Floresa.co – Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD] Kabupaten Lembata menetapkan Petrus Kanisius Tuaq dan Muhamad Nasir sebagai bupati dan wakil terpilih pada pemilihan kepala daerah [pilkada] tahun 2024.
Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Ballroom Olympic Kota Lewoleba, pada 9 Januari.
Kanis, dalam pidatonya usai menerima surat keputusan [SK] KPUD, mengatakan pemerintahannya akan mewujudkan Kabupaten Lembata yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Hal tersebut, kata dia, dimulai dengan penetapan tiga program prioritas yang meliputi sektor pangan lokal, infrastruktur dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami senang dikritik dan saran semua pihak untuk menjalankan amanah ini,” kata Kanis.
“Kami berjanji untuk bekerja keras melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil penghitungan suara KPUD Lembata, perolehan suara paket dengan akronim TUNAS itu sebanyak 19.712 suara atau 27,33%.
Pasangan yang diusung oleh partai Partai Amanat Nasional [PAN] dan Partai Nasional Demokrat [Nasdem] ini mengungguli lima pasangan calon lainnya.
Mereka adalah Yeremias Ronaldy Sunur-Lukas Lipamatan 17.221 suara. Thomas Ola Langoday-Gaudensius Mado Huar Noning 12.567 suara, Yohanes Viany K. Burin-Paulus Doni Ruing 4.640 suara, Marsianus Jawa-Paskalis Laba Witak 12.106 suara, dan Simeon Lake Odel-Marsinaus Zada Ua 5.854 suara.
Ketua KPUD Lembata, Hermanus Haron Tadon berkata jadwal pelantikan bupati-wakil terpilih masih menunggu keputusan pemerintah pusat usai penyelesaian sengketa Pilkada.
“Kita menunggu keputusan Presiden Prabowo,” kata Herman.
Janji Tiga Program Prioritas 100 Hari Kerja
Kepada Floresa Kanis mengatakan akan memprioritaskan tiga program kerja dalam 100 hari bekerja sebagai pimpinan daerah.
Program pertama yang diprioritaskan, kata Kanis, adalah mengurangi ketergantungan bantuan untuk Kabupaten Lembata dari luar daerah dengan mendorong produktivitas “Nelayan, Petani, dan Peternak untuk mengolah potensi sumber daya alam daerah.”
“Hal ini sebagai langkah awal untuk mendukung program Presiden Prabowo,” kata Kanis.
Program ini bertalian dengan tagline paslon TUNAS; “Nelayan, Tani, dan Ternak.”
Program kedua, lanjutnya, memperbaiki jalan rabat dari Desa Labala yang berada di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni menuju Desa Lebaata di Kecamatan Atadei.
Jarak kedua desa yang berada di wilayah pantai selatan itu 6 kilometer.
Menurut Kanis perbaikan jalan rabat yang mempertemukan kedua wilayah tersebut bertujuan menaikkan aktivitas perekonomian warga pesisir yang mayoritas nelayan “untuk menjual ikan mereka.”
“Namun, pembukaan jalan tidak banyak. Hanya 100-200 meter jalan rabat,” kata Kanis.
Program ketiga, kata Kanis, menjaga cadangan pangan daerah dengan menekan harga beras.
“Ada beberapa intervensi berkaitan ini yang kita lakukan selama 100 kerja,” kata Kanis.
Untuk mewujudkan program kerja itu, Kanis mengatakan, sudah bertemu beberapa menteri kabinet Prabowo.
Bersama Kementerian Koordinator [Kemenko] Pangan Zulkifli Hasan, menurut Kanis, membahas makan siang gratis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lembata.
“Pesan Menko Pangan, daerah kalau tidak kuat, negara goyah,” kata Kanis.
Kanis berkata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menitip pesan agar memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya pendamping desa dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kata Kanis, mendorong pemerintah Lembata untuk mengolah produk-produk lokal untuk meningkatkan nilai tambahnya.
Pelaksanaan program kerja dan visi-misi, menurut Kanis, juga didukung oleh anggota DPR pusat dari daerah pemilihan I mencakup Flores, Lembata, dan Alor.
