Labuan Bajo, Floresa.co – PT Sarana Investama Managgabar (PT SIM) mulai merealisasikan rencana pembangunan hotel dan sarana wisata di Pantai Pede, di Labuan Bajo, Manggarai Barat – Flores.
Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan ditengarai sudah mulai dilakukan, Selasa 21 Juni 2016, sore.
Berdasarkan foto kegiatan yang beredar, peletakan batu pertama ini tidak dihadiri pejabat setempat. Tetapi sejumlah pria yang mengenakan pakian adat Manggarai tampak hadir duduk melingkar. Mereka duduk di atas sebuah terpal berwarna merah muda.
Seorang pria tampak mengadakan sebuah upacara adat Manggarai “teing hang”, seperti tampak dalam foto yang beredar.
PT SIM belum berhasil dikonfirmasi terkait kegiatan yang berlangsung di Pantai Pede pada Selasa kemarin itu. Demikian juga sejumlah pria yang ada di dalam foto.
Bila peletakan batu pertama ini benar, ini dilakukan di tengah masih adanya penolakan dari berbagai elemen masyarkat. Pasalnya, pantai tersebut sudah menjadi tempat rekreasi publik.
Sementara di sisi lai, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada PT SIM. Kerja sama ini dilakukan selama 25 tahun.
Pada Kamis 16 Juni lalu, PT SIM juga sudah menurunkan sejumlah pekerja ke Pantai Pede. Para pekerja yang dilengkapi parang panjang itu membangun tenda di tempat itu. Mereka juga membersihkan rumput yang ada di sekitar pantai.
Aksi para pekerja ini kemudian dicegat oleh Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Abdul Ganir yang bersama dua anggota dewan lainnya mendatangi Pantai Pede pada Jumat 17 Juni.
Para pekerja kemudian sempat mengehentikan aktivitasnya pasca adanya kunjungan anggota dewan itu.
Pada Senin lalu 20 Juni lalu, dalam sidang paripurna di DPRD Manggarai Barat, Bupati Managgarai Barat, Agustinus Ch Dula menegaskan sikapnya mendukung kerja sama antara Pemprov NTT dengan PT SIM.
Dalam jawaban tertulis menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Dula mengatakan ““Pantai Pede saat ini masih merupakan aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga yurisdiksi/kewenangan untuk mengelolanya merupakan otoritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” (Sirilus Ladur/Floresa)
