Floresa.co- Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome yang baru kembali dari Jakarta usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa meminta penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya terkait kasus ini.
“Gubernur memang harus menjelaskan kepada KPK tentang dugaan korupsi dana PLS tersebut. Gubernur juga tahu aliran dana dan keberhasilan program PLS. Gubernur sendiri menuai keberhasilan itu dengan melakukan panen perdana hasil-hasil yang dicapai dari program itu,” kata Marthen Dira Tome, seperti dilansir Sinar Harapan.co, Senin (24/8/2015).
Menurutnya, di hadapan KPK, dia sudah menjelaskan secara terbuka alur pencairan dana yang dikelola ketika menjabat sebagai Kabid PLS Dinas PPO NTT.
Dana itu, lanjutnya, disalurkan antara lain kepada lembaga-lembaga agama seperti Keuskupan Agung Kupang, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan melalui masjid-masjid.
Ia mengakui, dana itu sampai ke tangan para pihak berdasarkan proposal yang dikirimkan. Dana itu juga dimanfaatkan sesuai permintaan, dan pihaknya selalu memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Tidak ada yang tersembunyi, karena itu dia meminta kepada KPK agar meminta keterangan gubernur NTT untuk menjelaskan pelaksanaan program itu.
Marthen menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat (22/8/2015) pukul 10.00-21.00 WIB dengan menjawab 24 pertanyaan penyidik seputar tugas dan tanggung jawabnya ketika menjabat sebagai Kepala Bidang PLS, Dinas PPO NTT pada 2007.
Dalam pemeriksaan tersebut, Marthen menyampaikan klarifikasi dan fakta-fakta secara detail tentang anggapan sebagian orang yang menyebutkan ada kerugian negara sebesar Rp 56 miliar dalam pengelolaan anggaran PLS sebesar Rp 77 miliar.
“Semua sudah saya sampaikan kepada penyidik dugaan korupsi dana sebesar itu. Dan puji Tuhan, pemeriksaan berjalan lancar. Kita menunggu saja kalau ada panggilan lagi,” ujarnya.(Armand Suparman/ARS/Floresa)
