Floresa.co – Kolonialisme baru kini merayap dalam kehidupan masyarakat adat melalui berbagai rupa, salah satunya lewat Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di balik logika pembangunan—menghapus kemiskinan, menghilangkan stigma keterbelakangan—hak-hak masyarakat justru kerap tercerabut dan diabaikan.
Kritik terhadap pola pembangunan ini mengemuka dalam nonton bareng dan diskusi dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Rumah Kopi Kebun Kota Labuan Bajo, Jumat, 25 April.
Kegiatan yang dihadiri pelajar, mahasiswa, pemuda, dan warga ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo.
Diskusi menghadirkan Sutami Amin (periset Pusaka Bentala Rakyat), Romo Silvianus Mongko (Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation—JPIC Keuskupan Labuan Bajo), Kanisius Jehabut (Anggota DPRD Manggarai Barat), Ryan Dagur (Editor Floresa), Adriani Miming (Koordinator Forum Titik Temu Masyarakat Sipil Flores) dan Fransiska Juita (Ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo).
Diskusi dipandu Nico Pinoteli dari PMKRI.
Potret Kolonialisme Pembangunan di Papua
Dokumenter garapan jurnalis investigatif veteran Dandhy Laksono dan antropolog Cypri Jehan Paju Dale itu memadukan rekaman lapangan dengan riset investigatif.
Pesta Babi merekam perlawanan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu terhadap proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk bahan bakar kendaraan.
Bersamaan dengan kisah tersebut, film ini menampilkan isu separatisme serta enam dekade operasi militer Indonesia yang berkelindan dengan penguasaan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam Papua.
Menurut kedua sutradara, pola yang terjadi di Papua adalah kolonialisme yang “kini berkembang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Film ini mengungkap relasi kepentingan industri bioenergi multinasional dengan proyek politik pembangunan pemerintah Indonesia, yang dibungkus melalui narasi “lumbung pangan” dan “transisi energi” dalam tiga periode kepresidenan: Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto.
Sutami Amin, yang terlibat dalam produksi film tersebut, menjelaskan bahwa Pesta Babi berangkat dari cerita pembongkaran hutan yang berlangsung masif sejak era Presiden Jokowi dan berakselerasi pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.
“Sejak awal, ada komitmen menciptakan swasembada pangan, energi, dan air nasional,” kata Sutami.
Sejak itu, menurutnya, percepatan pembongkaran hutan dan perampasan tanah masyarakat adat di Merauke berlangsung sangat cepat.
Namun, ia menegaskan, kisah tersebut bukan peristiwa baru. “Ini adalah satu rangkaian panjang kolonialisme di zaman kita,” ujarnya.
Jejak ini, kata Sutami, bermula sejak masa kolonial Belanda melalui Kumbe Rice Project, lalu berlanjut pascapengalihan kedaulatan Papua kepada Indonesia.
“Pemerintah Indonesia kemudian mengembangkan proyek besar bernama transmigrasi,” katanya.
Pasca-transmigrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sebagai respons atas krisis global 2007–2008.
Proyek-proyek itu, menurut Sutami, tidak berhenti di sana dan kian membesar di era Jokowi.
“Kita sedang menghadapi pembongkaran luar biasa, baik dari segi skala maupun kecepatan, yang belum pernah terjadi dalam sejarah,” katanya.
Pembangunan tersebut berjalan beriringan dengan agenda militerisme.
“Tahun ini direncanakan penambahan hingga 500 batalyon infanteri pembangunan, yang akan tersebar di berbagai wilayah,” ujarnya.
Menurut Sutami, militer ditempatkan terutama di kawasan ekstraktif. “Di Merauke, terdapat sekitar delapan batalyon infanteri pembangunan, dan seluruhnya berada di sekitar wilayah PSN,” katanya.
Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan relasi erat antara kapitalisme dan kekerasan.
“Kapitalisme sangat membutuhkan infrastruktur kekerasan,” ujarnya.
“Ke depan, gerakan rakyat akan berhadapan dengan kekuatan infrastruktur kekerasan yang besar. Dan itu bukan tidak mungkin juga terjadi di Flores,” tambahnya.
