Borong, Floresa.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, NTT, Mateus Ola Beda menegaskan, penggalangan dana dari Pegawani Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Matim untuk kepentingan pembentukan Provinsi Flores hanya bersifat sukarela.
Mateus mengatakan karena bersifat sukarela, maka tidak ada paksaan bagi PNS dan THL di Matim untuk mengumpulkan dana kontribusi pembentukan Provinsi Flores itu.
“Ini cuma menghimbau kepada setiap masyarakat khususnya PNS dan THL untuk secara sukarela, tidak ada unsur paksaan kepada setiap pegawai,” ujarnya kepada Floresa.co, Senin (11/5/2015).
Mateus mengaku sudah mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Manggarai Timur Andres Agas terkait pengumpulan dana tersebut.
“Tadi pagi Pak Wakil ada klarifikasi. Ini memang namanya pengumpulan, tetapi sumbangan dan itu juga sampai saat ini kita di kabupaten belum menghimpun itu. Saya sendiri sampai saat ini juga belum memberikan sumbangan. Jadi, ini baru pada tingkat di tiap SKPD. Tapi, pengumpulan resmi ke bupati beluma ada,” ujarnya.
Meteus mengakui penggalangan dana untuk Provinsi Flores tersebut sesuai kesepakatan para bupati dan wakil bupati yang hadir dalam pertemuan para pendukung pembentukan Provinsi Flores di Nagakeo pada Maret lalu.
Dana tersebut kata dia dipergunakan untuk membantu panitia pembentukan Provinsi Flores.
“Tapi prinsipnya, kita tidak bermaksud memaksakan, namanya sumbangan. Orang Manggarai ini kan biasa memberikan sumbangan. Dalam konteks apa saja kan kita biasa kumpul-kumpul. Itu sebenarnya. Pola itu yang mau dibangun, tapi karena ini mungkin dalam konteks yang besar, sehingga menimbulkan penafsiran yang membias,” ujarnya.
“Tapi tujuan mulianya hanya untuk membantu panitia, sesuai kesepakatan para bupati atau wakil bupati yang bertemu di Nagakeo itu,” lanjut Mateus.
Seperti diberitakan sebelumnya, PNS dan THL di Matim diperintahkan untuk mengumpulkan dana untuk pembentukan Provinsi Flores. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olarga Matim bahkan sudah menerbitkan surat resmi kepada para pegawai di lingkup dinas tersebut untuk mengumpulkan uang pembentukan Provinsi Flores.
Dalam surat itu yang salinannya didapat Floresa.co, Minggu (3/5/2015), ditetapkan bahwa PNS wajib menyumbang Rp 100.000, dan non PNS Rp 50.000,-
Tentang surat edaran di Dinas PPO ini, Mateus mengatakan surat tersebut juga tidak memaksa.
“Mungkin karena dia berpikir, dia punya staf terlalu luas, menghimbau (lisan) saja mungkin tidak bisa, lalu dia buat secara tertulis. Tetapi sebetulnya, sifatnya tidak memaksa bahwa harus dikumpul dan sebagainya,” ujarnya. (Petrus D/PTD/Floresa)