“Saya juga sudah bertemu Pak Ahmad Yohan ketua Fraksi PAN di Komisi III DPR RI,” kata Kanis.
Apa Kata Warga?
Peneliti Nimo Tafa, Handrianus Emanuel H. Ata Goran, mengatakan dua pimpinan Lembata terpilih tidak boleh hanya menjalankan program yang berorientasi pada proyek [Project Oriented].
Menurut Andri, sapaannya, Kanis dan Nasir mesti menjalankan pemerintahan yang dilandaskan pada kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang masyarakat, tanpa meninggalkan pola pembangunan pemimpin sebelumnya.
“Kita berharap visi-misi kedua pemimpin ini sesuai dengan RPJMD-RPJPD yang sudah ditetapkan,” kata Andri kepada Floresa.
Karena itu, kata Andri, visi-misi yang menjadi landasan penyusunan RPJMD disusun berdasarkan RPJPD dan memperhatikan RPJMD teknokratik sebagai dokumen transisi.
“Identifikasi masalah sebenarnya dalam RPJMD-RPJPD, sehingga konsen dengan masalah yang ada dan menutup kemungkinan melarikan masalah yang berorientasi proyek,” kata Andri.
Stevanus Tou, nelayan dari Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, mengatakan program strategis bupati dan wakil terpilih juga mesti menjawab dan menjangkau nelayan di pantai selatan Pulau Lembata.
Stev, sapaannya, mengatakan kendala nelayan di tempatnya saat ini adalah tambatan perahu sebagai tempat pengamanan perahu belum memadai. Kondisi ini menyebabkan kerusakan perahu nelayan akibat terjangan gelombang besar pantai selatan.
Selain itu, berbicara dengan Floresa pada 10 Januari, Stev mengatakan, alat penangkap seperti pukat juga belum memenuhi standar sehingga “para nelayan masih menggunakan alat penangkapan seadanya.”
Hendrikus Bua Kilok, warga dari Desa Tapobali lainnya kepada Floresa mengatakan sepakat dengan gagasan bupati dan wakil terpilih yang mendorong program pengolahan pangan lokal.
Hal ini bisa diwujudkan, kata Andika, sapaannya, karena sejalan dengan tagline Nelayan, Tani, dan Ternak.
Andika juga mengatakan isu perubahan iklim dan pertanian pangan lokal memang menjadi konsen mereka saat ini bersama warga di Desa Tapobali.
Ia bersama anggota komunitas Gerep Blamu Tapobali Wolowutun [GEBETAN], fokus mengolah sorgum sebagai makanan lokal warga setempat.
Dalam bahasa Lamaholot yang sebagian penuturnya tinggal di bagian timur Flores, Solor, Adonara dan Lembata, “gerep blamu Tapobali wolowutun” berarti “muda-mudi Tapobali ujung kampung.”
GEBETAN membudidayakan sorgum di beberapa wilayah Lembata sejak 2018. Andika berkata, komunitas petani dampingan GEBETAN “bisa memanen sorgum rata-rata 500-750 kilogram per tahun.”
Karena itu, kata Andika, upaya pengolahan pangan lokal seperti sorgum mesti ditopang dengan sistem pertanian terpadu yang juga tidak mengabaikan pengolahan air yang merata di setiap desa.
Menurut Andika, krisis air di desa-desa di Kabupaten Lembata menjadi persoalan utama selain kemiskinan.
“Perlu ada intervensi dari pemda ke desa-desa untuk mengatasi persoalan tersebut,” kata Andika.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik [BPS], pada 2024 tingkat kemiskinan di Lembata sebesar 24,74 persen, jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan di NTT 19,448 persen.
Persentase ini juga 2,6 kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional, 9,03 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Lembata tahun 2023 68,41%, di bawah NTT sebesar 69,14 % dan nasional sebesar 74,39%.
Pekerjaan rumah bupati dan wakil bupati terpilih juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah [PAD]. Merujuk data BPS, pada 2023 sebagian besar pendapatan dalam APBD Kabupaten Lembata bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp798.526.370.000.
Sementara PAD hanya Rp53.051.446 atau 5,84 persen dari total pendapatan.
Editor: Petrus Dabu