Floresa.co – Para pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mendesak kepolisian memproses hukum agen perjalanan wisata yang baru-baru ini dilaporkan menipu wisatawan mancanegara.
Selain agar ada efek jera, kata mereka, upaya penegakan hukum juga penting untuk memulihkan kepercayaan wisatawan sebagai modal penting dalam industri pariwisata.
“Ketika wisatawan, terutama wisatawan mancanegara mengalami ketidakadilan seperti penipuan, respons negara melalui penegakan hukum menjadi indikator dunia internasional untuk menilai apakah sebuah destinasi layak dipercaya,” kata Yuvens Darung, Ketua Bidang Hotel Dewan Pimpinan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Manggarai Barat.
Berbicara dengan Floresa pada 9 Juni, Yuvens berkata, penegakan hukum terhadap terduga pelaku penipuan juga merupakan upaya pemulihan kepercayaan publik.
“Tanpa kepastian hukum, Labuan Bajo akan dinilai lemah dalam visitor care dan hospitality accountability,” katanya.
Memproses hukum terduga pelaku penipuan juga membuat wisatawan merasa terlindungi, kata Yuvens
Karena itu, ia mendorong proses hukum kasus ini secara transparan untuk memberikan pesan kepada wisatawan bahwa “sistem bekerja dan berpihak pada tamu.”
Sudah Membayar, Tapi Ditelantarkan
Pada pekan lalu 20 wisatawan, 13 di antaranya berasal dari Amerika Serikat, mengaku ditipu agen perjalanan Gratio Tour yang berkantor di Labuan Bajo.
Para wisatawan ini, yang merupakan satu keluarga besar, sudah membayar uang Rp101,3 juta kepada agen perjalanan milik Dominikus Aliansi itu untuk paket perjalanan tiga hari dua malam ke Pulau Komodo.
Namun, setibanya di Pelabuhan Marina Labuan Bajo pada 2 Juni sekitar pukul 09.00 Wita, para wisatawan ini tertahan hingga sore hari.
Pihak kapal menolak berlayar karena belum dibayar lunas oleh Gratio Tour.
Mereka mencoba menghubungi Dominikus hingga sore hari, namun tidak tersambung.
Persoalan itu kemudian dilaporkan ke polisi.
Polisi yang mendatangi rumah Dominikus hanya menemui istri dan adiknya.
Setelah dimediasi oleh polisi, pemilik kapal mengizinkan wisatawan itu berlayar dan berwisata ke Pulau Komodo.
Tidak Ada Laporan Polisi
Meski kepolisian turun tangan setelah mendapat pengaduan dari wisatawan, proses hukum kasus ini tidak dilakukan.
“Tidak ada laporan resmi terkait agen wisata tersebut,” ujar AKP Lufthi Darmawan Aditya, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Polres Manggarai Barat saat ditanya Floresa pada 9 Juni.
Kepala Seksi Humas Polres Manggarai Barat, Ipda Hery Suryana, menyatakan, pihaknya masih menunggu laporan polisi dari wisatawan tersebut.
Namun, Hery juga berkata, kepolisian tetap mengumpulkan informasi, meskipun laporan resmi dari korban belum diterima.
“Perkembangan lebih lanjut (akan) kami informasikan,” ujarnya kepada Floresa pada 9 Juni.
Hery memang mengakui para wisatawan dan pemilik kapal membuat pengaduan pada 2 Juni saat menyadari mereka menjadi korban penipuan.
Saat itu mendatangi rumah Dominikus, kata dia, tujuannya untuk menanyakan pembayaran lebih lanjut agar para wisatawan dapat melakukan perjalanan wisata ke Pulau Komodo.
Praktisi Hukum, Siprianus Edi Hardum berkata, kasus dugaan penipuan ini memang termasuk delik aduan.
Artinya, korban mesti membuat laporan dugaan pidana agar kasusnya diusut secara hukum.
Meski delik aduan, menurut Edi, mestinya penyidik proaktif, apalagi para wisatawan ini sudah menyampaikan ke media dan menjadi pemberitaan yang luas.
“Kenapa polisi harus berinisiatif? Karena ini masalah Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Sebagai kota pariwisata, itu akan memperburuk citra Indonesia pada umumnya dan citra Labuan Bajo khususnya,” katanya.
Mestinya, kata Edi, bagian intelijen kepolisian mendekati para korban agar tidak hanya mengeluh atas dugaan penipuan itu, tetapi juga menyampaikan laporan dugaan pidana.
“Mereka harus tahu hukum Indonesia kalau dia dikorbankan harus melapor. Kalau tidak melapor justru menjelekan nama Labuan Bajo dan Indonesia,” katanya.
“Siapapun masyarakat yang datang ke Indonesia untuk beberapa waktu atau tinggal menetap di Indonesia, kalau merasa dirugikan oleh siapapun harus melapor ke polisi,” tambahnya.
Merusak Citra Pariwisata
Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Manggarai Barat Getrudis Naus berkata, tindakan Gratio Tour telah merusak citra pariwisata di Manggarai Barat.
Karena itu, ”perlu ada tindakan tegas kepada agen liar yang ilegal.”
Getrudis mengungkapkan Gratio Tour bukan merupakan agen perjalanan anggota Asita Manggarai Barat.
Namun, ia berkata, walaupun agen tersebut memiliki legalitas, bila “tidak bertanggung jawab,” izinnya harus dicabut.
Senada, Feliks Remon Hamun, pelaku wisata di Labuan Bajo berkata, perilaku agen tersebut merusak citra pariwisata.
Karena itu, ia berharap ada tindak tegas dari pihak berwenang “terhadap agen perjalanan nakal seperti ini” sehingga “kejadian serupa tidak terulang.”
Keamanan dan kenyamanan tamu, kata dia, adalah tanggung jawab bersama.
“Kalau turis puas dan merasa dihargai, mereka akan datang kembali dan nama Labuan Bajo akan semakin harum,” katanya.
Editor: Petrus Dabu
