Floresa.co – Kedatangan Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya ke Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), dengan agenda sosialisasi rencana pemanfaatan Pantai Pede untuk pembangunan hotel disambut protes oleh kelompok orang muda, Komunitas Bolo Lobo.
Dijadwalkan mulai rapat di Kantor Bupati Mabar pada pukul 09.00 Wita, mobil plat merah bernomor DH 1 yang membawa Lebu Raya baru tiba sekitar pukul 10.00.
Ia ditemani bawahannya, Penjabat Bupati Mabar Tini Tadeus, yang kini masih merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.
Mengenakan kemeja putih, ia lekas turun dari mobil dan melangkah menuju ruang rapat.
Namun, tiba-tiba, ia berhenti dan berbalik ke arah sekelompok anak muda yang sedang menyanyi keras-keras di depan kantor bupati.
Jika Anda rebut pantai kami, maka kami akan rebut kembali/Jangan sampai kami naik pitam/ Nanti Anda pasti kena hantam
Demikian lirik lagu yang mereka nyanyikan itu.
Gubernur lantas menyambangi mereka sebentar. Pengawalan semakin ketat. Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siap siaga mengelilinginya.
Dengan hanya tersenyum, Lebu Raya menyaksikan sejumlah pamflet dan poster di depannya, dengan tulisan “Mr. Governor, How much is your price?”, “Shame on you, Mr. Governor”, “Save Pede, I’m In”, “Kami butuh ruang, bukan hanya uang.”
Pada saat bersamaan, sebenarnya protes keras terhadap kebijakan gubernur juga berseliweran di media sosial seperti Facebook.
Tersebar cepat dan luas tagar #SavePede, #ShameOnYouMrGovernor, #HowMuchIsYourPrice dan #100PersenTolakPrivatisasiPantaiPede.
Lebu Raya: “Saya Tulus!”
Terkait dengan semua protes itu, dalam ruang pertemuan, Lebu Raya memberi tanggapan.
Menurutnya, apa yang pemerintahan provinsi lakukan adalah demi kebaikan masyarakat.
“Saya tulus. Tidak pernah sedikitpun berniat menyakitkan masyarakat,”
Berulangkali ia menekankan soal ketulusan dalam upaya penyerahan pengelolahan pembangunan Pede kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) agar mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat lokal.
“Karena itu saya mohon dukungan dari bapak-bapak semuanya.”
Perbedaan, katanya melanjutkan, merupakan sesuatu yang wajar.
“Pro dan kontra itu selalu terjadi. Dan saya mengerti itu. Tapi kita lihat nanti. Ini akan lebih besar membawa kebaikan untuk masyarakat di sini,” katanya.
BACA JUGA: Sosialisasi Pede: Siapa Dalang Pertemuan yang Tidak Representatif?
Untuk menguatkan pernyataannya, ia membandingkan dengan pembangunan Rumah Sakit Siloam dan Lippo Mall di Kota Kupang.
Menurutnya, semua pembangunan itu pada awalnya ditentang. Namun, pada akhirnya masyarakat bersyukur. Ada dampak terhadap kehidupan ekonomi.
Sedangkan alasan penyerahan kepada PT. SIM, kata dia, merupakan pelaksanaan dari rekomendasi DPRD NTT. Karena diminta aset provinsi harus dimaksimalkan, pemerintah lantas menggandeng pihak ketiga, demikian kata Lebu Raya.
“Aset pemerintah memang harus dimaksimalkan pemanfaatannnya agar mendorong kehidupan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Gagal Paham
Kendati demikian, apa yang disampaikan gubernur dalam sosialisasi ini adalah daur ulang argumentasi sebelumnya.
Sejak sosialisasi pertama pada Januari 2015, pihak provinsi yang diwakili Biro Ekonomi dan Dinas Pariwisata sudah menyampaikan argumentasi serupa.
