Labuan Bajo, Floresa.co – PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia mengatakan, rencana pihaknya mengoperasikan kapal ferry wisata di Taman Nasional Komodo (TNK) atas permintaan pemerintah kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Rencana kehadiran KMP Komodo di Labuan Bajo adalah atas permintaan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menyediakan aksesibilitas sarana transportasi wisata laut yang aman dan terjangkau,” kata General Manager PT ASDP Indononesia Ferry Cabang Sape, Muhammad Yasin, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Kapal ini dikabarkan akan melayani rute Labuan Bajo, Pulau Padar, Pulau Komodo, Pink Beach dan beberapa spot lain, bekapasitas massal serta dengan tarif Rp170 ribu per penumpang, demikian dilansir Indonesiakoran.com, Sabtu, 13 Oktober.
Yasin mengklaim, kehadiran kapal dengan kecepatan maksimal 9 knot tersebut sebagai dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di wilayah tersebut, selain Marina yang masih dalam proses penyelesaian. Pasalnya, pada tahun 2019, pemerintah menargetkan sebanyak 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.
Maka, demikian Yasin, perlu kolaborasi antara pihaknya dengan pengusaha kapal swasta yang telah hadir sejak lama di wilayah itu.
“Akan menjadi bagian dari komunitas penyedia kapal yang telah hadir sebelumnya di Labuan Bajo, yang secara bersama-sama melalui kolaborasi akan menyediakan transportasi yang memadai bagi wisatawan,” ujarnya.
BACA JUGA: Askawi Mabar Tolak Rencana Kapal Ferry Beroperasi di Kawasan TNK
Selain itu, Yasin berjanji pihaknya akan memberikan edukasi bahari kepada siswa sekolah, pelatihan safety basic training kepada pemilik kapal wisata lokal dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial (CSR).
Dan, tentu, kata Yasin, pihaknya juga mengarapkan dukungan dari semua pihak. “ASDP ingin tumbuh bersama masyarakat di wilayah di mana ASDP beroperasi,” akunya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Achyar Abadi, meminta Pemda Mabar mengkaji rencana pengoperasian kapal tersebut sebelum terjadinya persoalan yang lebih besar dalam bisnis pariwisata di wilayah.
“Pemda seharusnya melakukan kajian mendalam terkait rencana ini sebelum mengajukan permintaan pengadaan Ferry ASDP,” kata Achyar kepada, Sabtu, 13 Oktober 2018.
Pasalnya, kata Achyar, selain mengganggu ekosistem TNK, rencana itu juga berpotensi menutup ruang gerak masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam bisnis pariwisata di wilayah itu.
“Kalau mendukung pembanguna pariwisata, tidak boleh membunuh masyarakat lain. Agen kapal, guide, akan kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.
ARJ/Floresa