Praktik Perebutan Ruang
Romo Silvi Mongko membuka tanggapannya dengan menyebut Pesta Babi sebagai medium untuk membongkar asumsi-asumsi dasar pembangunan.
“Apa itu asumsi pembangunan? Logika-logika yang dibangun negara untuk membenarkan suatu proyek, seperti narasi terbelakang dan miskin,” katanya.
Pertanyaannya: apakah mereka benar-benar miskin? Dan siapa yang mendefinisikan kemiskinan itu?”
Menurutnya, Pesta Babi bisa dibaca sebagai “sekolah untuk membangun kepekaan dan keresahan sosial.”
“Tanpa keresahan sosial, kita tidak akan sampai pada kritik terhadap pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan hadir dengan kuasa besar: negara, aparat, aktor non-negara, dan sistem pengaman.
“Inilah yang membuat pembangunan memiliki daya paksa yang luar biasa,” kata Romo Silvi.
Film ini, lanjutnya, juga menggugah kesadaran bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan kesejahteraan.
“Ada ambivalensi. Di satu sisi menjanjikan kebaikan, di sisi lain menyimpan banyak kejahatan,” ujarnya.
Kuasa pembangunan, menurut Romo Silvi, hadir pula lewat instrumen hukum.
“Hukum dijadikan alat pembenar, misalnya melalui desain kawasan strategis nasional,” katanya. “Di situ PSN diletakkan sebagai objek vital negara.”
Isu penting lain yang disorot film ini adalah keadilan dimensi ruang. “Terjadi perebutan ruang antara negara dan masyarakat,” ujarnya.
Negara, lanjutnya, mereduksi ruang sebagai wilayah proyek, sementara masyarakat memaknainya sebagai keseluruhan kehidupan.
“Ruang bukan sekadar teritori geografis, melainkan relasi hidup,” katanya.
Dalam perspektif masyarakat adat, ruang memiliki unsur materiil dan imateriil—nilai, warisan budaya, dan kosmologi.
“Di situlah benturan dengan cara pandang negara yang sangat reduksionis,” ujar Romo Silvi.
Kanisius Jehabut, yang selama dua dekade pernah tinggal di Papua, mengamini pandangan tersebut. “Perspektif tentang tanah di Papua sangat berbeda dengan daerah lain,” katanya. “Bagi orang Papua, tanah adalah Mama, ibu kandung.”
Perbedaan cara pandang ini, menurutnya, melahirkan konflik.
“Negara bicara angka dan target, masyarakat adat bicara ruang hidup dan keberlanjutan,” ujarnya.
Namun, Kanisius juga menekankan tantangan energi global. “Sekitar 70–80 persen energi dunia masih bergantung pada energi fosil. Karena itu setiap negara berusaha beralih ke energi terbarukan,” katanya.
Indonesia, tambahnya, menargetkan bebas energi fosil pada 2060.
“Ini pilihan sulit, tetapi kekhawatiran masyarakat adat harus menjadi perhatian utama negara,” ujarnya.
Relevansi di Flores dan Sikap Gereja
Adriani Miming menyatakan PSN kerap menjadi legitimasi pembabatan hutan dan pengerahan aparat dalam skala besar. Di Flores, pola serupa muncul dalam proyek energi panas bumi dan pariwisata.
Ia mencontohkan pembabatan Hutan Bowosie di Labuan Bajo yang kini dikembangkan menjadi kawasan Parapuar oleh Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPO-LBF).
“PSN di Flores tidak hadir lewat food estate, melainkan melalui pariwisata super premium,” katanya.
Proyek-proyek tersebut, menurut Adriani, juga disertai rencana penambahan batalyon TNI.
“Mengapa konflik lahan selalu dibarengi kehadiran aparat bersenjata?” tanyanya.
Ia menyebut Pesta Babi menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi penjajah di wilayahnya sendiri.
“Di Flores, kolonialisme hadir sebagai kolonialisme pembangunan,” ujarnya.
Adriani kemudian mempertanyakan sikap Gereja, yang menurutnya kerap menampilkan standar ganda.
Film ini, katanya, memperlihatkan perlawanan masyarakat adat di Merauke berbasis iman lewat gerakan salib merah, tetapi PSN justru memicu ketegangan antara hierarki gereja dan umat awam.
