Labuan Bajo, Floresa.co – Sebuah spanduk bertuliskan “Kegiatan Sosialisasi” memenuhi ruang pertemuan Desa Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT pada Senin 10 Februari 2020. Duduk berbaris di depannya Bupati Mabar, Agustinus Dula, empat orang pejabat Kementrian Keuangan dan Kementrian ESDM, Perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan anggota DPR NTT.
Hadir juga Dandim Manggarai Raya, Kapolres Mabar, dan Kejari Mabar. Bupati Dula, yang sekaligus menjadi moderator acara sosialisasi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan sosialiasi terakhir.
“Karena tidak punya waktu lagi untuk sosialisasi,” jelasnya.
Dia mengklaim, Presiden Joko Widodo adalah orang baik, yang memberikan perhatian luar biasa bagi Mabar. Bentuk perhatian itu ialah pembangunan pariwisata super-premium serta proyek geothermal untuk mendukung pariwisata itu.
Faktor Risiko
Dalam paparan mereka; bupati, Pejabat Kementrian dan PT SMI berusaha menyakinkan masyarakat bahwa proyek geothermal ini akan membawa kesejahteraan dan tidak berisiko.
“Ini sosialisasi tentang geothermal yang tidak berbahaya,” demikian disampaikan.
Dalam sesi tanya jawab, setelah penjelasan yang panjang dari pihak pemerintah dan perusahaan, perwakilan warga yang hadir terus mengulang pertanyaan tentang faktor risiko pengeboran geothermal. Pasalnya titik-titik pengeboran berada dalam lingkungan kampung dan kebun warga.
Baca Juga: Geothermal Picu Gempa Bumi, Elemen Masyarakat Desak Pemda Mabar Kaji Ulang Izin WKP Wae Sano
Menanggapi hal itu, Arif Munandar dari Kementrian ESDM mengklaim jika panas bumi itu ramah lingkungan.
“Karena sembilan puluh persen H2O, air. Air yang kepanasan kayak ibu-ibu tanak air. Uap kan?” tegasnya tanpa merinci apa 10% sisanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa risiko itu tidak ada karena pemerintah sudah bekerja sama dengan konsultan dari New Zealand, Jacobs, yang diklaim sebagai yang terbaik di dunia.
“Kami kerja professional, PT SMI nanti pake konsultan yang professional, alat semua gas detector, bunyi alarm. Kalau pun nanti terjadi, kami alami di beberapa tempat, tidak ada yang selalu terlalu dikhawatirkan,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan yang sama perwakilan PT SMI menjelaskan bahwa paling-paling risiko yang terjadi adalah saat proses pengerjaan, seperti jalan yang berdebu dilewati truk proyek yang lebih besar dari truk yang biasa lewat.
“Kita akan pake standard drill dan slim drill. Setelah itu lokasi pengeboran akan dipagari dan akan ada yang jaga,” tambahnya.
Tetap Ditolak
Dalam paparannya PT SMI mengaku sudah mencapai kesepakatan dengan sebagian warga pemilik lahan. Dalam pertemuan juga hadir sejumlah warga desa Wae Sano yang bermukim di Labuan Bajo yang menyatakan dukungan kepada PT SMI.
Namun tidak sedikit warga yang tidak diyakinkan dengan informasi tim sosialisasi. Setidaknya 174 warga yang terdiri dari unsur adat, pemilik lahan, perwakilan perempuan, dan perwakilan orang muda menyampaikan penolakan.
Mewakili kelompok ini, Yosef Erwin Rahmat, menegaskan bahwa mereka tidak memberi izin pengeboran di lingkungan kampong dan tanah milik mereka.
Baca Juga: Alasan Warga Wae Sano – Mabar Menolak Proyek Geothermal
“Proyek eksplorasi geothermal ini jelas-jelas mengancam keutuhan ruang hidup dan melanggarar hak-hak asasi kami,” tegasnya.
“Ruang hidup yang kami maksud adalah kesatuan yang utuh kampung adat (golo lonto, natas labar), kebun (uma duat), mata air (wae teku), tugu nenek moyang (compang taking), kuburan (lepah boak), hutan dan danau (puar dan sano). Dengan kata lain, proyek ini mengancam kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan mata pencaharian kami,” jelasnya lebih lanjut.
Dana Hibah Bank Dunia
Eksploitasi geothermal Wae Sano merupakan proyek pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan Mabar sebagai wisata prioritas. Hal itu dijelaskan oleh perwakilan Kementrian Keuangan.
“Pemerintah sudah menetapkan Manggarai Barat sebagai wisata prioritas, salah satu dari 10 Bali Baru. Dan Pembangunan pariwisata tidak bisa dilaksanakan tanpa energi yang cukup,” katanya.
Proyek ini dijalankan oleh PT SMI, sebelum nanti dilelang kepada pihak lain lewat pembiayaan khusus. Untuk Wae Sano, dananya bersumber dari hibah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Pemerintah Indonesia.
“Bank Dunia senang dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan proyek panas bumi ini,” ujarnya.
Berakhir Tanpa Kesimpulan
Di tengah dialog bupati meninggalkan acara sosialisasi, dan peran moderator diganti oleh Plt Sektretaris Daerah (Sekda). Ketika menutup acara, Sekda ini menegaskan jika dirinya menganggap pertemuan ini sudah dimanfaatkan dengan baik.
Baca Juga: Proyek Geothermal Mataloko: Lahan Pertanian dan 1.579 Rumah Rusak, Negara Didesak Bertanggung Jawab
“Forum ini saya anggap sudah kita manfaatkan dengan baik, dilihat dari banyaknya respons,” katanya.
“Saya juga tidak membuat kesimpulan di forum ini, karena kesimpulan itu nanti ada di bapa-bapa yang mengambil kebijakan di sana,” tambahnya.
“Forum ini mengumpulkan, menggali aspirasi mayarakat, memberi pencerahkan kepada masyarakat sasaran. Itulah yang kita lakukan di forum ini,” tegasnya.
AW/ARJ/Floresa
