Floresa.co – “Kalau Kepala Kejari tidak mau bertemu massa aksi, kami menyatakan bahwa ia ciut dan tidak punya integritas.”
Seruan itu menggema dari mobil komando aksi massa di jalan raya depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai pada 17 November 2026.
Di balik teriakan itu, mereka membawa pertanyaan: mengapa dugaan korupsi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Manggarai Timur belum juga melahirkan seorang tersangka?
Aksi ini diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unika St. Paulus Ruteng dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manggarai. Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Paralando dari Reok Barat juga ikut bergabung dan membawa tuntutan berbeda soal polemik proyek air minum.
Massa mendesak lembaga itu segera mengungkap secara transparan pihak-pihak yang diduga terlibat dan tidak melindungi siapa pun.
Sasaran utama tuntutan adalah Jefrin Haryanto, mantan Kepala DP2KBP3A yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Manggarai sejak dilantik Bupati Herybertus GL Nabit pada September 2025. Massa menuntut ia ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara ini terkait dugaan penyelewengan sejumlah program dalam pengelolaan APBD 2025, antara lain mark-up anggaran, belanja yang tidak sesuai realisasi, kegiatan yang dianggarkan berulang namun diduga hanya dilaksanakan sekali, serta anggaran pulsa kader Posyandu di 12 desa senilai Rp800 juta yang diduga tidak sampai ke penerima.
Informasi yang diperoleh Floresa menyebut terdapat hampir Rp3 miliar dana yang diduga diselewengkan, di mana Jefrin disebut mendapatkan Rp1 miliar. Informasi lainnya menyatakan ia dan beberapa pejabat dinas telah mengembalikan 11 persen dana tersebut kepada Inspektorat Manggarai Timur.
Pada 22 Juni 2026, Jefrin diperiksa penyidik selama hampir tiga jam. Kepada wartawan, ia hanya menjawab “no comment” usai pemeriksaan.
Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan. Hingga kini, jumlah saksi yang diperiksa mencapai 390 orang, termasuk dua bendahara dinas, Hilaria Ningsensia Lando dan Hermelinda Suryani Nguru, yang diperiksa pada 11 dan 12 November.
Tiga Titik dalam Satu Hari
Dalam aksi yang dimulai pukul 10.50 Wita itu, massa bergerak dari Sekretariat GMNI, lalu ke Kampus Unika St. Paulus Ruteng, sekitar 300 meter ke arah utara.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kampus, mereka melanjutkan aksi ke Kantor DPRD, sekitar 600 meter ke arah barat. Di sana mereka berorasi hampir tiga jam sebelum menerobos masuk ke gedung DPRD saat rapat Badan Anggaran sedang berlangsung. Dari DPRD, massa bergerak menuju Kantor Kejari sekitar 400 meter ke utara.
Menurut pantauan Floresa, puluhan aparat kepolisian dan SatPol PP mengawal aksi tersebut, termasuk berbaris menjaga gerbang DPRD dan Kantor Kejari. Beberapa polisi menggunakan pelindung tubuh dan kaki.
Di jalan raya depan Kantor Kejari, Wilhelmus Gostriawan, Sekretaris DPC GMNI, menilai ketidakhadiran Kepala Kejari Deddi Diliyanto untuk menemui demonstran menunjukkan kurangnya keberanian pimpinan lembaga itu dalam menjelaskan perkembangan penanganan perkara.
“Kita memasuki zona integritas. Saya tidak tahu, zona integritas ini untuk siapa. Apakah untuk melindungi penguasa atau untuk mengayomi masyarakat agar keadilan di negeri ini benar-benar terwujud?” ujarnya dalam orasi dari mobil komando.
Wilhelmus mengatakan hingga kini belum ada perkembangan signifikan penanganan perkara, meskipun sejumlah saksi telah diperiksa dan GMNI telah beberapa kali menyuarakannya.
“Apakah Kejaksaan tidak memiliki keberanian menetapkan Jefrin sebagai tersangka?” teriaknya.
Ia menyoroti pengembalian 11 persen uang kepada Inspektorat Manggarai Timur, yang menurutnya seharusnya memperkuat tuntutan penetapan Jefrin sebagai tersangka.
“Mengapa sampai sekarang belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, padahal sudah ada pengembalian sebagian dana?” ujarnya.