Dukungan Uskup Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC terhadap PSN, seperti ditunjukkan dalam film, memunculkan pertanyaan moral di kalangan umat.
Ia mencontohkan konflik serupa antara umat dengan PT Krisrama, perusahaan milik Keuskupan Maumere di Flores dengan Masyarakat adat Nangahale, terkait perebutan lahan.
“Di situ gereja tampil sebagai pelaku kolonial,” kata Adriani, menyoroti praktik penggusuran rumah dan lahan warga secara berulang, di bawah pengawalan apparat.
Perempuan sebagai Penjaga Ruang Hidup
Ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo, Fransiska Juita, membaca Pesta Babi dari perspektif perjuangan perempuan adat.
“Perempuan hadir bukan sekadar simbol. Mereka bekerja, mengurus kehidupan sehari-hari, dan memastikan komunitas tetap berjalan,” katanya.
Peran perempuan adat di Merauke, menurutnya, menegaskan pentingnya suara perempuan dalam mempertahankan ruang hidup.
Dalam konteks Flores, situasinya tidak berbeda. “Perempuan—dari anak-anak hingga ibu-ibu—bahkan dalam kondisi sangat terluka, tetap bertahan dan bersuara,” ujarnya.
Ia mencontohkan perempuan di Poco Leok yang berada di garis depan penolakan proyek geotermal.
“Mereka sadar, jika ruang hidup dirampas, tidak ada alternatif selain alam itu sendiri,” katanya.
Keberpihakan Media
Editor Floresa, Ryan Dagur, menilai Pesta Babi sebagai karya jurnalistik yang kuat dan sulit dibantah.
“Film ini menyajikan fakta lapangan dengan visual yang jelas dan data yang kuat,” ujarnya.
Film tersebut, katanya, secara terang berpihak pada masyarakat Papua dan membantah narasi kesejahteraan dari kekuasaan.
Ryan menyoroti kegagalan media arus utama dalam merekam kondisi Papua secara utuh.
“Yang sering tampil justru sudut pandang operator kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada media yang benar-benar netral. “Posisi media selalu tercermin dari cara mereka bernarasi,” ujarnya.
Untuk Floresa, menurut Ryan, keberpihakan dirumuskan sebagai pilihan etis.
“Kami berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan hidup,” katanya.
Ryan juga menyebut Pesta Babi sebagai film yang “mengganggu” karena memperkenalkan kembali istilah penjajahan dalam konteks hari ini.
“Penjajahan bukan nostalgia masa lalu. Ia bisa terjadi sekarang,” ujarnya.
Suara Peserta
Jurnalis Labuan Bajo, Chellus Pahun, melihat Pesta Babi sebagai cermin pembangunan Indonesia, termasuk di Labuan Bajo.
Label Destinasi Super Prioritas dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, menurutnya, justru mengorbankan masyarakat lokal. Akses pantai menyempit, ruang publik hilang, dan biaya sosial dibayar mahal oleh warga.
“Pembangunan tidak pernah netral. Di balik klaim ekonomi, ada kepentingan oligarki,” katanya.
Aktivis Porkarius Mahi menyatakan kolonialisme masa lalu hanya berganti aktor.
“Tanah dirampas, rakyat kehilangan alat produksi, lalu dipaksa menjadi buruh,” ujarnya.
Sementara Fitry Ciptosari, dosen Politeknik El Bajo Commodus, mengajak generasi muda membangun empati usai menonton film ini.
“Belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk peduli pada yang lain,” katanya.
Menutup diskusi, Romo Silvi Mongko menegaskan bahwa keberpihakan Gereja sejatinya adalah pro-kehidupan dan berpihak pada mereka yang lemah. Namun ia mengakui tantangan institusional tidak kecil.
Khusus untuk Keuskupan Labuan Bajo, menurutnya, sikap pro-kehidupan terus ditegaskan, terutama terhadap kerakusan industri pariwisata yang mengancam keberlanjutan dan hak-hak masyarakat.
“Di situlah dialog kritis seperti yang dibuka oleh Pesta Babi menjadi penting, agar pembangunan tidak kembali menjelma sebagai kolonialisme dengan nama baru,” pungkasnya.
Editor: Herry Kabut