Bahwasannya, penyerahan pengelolahan pantai adalah demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Akibat argumentasi demikian, diskursus terkait Pede sudah berkembang dan meluas lebih jauh dalam beberapa bulan terakhir.
Sudah banyak argumentasi yang dipertaruhkan. Misalnya saja, kelompok anak muda menawarkan konsep alternatif tentang pembangunan Pede sebagai ruang publik, natas labar asalkan pemerintah siap mendanai.
Di samping menolak privatisasi, tuntutan agar Pede dikelola provinsi untuk kepentingan rakyat terungkap dalam surat terbuka kepada Ketua DPR RI Setya Novanto – pemilik PT SIM – dan Lebu Raya.
Penulis surat tersebut adalah Max Regus, imam Keuskupan Ruteng dan Cypri Dale, peneliti asal Manggarai.
Keduanya menyebut kebijakan privatisasi pantai Pede sebagai “konspirasi brutal.”
“Bukannya menjalankan kewajiban Anda menyediakan ruang publik seperti itu, Anda, Frans Lebu Raya, malahan merampas ruang publik yang ada, untuk diserahkan kepada Anda, investor sekaligus politisi dalam satu tubuh, Setya Novanto,” tulis mereka.
“Anda berdua sama sekali tidak memperdulikan kehendak publik di Manggarai Barat yang mempertahankan Pede sebagai ruang terbuka umum dan tempat rekreasi masyarakat yang satu-satunya tersisa di Manggarai Barat.”
Sementara itu, dalam sinode III Keuskupan Ruteng baru-baru ini, privatisasi Pantai Pede juga ditolak.
Inosentius Mansur, imam Keuskupan Ruteng, dalam opininnya di Floresa.co menulis, “Gereja tidak membenci pembangunan, pun tidak membenci para pemodal apalagi pemerintah. Gereja pasti mendukung semua upaya yang bertujuan mensejahterarakan rakyat.”
Tetapi, lanjutnya, “yang diinginkan Gereja (dalam hal ini Gereja Keuskupan Ruteng) adalah kehadiran mereka (investor) mesti mendukung eksistensi dan ekspresi diri rakyat lokal. Gereja mendukung upaya liberalisasi rakyat melalui pendekatan pembangunan yang mengedepankan aspek humanis dan bukan sebaliknya.”
Di luar itu, berbagai aktivitas seni sudah dilakukan demi mempertahankan pantai Pede. Selain berbagai demonstrasi, pada bulan Agustus lalu sudah diadakan Festival Pede.
Terhadap semua itu, Lebu Raya tetap bersikukuh pada pandangannya. Seolah-olah penyerahan kepada PT SIM adalah langkah yang paling tepat.
How Much is Your Price?
Kini nasib Pantai Pede masih terkatung-katung. Gubernur tetap menganggap angin lalu berbagai aksi protes, sementara elemen masyarakat sipil terus konsisten dengan sikap penolakan.
Di tengah dinamika itu, munculnya pamflet bertuliskan, “Mr Governor, How much is your price?” merupakan suatu loncatan penting dalam perjuangan mempertahankan Pantai Pede. Nadanya menjadi sarkatik dan vulgar.
Sebelum-sebelumnya, pamflet dan tulisan yang tersebar masih terlihat negosiatif, antara lain Save Pede, I’m in atau Save Pede for Natas Labar.
Jovially Satriano Valentino, anggota Komunitas Bolo Lobo – grup anak muda yang konsisten dengan sikap tolak privatisasi – mengatakan, ungkapan tersebut memperlihatkan kekesalan terhadap ketegaran hati gubenur.
Sudah banyak argumentasi rasional diajukan untuk mempertahankan Pede, namun, kata dia, semuanya dianggap sepi.
“Gubernur hanya mementingkan investor. Maka harga dirinya sebagai seorang pemimpin perlu dipertanyakan.” ujarnya. (Gregorius Afioma/ARL/Floresa)