Jika Kejari tidak segera memberi kejelasan, kata Wilhelmus, GMNI akan membawa persoalan itu ke Kejaksaan Tinggi NTT.
“Kami meminta Kepala Kejari menemui massa untuk menjelaskan perkembangan perkara secara terbuka di hadapan masyarakat. Ini persoalan publik. Semua masyarakat harus tahu,” ujarnya.

Dugaan Perlindungan dan Korban yang Tak Disebut
Floretianus Nadriyani Mbey, koordinator lapangan aksi, menyoroti dugaan konflik kepentingan.
Ia menduga ada perlindungan “penguasa di Manggarai dan Manggarai Timur” terhadap Jefrin.
Karena itu, ia mendesak Bupati Nabit mencopot Jefrin dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan.
Floretianus juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterkaitan kegiatan pada 2024 dengan dugaan penyimpangan pada 2025 yang tengah diusut jaksa.
“Tidak mungkin kejahatan pada 2025 terjadi tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya pada 2024. Kami menyayangkan karena persoalan tahun 2024 tidak banyak diungkap,” ujarnya.
Menurut dia, penyidik perlu menelusuri rangkaian peristiwa itu secara menyeluruh, termasuk kemungkinan dampaknya hingga 2026.
Ia juga menyinggung soal korban yang “sampai hari ini belum pernah dibicarakan.”
Padahal, korban dari persoalan ini adalah para kader posyandu dan bidan-bidan desa. Mereka tidak tahu apa-apa dan merupakan masyarakat kecil,” katanya.
Ia menduga para kader dan tenaga kesehatan itu tidak berani menyampaikan pengalaman mereka karena adanya tekanan atau intimidasi. Florentianus pun meminta tidak ada intervensi dari pihak mana pun terhadap para kader posyandu maupun tenaga Kesehatan agar bisa memberi kesaksian.
“Jika ada pihak yang menghalangi penyelidikan, jangan disembunyikan. Kami meminta tidak ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat, termasuk penguasa di Manggarai Timur, harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Negosiasi di Gerbang
Usai berorasi, massa beberapa kali bernegosiasi dengan Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Fadlan Khairad Perangin Angin, agar bisa menemui Kajari Deddi, yang disebut sedang rapat daring dengan Kejaksaan Agung.
Seorang staf Kejari terlihat beberapa kali bolak-balik dari gerbang menuju ruangan Deddi untuk menyampaikan permintaan massa.
Setelah beberapa kali negosiasi, Kasi Intel akhirnya mengizinkan massa masuk ke kantor kejaksaan. Massa memasuki ruang tamu Kejari, tetapi setelah bersepakat, mereka kembali keluar untuk melanjutkan dialog di depan pintu masuk kantor.
Di hadapan massa, Deddi mengklaim pihaknya menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel.
“Sampai saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak ada penghentian atau hal-hal lain sebagaimana yang mungkin dikhawatirkan,” ujarnya.
Ia berkata kejaksaan masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengumpulkan dokumen “yang belum diberikan untuk kepentingan proses penyelidikan.”
“Yang jelas, dalam proses penegakan hukum, kami bekerja berdasarkan alat bukti,” katanya.
Deddi mempersilakan publik mengawasi proses tersebut.
“Kami berharap masyarakat tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan kejaksaan,” ujarnya.
Kepala Seksi Pidana Khusus A.A. Ngurah Wirajaya menjelaskan pemeriksaan kejaksaan mencakup pengelolaan kegiatan dan anggaran pada 2024 dan 2025.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan kegiatan yang terjadi pada tahun tersebut” berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh, ujarnya.
Sebagian besar pihak yang dimintai keterangan, kata Wirajaya, merupakan kader yang mengetahui proses pengelolaan kegiatan tersebut.
“Kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memastikan fakta-faktanya,” katanya, menambahkan bahwa “semua itu harus dikonfirmasi dan diperiksa,”
Soal pengembalian uang ke Inspektorat, ia menjelaskan hal itu di luar objek pemeriksaan kejaksaan.
“Konteks kami berdasarkan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan itu sedang berproses,” tambahnya.
Usai aksi di Kejari, pukul 15.00, massa bergerak menuju kantor sementara Bupati Manggarai di Stadion Golo Dukal untuk menemui Bupati Nabit. Di sana, mereka mendesak pencopotan Jefrin.
Editor: Ryan Dagur



