Floresa.co – Yosep Tote, Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak untuk mengambil sikap terhadap konflik warga dan perusahan tambang di Kampung Tumbak, Desa Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.
Irvan Kurniawan, Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMMATIM) Kupang mengatakan, sikap Bupati Tote yang terus diam “sangat mengecewakan dan menunjukan mental pemimpin tidak bernurani”.
“Kami berharap, ia tidak hanya duduk nyaman di kursi ruang jabatan”, kata Irvan kepada Floresa, Rabu (23/7/2014).
Sejak Senin lalu, Irvan berada di Tumbak bersama beberapa mahasiswa lain dan aktivis. Mereka menyaksikan langsung konflik warga dengan PT Aditya Bumi Pertambangan, perusahan asal India yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Tote.
“Saat ini ini situasi mulai memanas. Ini sejak kemarin karena perusahaan PT Aditya sudah menurunkan dua alat berat untuk mulai menambang mangan di lahan milik warga yang sementara disengketakan di Pengadilan. Akibatnya warga berencana membunuh Tua Teno (tokoh adat) yang memberikan lahan warga secara sepihak kepada perusahaan tambang,” ungkap Irvan.
Situasi ini, kata dia, sudah membahayakan. Karena itu, Bupati Tote seharusnya turun tangan.
“Warga sudah menyatakan berani mati untuk mempertahankan tanah mereka”, katanya.
Sengketa lahan tersebut, jelas Irvan, tengah disidangkan di pengadilan dengan penggugat adalah warga, sementara tergugat satu PT Aditya Bumi Pertambangan, tergugat dua, Tua Teno (tokoh adat), serta tergugat lainnya adalah Bupati Tote selaku pemberi izin eksplorasi kepada PT Aditya.
Yang membuat warga lebih kesal adalah tindakan polisi yang dianggap tidak netral terhadap kasus sengketa itu.
Fakta yang ditemukan Irvan, ketika warga ingin mengolah lahan yang disengketaan itu, polisi dengan cepat menghalangi. Namun saat perusahaan mangan melakukan kegiatan eksplorasi, malah dibiarkan.
“Tolonglah bupati membuka mata hati pada kasus ini. Tunjukkan bahwa Anda mau peduli pada situasi warga Anda sendiri”, kata Irvan.
Dalam catatan Floresa, Bupati Tote merupakan salah satu bupati di NTT yang dalam beberapa tahun terakhir royal menerbitkan IUP.
Langkah ini ia ambil, di tengah gencarnya penolakan warga, yang dibantu aktivis dan gereja.
Upaya penolakan selalu menemui jalan buntu, berhubung Tote tidak pernah memberi respon jelas. JPIC-OFM misalnya, salah satu lembaga gereja yang gencar menolak tambang mengaku tidak pernah mendapat respon dari Tote terhadap permintaan mereka untuk berdialog.
Irvan mengatakan, ada sinyalir kuat, Tote sudah mendapat kompensasi dari perusahaan sehingga ia diam di hadapan konflik yang terjadi.
Melky Nahar, aktivis Walhi NTT juga mengamini yang sama. “Fenomena bupati mendapat fee dari perusahan, bukan hal baru”, katanya.
“Kalau memang Tote bersih dari kongkalikong dengan pebisnis tambang, ia pasti responsif ketika ada persoalan yang merugikan masyarakat. Ini tidak. Ia masih saja membisu”, tegas Melky.
Ikuti terus info kasus tambang Tumbak dalam topik: Prahara Tambang Tumbak
