Sampai sejauh ini tercatat berbagai nama kelompok, organisasi, institusi yang menolak upaya PT SIM antara lain para seniman muda Manggarai Barat, Komunitas Bolo Lobo, Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (Gemas P2), Sunspirit for Justice and Peace, Keuskupan Ruteng, Alumni Sekolah Demokrasi Mabar, PMKRI cabang Ruteng, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) St Paulus Ruteng, Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPAS) St Sirilus Ruteng, dan kelompok para pelajar sekolah menengah.
Sementara di luar Manggarai Raya, ada banyak komunitas, organisasi, lembaga yang menolak upaya tersebut.
Di Jakarta dan sekitarnya, ikatan alumni muda Seminari Pius XII Kisol Kisol atau lebih dikenal Sanpio Muda Jabodetabek pernah menkampanyekan penolakan upaya privatisasi dalam turnamen futsal lintas alumni.
Juga organisasi Garda NTT, yang pernah melakukan demonstrasi menyatakan penolakan pada upaya privatisasi.
Ada juga para mahasiswa Kelompok Studi Tentang Kesa (KESA) di Yogyakarta. Sementara di Kupang, sejumlah elemen mahasiswa selama ini sudah berulang kali menyatakan seruan perlawawan, termasuk juga lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) cabang NTT.
Hampir pasti, semua alasan penolakan diletakkan pada argumen soal akses dan pemanfaatan sumber daya publik tersebut.
Sebagai satu-satunya pantai terbuka yang bebas akses di kota Labuan Bajo itu, Pantai Pede diharapkan menjadi ruang terbuka hijau, arena bermain dan rekreasi publik, tanpa menihilkan upaya mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
