Floresa.co – Kampus-kampus Katolik yang berencana menggelar forum khusus soal polemik proyek geotermal di Flores-Lembata mengakui bahwa rancangan awal kegiatan itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa pengembangan geotermal “telah menjadi pilihan yang tidak lagi dapat dipersoalkan.”
Pengakuan itu muncul dalam pernyataan pers pada 15 Juli dari tiga kampus penyelenggara: Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, dan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Santu Paulus Ruteng.
“Kami menyadari bahwa rumusan awal mengenai Forum Komunikasi Multistakeholder dapat menimbulkan kesan seolah-olah pengembangan geotermal telah menjadi pilihan yang tidak lagi dapat dipersoalkan, sementara forum hanya berfungsi membahas mitigasi dampak atau pembagian manfaat,” demikian pernyataan mereka.
“Apabila kesan demikian muncul,” tulis ketiga kampus yang bergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) itu, “kami menerimanya dengan kerendahan hati sebagai kritik yang sah dan penting.”
Pernyataan itu merespons surat terbuka warga lingkar proyek geothermal bersama lembaga advokasi yang menolak keikutsertaan dalam forum pada 23 Juli di IFTK Ledalero. Forum ini akan melibatkan sejumlah pihak: lembaga Gereja Katolik, unsur Pemda (Pemprov, Pemkab, dan DPRD), perwakilan pengembang/pelaksana proyek (PT PLN dan perusahaan swasta), perwakilan masyarakat sipil, pakar geoteknik, akademisi, serta warga lingkar proyek.
Ketiga kampus mengakui kritik warga “mengingatkan kami bahwa setiap ruang komunikasi harus dirancang secara lebih hati-hati agar tidak dipersepsikan sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi sosial terhadap keputusan yang telah dibuat sebelumnya.”
Panitia forum — Mangadar Situmorang dari Unpar, Otto Gusti N. Madung yang juga Rektor IFTK Ledalero, dan Agustinus Manfred Habur, Rektor Unika Santu Paulus Ruteng — dalam pernyataan itu menegaskan bahwa “komunikasi yang demokratis tidak pernah dimaksudkan untuk membangun persetujuan semu (manufactured consent), melainkan untuk memastikan bahwa seluruh pilihan tetap terbuka.”
“Sebuah forum komunikasi hanya memiliki legitimasi apabila memungkinkan seluruh pilihan dipertimbangkan secara setara, termasuk kemungkinan untuk menunda, mengevaluasi kembali, mengubah, bahkan menghentikan suatu proyek apabila bukti ilmiah, pertimbangan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kehendak bebas masyarakat menunjukkan perlunya langkah tersebut,” tulis mereka.
Ketiganya juga menegaskan bahwa peran perguruan tinggi dalam konflik ini bukan sebagai mediator yang memaksakan kompromi, “melainkan menjadi penjaga integritas proses demokrasi.”
Mereka menambahkan bahwa perguruan tinggi harus memastikan “seluruh pandangan, termasuk pendapat minoritas dan keberatan masyarakat, didokumentasikan secara jujur.”
Apa Isi Kritikan Warga?
Siaran pers itu terbit setelah warga dari berbagai wilayah lingkar proyek geotermal di Flores-Lembata melayangkan surat terbuka pada 11 Juli berjudul “Luka Masih Menyengat: Jangan Ajari Kami Cara Berkompromi!”
Surat itu menolak seluruh rangkaian forum, termasuk sesi mekanisme pengaduan dan rencana penandatanganan “pernyataan bersama,” merujuk pada isi kerangka acuan dalam undangan panitia. Mereka khawatir bahwa pernyataan itu bisa dipelintir sebagai bukti persetujuan warga.
Dalam surat itu, warga juga mempertanyakan dasar sebuah forum bisa disebut setara ketika satu pihak datang “membawa modal, izin, dan moncong senjata aparat,” sementara mereka hanya berbekal cangkul dan luka trauma yang belum pulih selama puluhan tahun.
Warga menyebut bahwa sebelum ruang dialog bisa disebut bermakna, yang harus lebih dulu dipulihkan adalah rasa aman dan kepercayaan — sesuatu yang menurut mereka mustahil terwujud di tengah pola intimidasi, kriminalisasi, dan pencatutan nama tokoh adat yang selama ini mewarnai proyek-proyek geotermal di Flores-Lembata, mulai dari Wae Sano, Poco Leok, hingga Atadei.
Romo Firminus Dai Koban dari Keuskupan Larantuka, yang selama ini mendampingi penolakan geotermal di Atadei, Lembata, bahkan menyebut forum ini sebagai bagian dari rangkaian manuver untuk mencari legitimasi bagi proyek yang sudah ditolak tegas oleh Uskup Agung Ende dan para uskup se-Provinsi Gerejawi Ende pada Maret 2025.
Menanggapi kritik itu sebelum siaran pers ini terbit, Otto Gusti Madung sempat menyatakan forum tidak dimaksudkan untuk membangun konsensus tertentu dan menegaskan IFTK bukan berada di pihak pengembang proyek — pernyataan yang kini diperkuat lewat siaran pers bersama.
Ketiga kampus mengakui bahwa “persoalan utama dalam konflik geotermal Flores–Lembata bukan semata-mata perbedaan pandangan mengenai energi panas bumi, melainkan krisis kepercayaan antara masyarakat, negara, pelaku usaha, dan berbagai institusi yang terlibat.”
Mereka menyatakan bahwa sebagai kampus Katolik, bonum commune atau kebaikan bersama “tidak pernah dapat dicapai dengan mengorbankan hak-hak kelompok yang paling rentan.”
“Karena itu, kami mengajak pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, media, dan seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama membangun penyelesaian konflik yang beradab,” kata mereka.
Penyelesaian tersebut, tulis ketiganya “tidak dapat bertumpu pada kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan pada keberanian untuk mendengarkan pengalaman yang selama ini diabaikan, mengakui kesalahan apabila memang terjadi, membuka seluruh informasi secara transparan, dan menempatkan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.”
Ketiga kampus menutup pernyataan dengan “menyampaikan penghargaan kepada seluruh warga dan organisasi masyarakat sipil yang telah menyampaikan kritik secara terbuka,” sebagai “bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi sekaligus menjadi pengingat bagi dunia akademik agar senantiasa rendah hati, menjaga integritas ilmiah, dan tidak kehilangan keberpihakan kepada martabat manusia.”
“Kami percaya bahwa perguruan tinggi hanya akan menjalankan panggilan akademiknya secara utuh apabila mampu menjadi ruang lahirnya pengetahuan yang membebaskan, dialog yang berkeadaban, dan penyelesaian konflik yang berakar pada keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keutuhan ciptaan,”
Warga dari lingkar proyek geotermal Floresa-Lembata belum merespons pernyataan ketiga kampus hingga berita ini dirilis.
Editor: Ryan Dagur
