan adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Timor. Gelar itu bukan bagian dari jabatan politik maupun penghargaan yang dapat diberikan karena pertimbangan kekuasaan,” katanya.
Penolakan serupa datang dari Forum Sejarah Budaya Timor. Ketua forum itu, Kayetanus Abi, menilai pemberian gelar tidak memiliki dasar kajian maupun pertimbangan yang jelas.
Pemberian gelar tanpa kajian dan pertimbangan yang jelas, kata dia, “melukai perjuangan leluhur kita.”
Menurut Kayetanus, gelar Raja Timor lahir dari sejarah panjang dan harus dijaga sebagai warisan budaya, bukan diberikan karena kepentingan pihak tertentu.
“Jangan karena kepentingan oknum tertentu lalu sejarah dan budaya dari leluhur dikesampingkan. Ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Delapan Raja Menobatkan Jokowi
Meski ditolak sejak sebelum acara, prosesi penobatan tetap berlangsung dalam rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai LLBK pada 1 Agustus.
Jokowi disambut ribuan warga, dikenakan ikat kepala adat Timor dan kain tenun khas NTT, lalu menerima selendang adat sebelum dinobatkan sebagai sesepuh raja-raja Timor.
Raja Amanatun, Jonathan Banunaek mengatakan penobatan dilakukan oleh delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor.
“Satu Raja Amarasi tidak hadir, yang delapan hadir semua. Jadi penobatan itu dari delapan raja dan bukan raja-rajaan, raja yang punya wilayah kerajaan,” kata Jonathan.
Delapan raja itu berasal dari Kerajaan Wewiku-Wehal, Amanatun, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi Nilulat, Amfoang, dan Nisnoni.
Kontroversi Gelar Adat Bukan Kali Pertama
Polemik gelar adat untuk Jokowi bukan kali pertama terjadi setelah ia meninggalkan jabatan presiden.
Pada Juni 2026, pemberian gelar adat kehormatan “baginda pemuka bangsa” kepada Jokowi di Lampung menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk tokoh masyarakat Lampung, Henry Yosodiningrat.
Henry menyatakan keberatannya bukan tertuju kepada pribadi Jokowi, melainkan pada proses dan makna pemberian gelar adat.
Menurutnya, gelar adat adalah kehormatan yang memiliki nilai filosofis, historis, dan moral sehingga pemberiannya harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat secara luas.
Jejak Jokowi di NTT Jadi Konteks Sensitif
Jokowi bukan figur asing bagi pemilih NTT. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 1.488.076 suara atau 65,92 persen di NTT; lima tahun kemudian, Jokowi-Ma’ruf Amin meraih sekitar 2,36 juta suara atau sekitar 88,5 persen suara sah di provinsi ini.
Dua kemenangan besar itu membentuk citra Jokowi sebagai pemimpin nasional yang dekat dengan NTT.
Namun, di NTT, nama Jokowi juga melekat pada warisan kebijakan selama satu dekade pemerintahannya.
Pada periode itu, provinsi ini menjadi panggung sejumlah proyek nasional, mulai dari pariwisata super premium Labuan Bajo, infrastruktur bendungan, hingga pengembangan energi panas bumi—proyek yang dalam liputan-liputan Floresa tidak selalu hadir sebagai cerita sukses yang diterima tanpa keberatan.
Di Labuan Bajo, proyek pariwisata super premium memunculkan kritik tentang alih fungsi ruang, tekanan terhadap pesisir, dan ketimpangan manfaat bagi warga lokal.
Di Pulau Timor, Bendungan Temef meninggalkan catatan tentang tanah, kebun, dan ruang hidup warga yang berubah karena pembangunan.
Di Flores, kebijakan geotermal yang diklaim sebagai energi bersih memicu penolakan di sejumlah lokasi, terutama setelah penetapan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” pada 2017.
Persoalan Bendungan Lambo di Mbay juga menambah daftar catatan kelam karena proses ganti rugi lahan warga masih menggantung sementara pembangunan sempat mangkrak.
Niat Berkuasa Jokowi
Bagian lain yang membuat polemik gelar adat ini sensitif adalah perubahan citra politik Jokowi setelah meninggalkan istana.
Ia semula dikenal sebagai politisi yang tampil sederhana, jauh dari kesan dinasti, dan pernah menepis anggapan bahwa dirinya memiliki ambisi politik lain setelah tidak lagi menjadi presiden.
Citra itu buyar ketika anak dan menantunya masuk lebih jauh ke dalam kekuasaan.
Pada Pilpres 2024, Jokowi memainkan peran penting dalam naiknya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto—langkah yang dibayangi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres.
Di saat yang sama, menantunya, Bobby Nasution, juga terus menanjak di panggung politik daerah, hingga kini menjadi Gubernur Sumatera Utara.
Keterlibatan Gibran dan Bobby membuat kritik tentang politik keluarga kian sulit dihindari.
Hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan, partai yang pernah mengusungnya dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, kemudian berakhir secara terbuka setelah PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby pada Desember 2024.
Belakangan, Jokowi kembali turun ke sejumlah daerah dalam safari politik yang banyak dikaitkan dengan PSI.
Partai menyebut kehadirannya sebagai penegasan bahwa Jokowi tidak lagi berada di PDIP dan kini berada di orbit politik partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Editor: Ryan Dagur
