Namun, dalam proses mempertimbangkan apakah dokumen tersebut layak atau tidak, katanya lagi, BLH memiliki prosedur tersendiri.
Di antaranya, kata Rinus, adalah mengumumkan di media tentang rencana tersebut selama tiga hari.
Jika ada tanggapan, entah persetujuan atau penolakan, disampaikan dalam bentuk tertulis kepada BLH. Tanggapan itu selanjutnya menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan.
Dalam banner pengumuman di Pantai Pede, waktu yang disediakan untuk meminta pertimbangan masyarakat tersebut berlangsung selama tiga hari yakni 19 Januari-21 Januari.
Tantangan
Bagi semua pihak yang menentang selama ini, tenggang waktu selama tiga hari ini tentu menjadi ujian penting, sejauh manakah keseriusan mempertahankan Pantai Pede dalam upaya privatisasi.
Apakah kelompok, komunitas, organisasi dan institusi tersebut berani menuliskan sikap penolakan secara tertulis atau tidak kepada BLH?
